Putusan Eko Hadi sama dengan yang diterima Ahrie Sonta pekan lalu.
MAJELIS Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (AHS), Selasa (17/11/2026). Putusan itu dibacakan usai Eko Hadi menjalani sidang dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH),” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa.
Selain sanksi administratif, majelis juga menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan Eko Hadi merupakan perbuatan tercela. Trunoyudo menjelaskan, majelis menyatakan Eko Hadi Santoso terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Eko dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Atas putusan tersebut, Eko Hadi Santoso menyatakan mengajukan banding. Dengan putusan ini, Eko Hadi menyusul Irjen Ahrie Sonta yang sebelumnya juga dipecat dengan tidak hormat, Selasa (10/11/2026) pekan lalu.
Saat itu, Ahrie Sonta juga dijatuhi sanksi etika. Yakni perilakunya dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Ahrie Sonta diduga melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri.
“(AS) diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” kata Isir.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta (AS), Eko Hadi Santoso (EH), dan Slamet Uliandi (SU).