Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengunjungi siswa dan guru SMKN 4 Penajam Paser Utara. ANTARA/HO-Adpim Pemprov Kaltim
Regional

Pemprov Kalimantan Timur Kucurkan Rp1,3 Triliun untuk Biayai Kuliah Gratis

124.000 Mahasiswa Bisa Ikut Program Gratispol

Muhammad Fadhil

Pemprov Kalimantan Timur mengucurkan Rp1,3 triliun untuk membiayai kuliah gratis 124.000 mahasiswa lewat Program Gratispol pada 2026. Langkah ambisius ini dinilai positif untuk mendongkrak kualitas SDM lokal, namun pakar pendidikan mengingatkan bahwa bebas uang kuliah saja belum tentu cukup tanpa dukungan biaya hidup dan payung hukum yang kuat.

GUBERNUR Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud mendorong para pelajar, termasuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Penajam Paser Utara (PPU), untuk tidak ragu melanjutkan pendidikan tinggi.

Hal itu dilakukan demi memutus rantai kemiskinan dan mendongkrak kesejahteraan. Dorongan tersebut disampaikan langsung di hadapan ratusan siswa dan guru saat ia mengunjungi SMKN 4 PPU.

Melansir ANTARA, program prioritas ini menanggung penuh Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi warga yang memiliki KTP Kaltim dengan skema perkuliahan di dalam daerah, luar daerah, hingga luar negeri.

"Buat anak-anak kami semua, wajib untuk sekolah lanjutan, kuliahnya ditanggung oleh Pemprov Kaltim. Tidak hanya kuliah di Kaltim, tapi juga di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Jadi, jangan sampai tidak melanjutkan kuliah," ujar Rudy Mas'ud, Sabtu (14/11/2026).

Kendati demikian, langkah besar ini memantik perhatian dari kalangan akademisi. Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, mengungkapkan bahwa apresiasi patut diberikan kepada pemerintah daerah, namun efektivitas program tersebut harus diiringi dengan riset mendalam agar keberlanjutannya terjamin.

Menurutnya, tidak semua lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta-merta ingin melanjutkan kuliah, sehingga penanganan dan arah pemetaannya harus jelas.

"Soal keberlanjutan program ini tentu harus diadakan semacam research. Karena kan anak-anak SMK ada yang mau melanjutkan, ada juga yang tidak. Kalau misalnya mau lanjut kuliah, ya arahkan bagusnya juga mereka ke vokasi lagi," ujar Cecep kepada Swara Indonesia Raya melalui sambungan telepon, Selasa (17/11/2026).

Saya kira memang tidak cukup hanya untuk membebaskan SPP, karena kuliah itu butuh juga biaya hidup, biaya kos, dan biaya sehari-hari lainnya.
Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan

Bukan Cuma Soal Bebas Uang Kuliah

Bagi pelajar di daerah penyangga seperti Penajam Paser Utara, menggratiskan biaya kuliah ternyata belum otomatis menghapus keraguan mereka untuk melangkah ke kampus. Menurut Cecep, hambatan non-akademik seperti biaya tempat tinggal, transportasi, hingga uang makan sehari-hari kerap menjadi penghalang utama.

"Saya kira memang tidak cukup hanya untuk membebaskan SPP, karena kuliah itu butuh juga biaya hidup, biaya kos, dan biaya sehari-hari lainnya. Jadi harus disegmentasi, mana yang dibebaskan kuliah saja, mana yang kuliah plus beasiswa biaya hidup," tegas Cecep saat dihubungi, Selasa (17/11/2026).

Selain urusan kantong mahasiswa, lanjut Cecep, kesiapan kampus lokal juga wajib dihitung matang. Jika minat kuliah melonjak drastis, kampus negeri maupun swasta di Kaltim harus diberdayakan lewat kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) agar mutu pembelajaran tetap terjaga.

Pengawalan Anggaran dan Payung Hukum

Cecep juga menekankan pentingnya roadmap agar dana besar yang digelontorkan tidak salah sasaran. Menurutnya, besarnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai program pendidikan gratis ini menuntut adanya mekanisme tata kelola yang transparan dan akuntabel dari pemerintah daerah.

Pengawasan yang ketat wajib diterapkan secara terbuka kepada publik, mulai dari tahapan seleksi rekrutmen penerima beasiswa hingga proses pelaksanaan di lapangan.

Jika kemampuan fiskal daerah menghadapi kendala atau APBD dirasa belum mencukupi untuk menanggung seluruh beban pembiayaan yang masif tersebut, pemerintah daerah disarankan tidak berjalan sendiri.

Harus dibuat dalam sebuah Perda atau Pergub tentang program ini, sehingga nanti siapapun bupati atau gubernurnya, programnya berkelanjutan.
Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan

Pelibatan partisipasi aktif dari sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah setempat dinilai mampu menjadi solusi alternatif yang efektif untuk meng-cover kebutuhan anggaran pendidikan.

Selain itu, keberlangsungan program jangka panjang ini memerlukan payung hukum yang kuat dan mengikat, agar tidak terputus di tengah jalan akibat adanya pergantian estafet kepemimpinan kepala daerah.

Regulasi khusus dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) mutlak diperlukan agar program beasiswa ini memiliki kepastian hukum yang jelas bagi generasi muda ke depannya. 

"Harus dibuat dalam sebuah Perda atau Pergub tentang program ini, sehingga nanti siapapun bupati atau gubernurnya, programnya berkelanjutan. Yang terpenting, pengeluarannya harus profesional, transparan, akuntabel, bisa check and re-check, tepat sasaran, tidak ada penyalahgunaan, tidak ada korupsi," tutupnya.

Pusat Kebudayaan di IKN Butuh Bedah Narasi yang Komprehensif

Dari Truk ke Kapal Tanker, Modus Pencurian BBM Subsidi di Perairan Makassar

Indonesia Jadi Anggota Dewan ITU Periode 2027-2030

40 Tokoh Dunia Suarakan Pesan Perdamaian Lewat Kaos

Alwi Farhan Fokus BWF World Tour Finals 2026