Pemohon Gugatan UU LLAJ Ingin Kejelasan Waktu Perbaikan Jalan Rusak
Sebanyak 14 orang menggugat UU LLAJ ke MK untuk meminta kejelasan batas waktu perbaikan jalan rusak demi melindungi keselamatan pengguna jalan.
SEBANYAK 14 pemohon gugatan uji materi meminta kejelasan batas waktu perbaikan jalan rusak dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Mereka menggugat UU LLAJ ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut para pemohon, batas waktu perbaikan jalan rusak dibutuhkan karena ketiadaan batas waktu berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Gugatan tersebut terdaftar dengan Nomor Perkara 419/PUU-XXIV/2026 pada Rabu (11/11/2026).
Para pemohon menguji Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ. Khususnya pada frasa "segera" dalam kewajiban penyelenggara jalan memperbaiki kerusakan. Para pemohon menilai ketentuan tersebut belum memberikan kepastian mengenai batas waktu perbaikan jalan.
“Persoalan yang dikemukakan para pemohon timbul ketika pelaksanaan kewajiban perbaikan berpotensi ditafsirkan semata-mata berdasarkan kesiapan administratif penyelenggara jalan, tanpa menempatkan tingkat bahaya terhadap pengguna jalan sebagai ukuran yang menentukan urgensi penanganan,” tulis para pemohon di laman MK, dikutip Senin (16/11/2026).
Dalam permohonannya, pemohon mengaitkan gugatan tersebut dengan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut berkaitan dengan hak atas kepastian hukum yang adil serta hak untuk hidup sejahtera dan memperoleh lingkungan yang baik dan sehat.
Mereka juga menegaskan keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan jalan yang membahayakan masyarakat. “Ketiadaan atau keterbatasan anggaran bukan merupakan alasan pembenar yang dapat menggugurkan kewajiban penyelenggara jalan untuk menangani keadaan jalan yang membahayakan,” tulis para pemohon.
Para pemohon mengacu pada prinsip salus populi suprema lex esto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Menurut mereka, keselamatan pengguna jalan harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan urgensi perbaikan infrastruktur.
Kepastian Waktu
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menilai pemerintah perlu menjamin keselamatan pengguna jalan melalui pendekatan Safe System Approach. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada kesalahan manusia. Pendekatan, kata Djoko, juga harus memperhatikan kondisi infrastruktur, regulasi, kendaraan, dan tata kelola transportasi.
Djoko mengatakan, belum adanya batas waktu yang jelas atau Service Level Agreement (SLA) dalam perbaikan jalan rusak dapat membuka celah pertanggungjawaban penyelenggara jalan. Akibatnya, penanganan kerusakan terkadang baru dilakukan setelah terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban atau menjadi perhatian publik di media sosial.
Ia menilai frasa "segera dan patut" dalam aturan tersebut masih memiliki makna yang luas. Sehingga dapat menimbulkan penafsiran berbeda.
“Masalah utamanya terletak pada frasa 'segera dan patut'. Frasa ini sangat karet dan multitafsir. Tanpa ukuran jam atau hari yang pasti, korban kecelakaan sangat sulit membuktikan unsur kelalaian penyelenggara jalan di mata hukum,” kata Djoko kepada Swara Indonesia Raya, Senin (16/11/2026).
Ia menambahkan, pemerintah daerah maupun kementerian dapat berdalih bahwa perbaikan masih dalam proses administrasi atau menunggu ketersediaan anggaran. Kondisi tersebut membuat kepastian waktu penanganan jalan rusak menjadi penting untuk memperjelas tanggung jawab penyelenggara jalan.
Sementara itu, mantan anggota Komisi V DPR, Suryadi menilai gugatan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperjelas tanggung jawab penyelenggara jalan. Menurutnya, frasa "segera" perlu diterjemahkan menjadi standar waktu yang terukur agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
“Frasa 'segera' perlu diterjemahkan menjadi standar waktu yang terukur agar tidak menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian tanggung jawab,” ujar Suryadi kepada Swara Indonesia Raya, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa kewajiban memperbaiki jalan dan sanksi atas kelalaian sebenarnya sudah diatur secara normatif. Namun, pelaksanaannya masih membutuhkan kejelasan mengenai batas waktu penanganan, mekanisme perbaikan, serta bentuk pertanggungjawaban penyelenggara jalan.
Suryadi juga mendorong evaluasi melalui penguatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam penyelenggaraan jalan. Standar tersebut perlu mencakup kondisi jalan, batas waktu respons, pengamanan darurat, perbaikan sementara maupun permanen, serta mekanisme pengawasan.
Menurutnya, standar penanganan juga perlu disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan risiko kecelakaan. “Prinsip utamanya, keselamatan pengguna jalan harus menjadi indikator utama kinerja penyelenggara jalan, bukan sekadar besarnya anggaran atau panjang jalan yang diperbaiki,” ujar Suryadi.

