PERAMPASAN ASET: Komisi III DPR RI bersama menyetujui RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.
PERAMPASAN ASET: Komisi III DPR RI bersama menyetujui RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.SWARA INDONESIA RAYA/SALMAN TOYIBI

Pakar Ingatkan Penerapan UU Perampasan Aset Tak Sewenang-wenang

Sosialisasi UU Perampasan Aset Terkait Korupsi dan Tindak Pidana Lain Harus Masif.
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

Pakar hukum menekankan pentingnya menjaga hak konstitusional warga negara, mematuhi KUHAP, serta memastikan perampasan aset dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

PAKAR Hukum Tata Negara dari Universitas Esa Unggul, Prof. Juanda, mengingatkan aparat penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang menerapkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset. Menurutnya, aturan tersebut harus dijalankan dengan tetap memperhatikan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Pernyataan itu disampaikan Juanda menyusul pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR, Kamis (19/11/2026) kemarin. Ia menilai, kehadiran UU Perampasan Aset menjadi sarana hukum baru bagi aparat penegak hukum untuk melindungi aset negara yang berasal dari tindak pidana, khususnya korupsi.

"Saya kira ini sebenarnya bagus, kalau kita lihat dari pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun pertimbangan sosiologisnya, serta kemanfaatan dari undang-undang ini," ujar Juanda kepada Swara Indonesia Raya, Jumat (20/11/2026).

Meski demikian, Juanda mengingatkan kewenangan perampasan aset tidak boleh digunakan secara berlebihan. Ia mengingatkan, perampasan aset jangan mengabaikan hak-hak masyarakat. Menurutnya, penerapan undang-undang ini harus tetap berpedoman pada asas praduga tidak bersalah, perlindungan hukum, keadilan, dan kepastian hukum.

"Jangan sampai nanti dengan undang-undang perampasan ini penegak hukum bertindak sewenang-wenang. Bertindak atas nama melindungi aset-aset negara, tetapi dalam pelaksanaannya kebablasan," kata Juanda.

Juanda juga menekankan pentingnya sosialisasi UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya kepada masyarakat dan seluruh aparat penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, hakim hingga advokat dinilai perlu memahami batas-batas kewenangan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

"Pemahaman masyarakat juga diperlukan agar warga mengetahui hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan proses perampasan aset," tegas Juanda.

Ia menegaskan, penerapan UU Perampasan Aset harus diselaraskan dengan ketentuan perundang-undangan lainnya. Termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Seluruh proses perampasan aset hasil tindak pidana korupsi harus berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku serta asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

"Tidak hanya undang-undang perampasan aset, tetapi juga yang berkaitan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan KUHAP," ujar Juanda.

Lebih lanjut, Juanda mencontohkan, perampasan aset tidak boleh dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlebih, jika belum terdapat kepastian hukum atau putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

"Jadi tidak serta-merta penegak hukum diberi kewenangan untuk semaunya merampas, tetapi ada mekanisme, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu," tegas Juanda.