PEMBERANTASAN KORUPSI: Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo ditemui di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).
PEMBERANTASAN KORUPSI: Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo ditemui di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).Swara Indonesia Raya/M Hafid

KPK: UU Perampasan Aset Selaras dengan Semangat Pemberantasan Korupsi

UU Ini Dinilai Tidak Hanya Beri Efek Jera, Tapi Dapat Kembalikan Uang Negara
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

Pemberantasan korupsi tidak hanya soal perampasan aset atau asset recovery.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai UU Perampasan Aset Terkait Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya selaras dengan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan lembaga antirasuah. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menuturkan, penerapan undang-undang ini bisa memberi efek jera.

Selain itu, UU Perampasan Aset bisa menjadi sarana mengembalikan keuangan negara secara optimal. “KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat (pada UU Perampasan Aset)," tutur Budi, Kamis (19/11/2026).

Budi menambahkan, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, khususnya dalam aspek penindakan, berujung pada langkah korektif yang berimplikasi pada penutupan celah bagi pelaku baru untuk melakukan modus serupa.

Selain itu, penindakan yang dilakukan lembaga antirasuah bertujuan menjadi objek edukasi bagi masyarakat. Tujuannya agar memberikan efek gentar sehingga tidak melakukan tindakan korupsi.

Budi menyinggung penguatan pemberantasan korupsi sejatinya tidak hanya soal perampasan aset atau asset recovery. Pemberantasan korupsi juga membutuhkan terobosan lain yang mencakup delik illicit enrichment (kekayaan tidak wajar), trading in influence (perdagangan pengaruh), suap di sektor swasta, hingga suap terhadap pejabat asing atau foreign bribery.

Delik-delik tersebut sudah termaktub dalam konvensi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).

“Nah, empat delik yang belum dikriminalisasi dalam sistem hukum di Indonesia ini juga menjadi diskursus yang menarik ya untuk kemudian kedepan menjadi poin-poin penguatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujarnya.

Terkait kekayaan tidak wajar yang tidak diatur dalam UU Perampasan Aset, Budi tidak mau berspekulasi terlalu jauh. Ia menyebut setiap ketentuan yang ada dalam perundang-undangan merupakan hasil pembahasan antara DPR dan pemerintah dalam menentukan poin-poin yang dibutuhkan saat ini.

Budi meyakini pemerintah akan bersikap terbuka untuk menerima saran dan masukan dari masyarakat terkait persoalan yang ada dalam UU Perampasan Aset.

“Ketika diimplementasikan ini, nanti kita akan lihat efektifitasnya seperti apa, apakah output, outcome dari regulasi ini sesuai dengan apa yang menjadi ruh pembuatan Undang-Undang Perampasan Aset ini. Nah, sehingga bisa dilakukan evaluasi kembali. Ini kan proses yang berulang ya dalam sebuah siklus kebijakan publik,” tegasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna beragenda tunggal di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani, didampingi jajaran Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

UU Perampasan Aset berdiri di atas empat pilar utama. Yakni, penghormatan HAM dan perluasan sanksi berat (termasuk pidana mati bagi koruptor), prosedur presisi berbasis non-conviction based, pengelolaan aset oleh badan profesional independen berbasis teknologi informasi, serta jaminan restorasi bagi korban dan perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik.