Wali Kota Bekasi Tak Hadiri Pemeriksaan Kejagung
Wali Kota Bekasi TAT tidak hadir dalam pemeriksaan Kejagung terkait dugaan korupsi migas yang ditaksir merugikan negara Rp2 triliun.
PEMERIKSAAN kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak dan gas di Kota Bekasi belum menghadirkan salah satu saksi yang dijadwalkan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung). Wali Kota Bekasi berinisial TAT tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang seharusnya berlangsung pada Selasa (17/11/2026).
TAT sedianya diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi (Perseroda) dalam kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009-2024.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan, TAT telah menyampaikan permintaan penjadwalan ulang pemeriksaan kepada penyidik.
"Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir," kata Anang Supriatna di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, Wali Kota Bekasi tersebut meminta agar pemeriksaan dijadwalkan kembali pada pekan depan.
"Ada surat minta di-reschedule pemanggilan pekan depan," ujarnya.
Sebelumnya, TAT dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada pukul 10.00 WIB.
Dugaan Korupsi Migas Kota Bekasi
Anang menjelaskan, penyidikan perkara tersebut berawal dari kerja sama antara PT Migas Bumi Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP untuk mengelola sumur minyak yang berada di wilayah Kota Bekasi.
Namun, dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, penyidik menemukan dugaan penyimpangan, terutama terkait mekanisme perizinan dan tata kelola perusahaan.
Menurut Anang, terdapat sejumlah prosedur yang diduga tidak dipenuhi ketika kerja sama tersebut dijalankan. Salah satunya menyangkut persetujuan DPRD dan perizinan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan," kata Anang.
Penyidik menduga pelanggaran dalam tata kelola kerja sama tersebut berdampak pada kondisi keuangan pihak-pihak yang terlibat.
Anang menyebut penyimpangan tersebut diduga menyebabkan kerugian dan defisit, baik bagi perusahaan daerah maupun pihak Pertamina.
Kerugian Negara Rp2 Triliun
Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi tersebut mencapai sekitar Rp2 triliun.
Anang mengatakan dampak kerugian tidak hanya dirasakan perusahaan daerah yang harus menanggung beban anggaran, tetapi juga PT Pertamina.
"Uang itu yang rugi tidak hanya perusda (perusahaan daerah) yang membebani anggaran, tetapi juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian," katanya.
Hingga kini, penyidik Jampidsus masih mendalami perkara tersebut dengan mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama pengelolaan sumur minyak di Kota Bekasi.
Pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam tata kelola kerja sama yang berlangsung selama periode 2009-2024.
