PUSAT KEBUDAYAAN: Contoh desain visual Pusat Kebudayaan Ibu Kota Negara (IKN).
PUSAT KEBUDAYAAN: Contoh desain visual Pusat Kebudayaan Ibu Kota Negara (IKN).OIKN

Pusat Kebudayaan di IKN Butuh Bedah Narasi yang Komprehensif

Bisa Menjadi Gedung Kosong Bila Tidak Dikelola Serius
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

Rencana pembangunan pusat kebudayaan di Ibu Kota Nusantara butuh master plan berkelanjutan. Keunikan tematik menjadi kunci agar setiap ruang pamer memiliki identitas kuat.

RENCANA pembangunan museum di pusat kebudayaan ibu kota baru menuntut persiapan jauh lebih serius. Pendiri Komite Nasional ICOM Indonesia (KNII), KRT Thomas Haryonagoro mengingatkan tentang indikator krusial dalam pembangunan gedung museum.

Tanpa kajian akademis yang matang dan standar tata kelola yang jelas, proyek mercusuar ini berisiko terjebak pola lama. Seperti ganti pejabat, ganti konsep, lalu berakhir menjadi gedung kosong yang asing bagi warganya.

Thomas menyoroti celah krusial yang kerap diabaikan dalam proyek-proyek kebudayaan pemerintah. Salah satunya adalah absennya kajian akademis yang komprehensif dan master plan yang berkelanjutan.

“Banyak sekali yang sering diabaikan dari suatu kajian akademis dan membuat master plan,” ujar dia dalam Talkshow Sonobudaya bertajuk Museum’s Role in Uniting Generations pada Selasa (17/11/2026).

Ia mengingatkan siklus klasik yang kerap menghantui proyek kebudayaan di Indonesia. Ketika terjadi pergantian kepemimpinan atau pejabat, arah kebijakan sering kali ikut bergeser. Konsep yang dirintis dari awal pun dibongkar ulang demi menyesuaikan selera penguasa baru.

Dia mengingatkan siklus klasik yang kerap menghantui proyek kebudayaan di Indonesia. Ketika terjadi pergantian kepemimpinan atau pejabat, arah kebijakan sering kali ikut bergeser. Konsep yang dirintis dari awal pun dibongkar ulang demi menyesuaikan selera penguasa baru.

Akibatnya, museum kehilangan benang merah naratif dan gagal terintegrasi secara organik dengan denyut kehidupan kota itu sendiri. Sebagai solusi, Thomas menekankan pentingnya pelibatan publik sejak tahap perencanaan awal.

Rancangan besar atau grand design selayaknya diuji ke publik terlebih dahulu untuk menyerap aspirasi, memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan, dan mencegah museum menjadi monumen mati yang asing bagi warganya sendiri.

Bedah Narasi yang Komprehensif

Senada dengan Thomas, Staf Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan, Faizzatus Sa’diyah menegaskan, perencanaan sebuah museum di ibu kota baru harus melalui bedah narasi yang komprehensif.

Poin cerita yang diangkat tidak boleh berdiri sendiri atau sekadar meniru apa yang sudah ada di wilayah lain. “Narasi apa yang kemudian akan dimunculkan dalam museum itu juga harus dibahas secara komprehensif ya, supaya nanti enggak tumpang tindih dengan museum-museum yang lain,” kata dia dalam kesempatan yang sama.

Keunikan tematik menjadi kunci agar setiap ruang pamer memiliki identitas kuat dan menawarkan sudut pandang segar bagi pengunjung.

“Narasi apa yang kemudian akan dimunculkan dalam museum itu juga harus dibahas secara komprehensif ya, supaya nanti enggak tumpang tindih dengan museum-museum yang lain,”

Staf Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan, Faizzatus Sa’diyah

Terkait pendirian Pusat Kebudayaan Nusantara di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Faiz memaparkan panduan administratif dan substantif yang diatur dalam PP No. 66 Tahun 2015 tentang Museum serta aturan turunannya.

Pemerintah melalui kementerian terkait telah menyediakan sistem registrasi nasional untuk memastikan standar pengelolaan terpenuhi. Berikut adalah tujuh syarat minimal pendirian museum yang wajib dipenuhi:

1. Memiliki Visi dan Misi: Landasan filosofis yang jelas mengenai arah dan tujuan pendirian museum.

2. Koleksi yang Relevan: Objek pamer yang wajib sejalan dan mendukung visi-misi museum.

3. Lokasi atau Bangunan Tetap: Ruang fisik yang representatif untuk penyimpanan dan pameran.

4. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten: Berdasarkan regulasi, minimal harus ada 5 profesi inti yang diakui, meliputi kurator, konservator, edukator, humas/pemasar, serta satu posisi krusial lainnya yang memastikan operasional berjalan profesional.

5. Sumber Pendanaan Tetap: Aspek vital untuk menjamin keberlanjutan operasional, perawatan koleksi, dan program publik jangka panjang.

6. Nama Museum yang Unik: Identitas penamaan yang tidak boleh sama dengan museum eksisting guna menghindari kebingungan publik.

7. Badan Hukum yang Sah: Bagi swasta, perorangan, atau masyarakat hukum adat, minimal harus berbadan hukum yayasan. Sementara untuk instansi pemerintah, wajib dilengkapi Surat Keputusan (SK) resmi dari kepala daerah.

Evaluasi Berkala dan Klasifikasi Tipe Museum

Setelah sebuah museum resmi berdiri dan terdaftar, proses pengawasan tidak berhenti di meja administrasi. Faiz menjelaskan, dalam rentang waktu dua hingga tiga tahun ke depan, pihak Direktorat Sejarah dan Permuseuman secara rutin akan menerjunkan tim untuk melakukan visitasi, standarisasi, dan evaluasi menyeluruh.

Evaluasi ini bertujuan memetakan kondisi riil museum ke dalam klasifikasi Tipe A, B, atau C. Pengkategorian ini bukan sekadar melabeli besar-kecilnya institusi, melainkan instrumen penentu bentuk fasilitasi dan dukungan yang akan diberikan oleh pemerintah, terutama bagi museum-museum milik daerah.

Skala ruang, kelengkapan fasilitas, hingga rasio SDM menjadi variabel penentu dalam pemetaan tersebut.