ILUSTRASI PEKERJA: Sejumlah buruh berjalan keluar dari pabrik di Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/6/2020).  DOK ANTARA
Provinsi

Upah Minimum 2027 Bisa Naik, tapi Belum Jamin Hidup Layak

Penetapan upah perlu menjaga kebutuhan dasar pekerja, mengurangi kesenjangan dengan kebutuhan hidup layak, sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan lapangan kerja

Fadhil Birra, Nazarudin Latif, Pitri Noviyanti

KSPN dan KSPI mengajukan usulan kenaikan upah dengan skema berbeda. Pengusaha mengingatkan perlunya mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan karakteristik ekonomi daerah

FORMULA penyesuaian upah minimum 2027 yang disusun pemerintah bisa memberi ruang kenaikan jika ekonomi tumbuh positif. Namun, menurut Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia (UI), I Gede Dewa Karma Wisana, kenaikan tersebut belum otomatis menjamin kehidupan yang layak.

Rumusan yang diatur dalam PP No. 49/2025 memungkinkan penyesuaian upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, besaran kenaikan juga dipengaruhi oleh nilai alfa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi ketenagakerjaan dan perbandingan upah minimum dengan KHL. 

Menurut Dewa, kebijakan upah minimum setiap periode harus menjawab tiga hal penting, yaitu menjaga daya beli pekerja, mengurangi kesenjangan antara upah dan kebutuhan hidup layak, serta menjaga keberlanjutan pekerjaan.

“Jika harus memilih mana yang jadi prioritas, di situasi saat ini adalah pelindungan kebutuhan dasar buruh. Namun, kemampuan usaha juga harus ada dalam perhitungan,” ujar Dewa pada Swara Indonesia Raya, Kamis (19/11/2026). 

Saat ini pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia sedang merumuskan upah minimum 2027 yang akan berlaku di wilayahnya masing-masing. Upah ini ditetapkan paling lambat pada 21 November 2026 

Upah minimum yang diperbarui setiap tahun merupakan upah bulanan terendah yang harus dibayarkan kepada pekerja di suatu wilayah atau sektor usaha tertentu. Para pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan ini. 

Menurut Dewa, daya beli pekerja tidak semata-mata bergantung pada besaran upah, tetapi juga dipengaruhi oleh harga kebutuhan pokok di masing-masing wilayah, keberlanjutan pekerjaan, serta jam kerja. "Oleh karena itu, kita perlu menjaga pengendalian harga kebutuhan dasar serta menerapkan struktur dan skala upah yang sesuai dengan pengalaman pekerja," ujarnya.

Ia menilai pemerintah perlu lebih aktif menyusun pedoman dan mekanisme penetapan upah yang tepat, tanpa bergantung pada rumus indeks tertentu. Dukungan itu dapat diwujudkan dengan menyediakan data terbuka sebagai dasar perhitungan dan memastikan proses perundingan tripartit berjalan lancar. 

Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong kebijakan yang berfokus pada penurunan biaya hidup masyarakat sekaligus biaya usaha. “Tuntutan kenaikan masuk akal sebagai aspirasi, tapi kelayakannya harus dilihat dulu berdasarkan daerah. Kondisi lapangan kerja di masing-masing daerah berbeda-beda sehingga tidak bisa disamaratakan,” ujar Dewa. 

Serikat Buruh Usul Naik 7%-9,5% 

Serikat buruh mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar tujuh persen hingga 9,5 persen dengan skema kenaikan berjenjang berdasarkan besaran upah minimum di masing-masing daerah.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan wilayah dengan upah minimum yang masih rendah perlu mendapat kenaikan lebih besar dibanding wilayah yang sudah memiliki upah relatif tinggi. 

Dia mengusulkan agar daerah dengan upah minimum di bawah Rp3 juta menggunakan alfa 0,8 hingga 1,0. Sementara itu, daerah dengan upah minimum Rp3 juta hingga Rp4 juta menggunakan alfa 0,6 hingga 0,8, dan daerah dengan upah minimum di atas Rp4 juta menggunakan alfa 0,5 hingga 0,6.

"Kami mengusulkan daerah-daerah yang upah minimumnya masih rendah, kenaikannya harus lebih signifikan atau lebih besar daripada daerah yang upah minimumnya sudah tinggi," kata Ristadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen. Presiden KSPI, Said Iqbal meminta, pemerintah tidak mengintervensi hasil pembahasan dengan menetapkan indeks secara sepihak.

“Kami berharap Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ketenagakerjaan jangan seperti tahun-tahun sebelumnya, mengintervensi dengan menggunakan indeks tertentu 0,7,” kata Said. 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengingatkan, penetapan upah minimum perlu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja, keberlanjutan usaha, dan penciptaan lapangan kerja formal.

Sebagian perusahaan, terutama yang bergerak di sektor padat karya, masih menghadapi tekanan biaya dan permintaan pasar. Karena itu, karakteristik ekonomi daerah perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran kenaikan upah.

"Perbedaan kemampuan tersebut perlu diperhitungkan dalam kebijakan pengupahan, termasuk dengan mempertimbangkan karakteristik ekonomi, produktivitas, dan tingkat pengangguran di masing-masing daerah," jelas Shinta dalam keterangannya kepada Swara Indonesia Raya.

Apindo juga menilai kesejahteraan pekerja tidak cukup hanya dilihat dari kenaikan upah nominal. Stabilitas harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, perumahan, serta peningkatan keterampilan dan produktivitas turut memengaruhi kualitas hidup pekerja.

"Berbagai aspirasi dan kondisi riil di lapangan perlu dibicarakan secara substantif untuk menghasilkan kebijakan yang dapat dijalankan secara berkelanjutan," kata Shinta.

Tiga Aspek 

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah ingin memastikan kebijakan pengupahan tetap memperhatikan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha.

“Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” kata Menteri Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, (19/11/2026). 

Dia sudah memberikan pedoman penghitungan upah minimum tahun 2027 kepada seluruh gubernur melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026. 

Pedoman ini adalah tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, yang mengatur sejumlah ketentuan terkait pengupahan. 

Bagi provinsi, kabupaten/kota yang sudah memiliki UMP/UMK 2026, tahun depan penghitungan dilakukan menggunakan formula penyesuaian upah minimum yang diatur dalam PP No 49/2025. 

“Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi," ujar dia.

"Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan,” jelasnya.

Selain formula penghitungan, pemerintah juga menggunakan KHL tahun 2026 sebagai dasar penghitungan upah minimum tahun 2027. KHL tersebut terdiri atas KHL provinsi untuk penghitungan UMP dan KHL kabupaten/kota untuk penghitungan UMK. Data KHL tahun 2026 menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihitung dengan metodologi akademis.

KPK: UU Perampasan Aset Selaras dengan Semangat Pemberantasan Korupsi

Pakar Ingatkan Penerapan UU Perampasan Aset Tak Sewenang-wenang

Peringkat 10 Kampus Terbaik Indonesia Saling Menyalip

Ekspose Kasus Dugaan Makar Ditunda

Apple Luncurkan Studi AI Kesehatan, Gandeng Platform Medis Klinis