BBM ILEGAL: Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto (tengah) saat konferensi pers tentang BBM Ilegal di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (16/11/2026).
BBM ILEGAL: Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto (tengah) saat konferensi pers tentang BBM Ilegal di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (16/11/2026).HUMAS POLRI

Dari Truk ke Kapal Tanker, Modus Pencurian BBM Subsidi di Perairan Makassar

Diterbitkan pada: 
Ringkasan

BBM subsidi diduga dialihkan melalui rangkaian pemindahan dari truk tangki ke kapal SPOB, lalu ke kapal tanker. Modus ini diperkuat dengan dugaan manipulasi dokumen pengiriman untuk menyamarkan volume BBM.

PERPINDAHAN Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak selalu berlangsung dari satu depot ke stasiun pengisian. Di perairan Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), polisi mengungkap dugaan praktik pengalihan biosolar bersubsidi melalui rangkaian pemindahan antarkendaraan dan kapal.

Modusnya tidak berhenti pada pengangkutan menggunakan truk tangki. BBM terlebih dahulu dipindahkan ke kapal penampung. Setelah itu, muatan kembali dialihkan ke kapal tanker melalui mekanisme ship-to-ship atau pemindahan antarkapal.

Rangkaian tersebut diduga menjadi bagian dari praktik penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi yang berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi mengungkapkan, salah satu cara yang digunakan pelaku adalah memanfaatkan dokumen pembelian BBM nonsubsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU).

Dokumen tersebut diduga digunakan untuk menyamarkan pengangkutan BBM dengan volume yang lebih besar daripada jumlah dalam transaksi resmi.

Dalam praktiknya, BBM diangkut menggunakan sejumlah truk tangki. Muatan kemudian dipindahkan ke dua kapal jenis Self-Propelled Oil Barge (SPOB), yakni SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999.

"BBM diangkut menggunakan truk tangki, kemudian dipindahkan ke kapal SPOB dan selanjutnya ke kapal tanker," katanya, Senin (16/11/2026).

Pemindahan BBM dari truk ke kapal dilakukan menggunakan mesin pompa dan selang. Polisi menyita dua unit mesin pompa beserta selang dengan panjang sekitar 500 meter yang diduga digunakan dalam aktivitas tersebut.

Setelah terkumpul di kapal SPOB, BBM kembali dipindahkan ke kapal tanker MT Bakti 1. Proses pengoperan dilakukan melalui mekanisme ship-to-ship di Perairan Makassar.

Dengan pola tersebut, BBM melewati beberapa tahapan pengangkutan sebelum berada di kapal tanker. Polisi menduga rangkaian pemindahan itu menjadi bagian dari upaya mengalihkan BBM bersubsidi melalui jalur distribusi laut.

Dokumen Diduga Diubah

Selain memanfaatkan jalur laut, penyidik juga menemukan dugaan penyamaran melalui dokumen pengiriman.

Taufik menjelaskan, pelaku menggunakan dokumen pembelian BBM nonsubsidi dari perusahaan pemegang izin niaga umum. Namun, jumlah BBM yang diangkut diduga melebihi volume dalam dokumen pembelian.

Dokumen asal pengiriman kemudian diduga diganti dengan dokumen pengiriman lain. Akibatnya, aktivitas pengangkutan tersebut seolah-olah merupakan distribusi BBM resmi.

"Modusnya mengubah dokumen asal dengan dokumen pengiriman yang lain. Seolah-olah pengiriman ke daerah tujuan itu resmi, padahal tidak," jelasnya.

Dari lima kali pengiriman selama periode Oktober 2025 hingga Februari 2026, selisih volume yang tidak sesuai dengan dokumen asal diperkirakan mencapai sekitar 3.652 kiloliter (kl).

"Dari kasus ini kami telah menetapkan tujuh orang tersangka, dan empat berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21 per tanggal 12 November," ungkap Taufik.

