RAPAT PIMPINAN: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) memberikan keterangan kepada Wartawan usai menggelar Rapim di gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/26) siang.
RAPAT PIMPINAN: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) memberikan keterangan kepada Wartawan usai menggelar Rapim di gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/26) siang.SWARA INDONESIA RAYA/A. Hendy Prasetyo

MPR: Prabowo Minta Masukan Parpol Koalisi dan Tokoh Nasional Pilih Cawapres

Sidang Pemilihan Calon Wakil Presiden Diundur 9 Desember 2026
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

Ketua Komisi III DPR yang juga politikus Gerindra terpilih sebagai ketua tim verifikasi calon wakil presiden.

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyepakati perubahan jadwal sidang paripurna pemilihan wakil presiden menjadi Rabu Kliwon, 9 Desember 2026. Sidang tersebut akan mencakup proses pemilihan, pengesahan, sekaligus pelantikan wakil presiden terpilih.

Keputusan itu diambil dalam rapat gabungan yang diikuti seluruh pimpinan MPR, pimpinan fraksi, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, perubahan jadwal tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Presiden Prabowo Subianto yang diterima pimpinan MPR pada Senin pagi.

Dalam suratnya, Prabowo meminta waktu tambahan waktu kepada MPR untuk menentukan dua nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka. Menurut Muzani, Prabowo masih memerlukan komunikasi dengan partai politik partai koalisi.

Prabowo juga ingin meminta pertimbangan tokoh nasional dalam menentukan sosok wakil presiden yang akan mendampinginya di sisa tiga tahun kepemimpinannya.

"Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan," kata Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin.

MPR sedianya menggelar rapat paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden pada 2 Desember 2026. Hal itu didasarkan rapat gabungan yang digelar pada 13 November, sehari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya.

Panitia Ad Hoc

Selain membahas jadwal sidang paripurna, rapat gabungan MPR juga menyepakati pembentukan panitia ad hoc. Panitia ini nantinya akan menyiapkan seluruh tahapan pemilihan dan pelantikan wakil presiden.

Bambang Wuryanto terpilih menjadi Ketua Panitia ad hoc. Ia akan didampingi dua wakil ketua dengan total keanggotaan sebanyak 36 orang. Panitia berasal dari perwakilan fraksi dan kelompok DPD.

Sementara itu, Ketua tim verifikasi calon wakil presiden dijabat Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Ia dibantu sekretaris yang berasal dari fraksi PDI Perjuangan.

Rapat gabungan juga menyepakati pelantikan wakil presiden terpilih akan dilaksanakan MPR dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Muzani, proses ini menjadi pengalaman baru dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, khususnya setelah era reformasi.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, belum pernah terjadi sejak reformasi bahwa presiden atau wakil presiden dipilih MPR melalui mekanisme seperti yang kini dipersiapkan.

"Memang ini adalah praktik penyelenggaraan ketatanegaraan baru, belum pernah terjadi sejak reformasi presiden atau wakil presiden dipilih oleh Majelis. Baru kali ini dipilih oleh Majelis sehingga perlu ada penyesuaian dan persiapan yang lebih matang," tuturnya.

Muzani mengaku, MPR harus melakukan sejumlah penyesuaian. Mulai dari perubahan jadwal sidang paripurna, pembentukan panitia ad hoc, hingga pembentukan tim verifikasi untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai mekanisme kelembagaan.