Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta dalam acara Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen Bank Indonesia pada Senin (16/11/2026). SWARA INDONESIA RAYA / Nur Faizah Al Bahriyatul Baqiroh
Ekonomi Bisnis

Modus Penipuan Pakai AI, BI Siapkan Sistem Berbagi Data

BI menargetkan infrastruktur pertukaran data fraud diluncurkan pada akhr 2026 atau awal Januari 2027

Nur Faizah Al Bahriyatul Baqiroh, Nabil Syarifudin

BI memperkuat perlindungan konsumen digital melalui Payment ID, pertukaran data fraud, dan platform exchange.

Bank Indonesia (BI) menilai meningkatnya penipuan digital menjadi tantangan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transaksi keuangan digital.

Modus penipuan kini semakin terorganisasi, lintas batas, dan memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarto mengatakan, tantangan perlindungan konsumen bukan hanya terletak pada kecanggihan modus penipuan, tetapi juga kemampuan ekosistem dalam mengantisipasi dan merespons risiko yang terus berkembang.

"Pengalaman buruk dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital," ujarnya dalam acara Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen (Geber PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut dia, edukasi konsumen, sistem peringatan dini (early warning system), langkah pencegahan oleh penyelenggara, serta koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar perlindungan berjalan lebih cepat, terpadu, dan efektif.

Sebagai bagian dari penguatan koordinasi, BI berencana meluncurkan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran (IDSP) pada akhir 2026 atau awal Januari 2027.

Infrastruktur tersebut akan mencakup pembagian data Payment ID, pertukaran data fraud, serta data platform exchange.

"Kita akan berbagi yang terkait dengan Payment ID dan setelah itu dengan pertukaran fraud dan juga data platform exchange," ujarnya.

Nantinya data sistem pembayaran yang telah dihimpun BI akan dibagikan kepada Kementerian dan Otoritas terkait.

Data tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan produk, layanan, dan kebijakan.

MPR: Prabowo Minta Masukan Parpol Koalisi dan Tokoh Nasional Pilih Cawapres

Bareskrim Buru Penerima Manfaat Situs Judi Online di Indonesia

Pemohon Gugatan UU LLAJ Ingin Kejelasan Waktu Perbaikan Jalan Rusak

Kemenkum Babel Tingkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Bea Cukai Bongkar Modus Penyelundupan 21,8 Kg Emas Ke Malaysia