Tindak pidana perkara tersebut kini ditangani Bareskrim Polri guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM tersebut. Berdasarkan penyidikan, praktik tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp67,9 miliar.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto menyebut, penyidik telah memeriksa 43 saksi dan satu ahli dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Sebanyak tujuh orang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita tujuh truk pengangkut BBM, dua kapal SPOB, satu kapal tanker MT Bakti 1, sekitar 120 kl biosolar, serta sejumlah dokumen transaksi.

"Perkiraan kerugian negara dari tindak pidana asal ini mencapai Rp67.904.375.000," ungkap Suhasto di Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).

Polisi Telusuri Aliran Dana

Pengusutan perkara kini tidak hanya menyasar praktik pengangkutan dan pemindahan BBM. Bareskrim Polri juga mengembangkan penyidikan ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Langkah tersebut dilakukan dengan menerapkan prinsip follow the money dan follow the asset. Penyidik akan mencari pihak-pihak yang menerima atau menikmati keuntungan dari praktik tersebut.

Pengembangan perkara TPPU diharapkan dapat mengungkap lebih jauh aliran keuntungan di balik penyalahgunaan BBM bersubsidi.

"Pengembangan dilakukan untuk menelusuri aliran dana, pihak-pihak yang menikmati hasil kejahatan, serta aset yang diduga berasal dari praktik illegal tersebut," jelas perwira tiga melati itu.

Sementara itu, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya mengingatkan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi berdampak langsung terhadap masyarakat. Selain berpotensi merugikan keuangan negara, praktik tersebut mengganggu ketepatan sasaran penyaluran subsidi.

"Kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa menggunakan BBM bersubsidi secara tepat sesuai peruntukannya karena subsidi tersebut menggunakan uang negara, serta tidak memperjualbelikannya secara ilegal," ujar Chrisnawan.

Jaringan Terorganisasi

Pada kesempatan berbeda, pengamat energi Fahmy Radhi menilai, praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak lepas dari tingginya disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi. Selisih harga tersebut membuka peluang keuntungan besar bagi pihak yang menyalahgunakan distribusi.

"Jika praktik ilegal ini tidak ditindak dengan tuntas, potensi kerugian negara dan pengulangan kejahatan akan terus berlangsung dalam skala yang cukup besar," katanya kepada Swara Indonesia Raya.

Selain itu, penyelewengan BBM dalam volume besar sulit terjadi tanpa adanya keterlibatan pihak yang memahami dan memiliki kewenangan dalam rantai distribusi.

Menurut Fahmy, praktik semacam ini berpotensi melibatkan jaringan kejahatan ekonomi yang terorganisasi. Jaringannya dapat mencakup pelaku usaha swasta, oknum di lingkungan distributor, hingga pihak yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas ilegal tersebut.

Karena itu, pengusutan perkara tidak cukup hanya menyasar pelaku pengangkutan dan pemindahan BBM. Penyidik juga perlu menelusuri pihak-pihak yang memiliki akses terhadap distribusi sejak awal. Terutama titik paling rentan pada tingkat distributor.

"Pengawasan perlu diperketat sejak BBM keluar dari titik penyaluran, kemudian dilanjutkan selama proses pengangkutan darat hingga pemindahan antarkapal," jelas ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Dia menambahkan, pengawasan Pertamina dan BPH Migas harus diperkuat. Penegakan hukum juga perlu menyasar seluruh pihak yang terbukti terlibat, tanpa memandang latar belakang maupun kedudukannya.

"Tanpa pengawasan ketat dan penindakan yang memberikan efek jera, praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi berisiko kembali berulang," katanya.

Sementara itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deny Sukendar menuturkan, Pertamina mendukung penuh upaya aparat penegak hukum dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan BBM subsidi yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.

“Kami siap terus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Deny.

Sebagai bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian distribusi BBM subsidi, Pertamina telah mengimplementasikan Program Subsidi Tepat lebih dahulu melalui sistem digitalisasi transaksi di seluruh SPBU. Sistem ini memungkinkan proses pencatatan dan monitoring penyaluran BBM subsidi dilakukan secara lebih akurat, transparan, dan terukur.