Kemenkum Babel Tingkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik
Kemenkum Babel memperkuat kompetensi pengelola informasi publik melalui peningkatan pemahaman aturan, fungsi PPID, dan prosedur pelayanan informasi.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan kapasitas pengelola layanan informasi publik untuk memperkuat transparansi pelayanan sekaligus mencegah potensi sengketa informasi di daerah itu.
" Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat," kata Plt Kepala Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel, Kaswo, di Pangkalpinang, Senin (16/11/2026) dilansir dari ANTARA.
Penguatan SDM tersebut mengusung tema “Penguatan Kapasitas Pengelola Layanan Informasi Publik dalam Mencegah dan Mengantisipasi Sengketa Informasi Publik”. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengelola dalam memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Pengelolaan informasi publik harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab," ujarnya.
Kaswo menegaskan, Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen memperkuat koordinasi antarunit kerja, meningkatkan kualitas dokumentasi, serta mengoptimalkan teknologi digital untuk menyediakan layanan informasi publik yang responsif dan akuntabel.
"Melalui peningkatan kompetensi pengelola informasi, kita berharap pelayanan kepada masyarakat semakin optimal sekaligus mampu meminimalkan potensi sengketa informasi publik," katanya.
Sementara itu, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Pusat RI, Arman Fauzi, memaparkan landasan hukum keterbukaan informasi publik, tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta klasifikasi informasi publik.
Ia juga menekankan pentingnya pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), penetapan informasi yang dikecualikan melalui uji konsekuensi, dan kepatuhan terhadap prosedur pelayanan untuk mencegah sengketa informasi.

