JALAN TERUS: Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan di Kupang, Senin (16/11/2026). Kapolda menjamin, kasus dugaan kekerasan seksual oleh Bupati Kupang akan terus diselidiki. ANTARA/KORNELIS KAHA
Provinsi

Kapolda NTT Jamin Kasus Bupati Kupang Diproses Tanpa Pandang Jabatan

Dugaan Kekerasan Seksual

Fadhil Birra

Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto memastikan penyelidikan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang YL berjalan transparan dan profesional. Penanganan perkara dilakukan tanpa memandang jabatan terlapor.

KAPOLDA Nusa Tenggara Timur (NTT), Irjen Pol Reza Arief Dewanto memastikan penyelidikan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang Yosef Lede (YL) dilakukan secara profesional dan transparan.

Dia menegaskan, proses hukum berlaku sama bagi setiap orang tanpa memandang jabatan maupun status. "Ini merupakan salah satu upaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa kami bekerja berdasarkan hukum," kata Reza di Kupang, Senin (16/11/2026), seperti dilaporkan ANTARA.

Kami bekerja berdasarkan hukum. Penegakan hukum akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku tanpa melihat status atau jabatan seseorang
Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief Dewanto

Reza menegaskan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Saya pada kesempatan ini memohon kepada rekan-rekan media dan masyarakat untuk ikut memantau perkembangan penyidikan ini sampai prosesnya selesai," ujarnya.

Dukungan DPR

Dalam kesempatan tersebut, Reza mengungkapkan dirinya juga telah dihubungi Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Komunikasi itu berkaitan dengan penanganan laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang.

Menurut Reza, Habiburokhman memberikan dukungan kepada Polda NTT agar penyelidikan dilakukan secara terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. "Beliau memberikan dukungan kepada Polda NTT untuk memproses kasus tersebut secara profesional dan akuntabel," katanya.

Polda NTT, lanjut Reza, berkomitmen menindaklanjuti laporan pelapor melalui prosedur yang berlaku. Penanganan perkara tetap mengacu pada ketentuan hukum dengan mengedepankan profesionalitas.

Sebelumnya, seorang kepala daerah di Kabupaten Kupang berinisial YL dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berusia 21 tahun.

Peristiwa itu bermula ketika korban dijanjikan pekerjaan oleh seorang temannya. Korban kemudian diajak ke rumah dinas terlapor.

Dugaan kekerasan seksual disebut terjadi sebanyak dua kali. Peristiwa tersebut diduga berlangsung pada 11 hingga 12 November 2026 di rumah dinas tersebut.

PROFESIONAL DAN AKUNTABEL: Direktur Reserse PPA-PPO Polda NTT Kombes Polisi Nova Irone Surentu saat diwawancarai oleh wartawan usai Konferensi Pers di Mapolda NTT, Senin (16/11/2026).

Alat Bukti saat Olah TKP

Penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah jabatan bupati dan menemukan satu alat bukti berupa sepotong celana milik korban mahasiswi berinisial RWN tersebut.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda NTT Kombes Polisi Nova Irone Surentu mengatakan, celana milik korban telah diamankan penyidik dan menjadi barang bukti dalam kasus dugaan kekerasan seksual tersebut. "Celana itu sudah diamankan oleh personel dan itu sudah menjadi barang bukti," katanya.

Menurut dia, pelaksanaan olah TKP dilakukan pada Senin (16/11) pagi di lokasi kejadian, yakni rumah jabatan Bupati Kupang. Celana yang ditemukan itu adalah celana yang diminta oleh terlapor YL kepada korban untuk mengganti celana.

Dalam perkembangan kasus tersebut, penyidik telah memeriksa enam orang saksi. Mulai dari korban, kedua orang tua korban, serta tiga orang saksi lainnya.

Sementara dua orang yang membawa korban menemui Bupati YL dan sempat menerima uang senilai Rp3 juta sudah dipanggil untuk diperiksa.

"Sebenarnya dijadwalkan pemeriksaan pukul 10.00 WITA (kemarin), namun sampai saat ini belum datang," ujarnya.

Terkait Bupati Kupang sebagai terlapor, Nova menyebut, penyidik akan mengatur jadwal pemeriksaan jika semua saksi sudah diperiksa.

"Kalau untuk terlapor, nanti jika semua sudah diperiksa baru kami jadwalkan pemanggilan untuk diperiksa," jelasnya.

Pemohon Gugatan UU LLAJ Ingin Kejelasan Waktu Perbaikan Jalan Rusak

Kemenkum Babel Tingkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Bea Cukai Bongkar Modus Penyelundupan 21,8 Kg Emas Ke Malaysia

Pemerintah Akui Ketersediaan Guru Belum Merata

Transaksi Digital Makin Ramai, BNI Perkuat Deteksi Penipuan