ICW mempertanyakan hilangnya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar untuk menelusuri aset pejabat publik. DPR menyebut, penerapannya berpotensi berbenturan dengan prinsip HAM.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, pada Kamis (19/11/2026).
Aturan perampasan aset ini sudah masuk ke parlemen sejak 2008, namun tak kunjung mendapatkan kepastian untuk dibahas apalagi disahkan, selama hampir dua dekade.
Setelah demonstrasi besar pada Agustus 2026 lalu yang menuntut pengesahan RUU ini, para politisi mempercepat pembahasan hingga akhirnya disahkan dengan nama “UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya”.
Rapat paripurna pengesahan dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi jajaran Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Sari Yuliati.
Sebelum palu pengesahan diketok, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan mengenai kronologi dan hasil pembahasan beleid RUU di tingkat komisi.
Usai mendengarkan laporan, Puan Maharani langsung meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir di ruang sidang. "Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?" tanya Puan kepada forum.
"Setuju," jawab anggota dewan secara serentak, yang kemudian diikuti ketukan palu pengesahan oleh Puan.
Habiburokhman mengatakan regulasi ini membawa transformasi besar dalam sistem hukum Indonesia karena memungkinkan negara merampas aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana final.
Aturan ini UU ini mengubah paradigma penghukuman, yang sebelumnya hanya berfokus pada pemenjaraan pelaku menjadi pemulihan kerugian negara serta pengembalian aset korban.
Selain korupsi, ruang lingkup regulasi ini juga menyasar tindak pidana narkotika, terorisme, penyelundupan manusia dan senjata hingga perdagangan orang. Sasaran lain adalah penipuan berbasis teknologi informasi seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong, serta penipuan travel umrah dan haji.
"Hambatannya kemarin, saat pelaku tertangkap, pelakunya pasang badan. Dia rela masuk penjara, tapi uang triliunan rupiah disembunyikan dan tidak kembali ke korban," ujarnya.
Menurut dia secara umum arsitektur hukum aturan ini adalah penghormatan HAM dan perluasan sanksi berat serta prosedur presisi berbasis non-conviction based. Selain itu pengelolaan aset oleh badan profesional, serta jaminan restorasi bagi korban dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik.
Aturan baru ini juga mengamanatkan pembentukan dua badan baru, yaitu badan pengelola perampasan aset dan badan pengawas. Badan pengelola ini bukan penegak hukum, karena menghindari konflik kepentingan.
“Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest," kata dia.
Selain badan pengelola, Habiburokhman juga membeberkan rencana pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset. Lembaga ini nantinya akan bertugas mengawal implementasi UU tersebut agar tetap berada di koridor hukum yang benar.
Pertanyaan soal Transparansi
Masyarakat sipil menilai, produk hukum ini menghilangkan norma tentang illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar dan tidak bisa menjangkau hasil kejahatan yang terjadi sebelum undang-undang ini lahir dengan prinsip non-retroaktif. Selain itu, para aktivis juga menilai DPR sengaja menutup akses karena tidak pernah mempublikasikan draft aturan tersebut untuk dibahas.
Lakso Anindito, Ketua Indonesia Memanggil Lima Tujuh (IM57+ Institute) mengatakan, hingga disahkan, draf aturan tersebut tidak pernah dibuka pada masyarakat yang menandakan adanya persoalan transparansi dan partisipasi.
“Harusnya proses pembentukan UU ini dilakukan secara dua arah. Tidak hanya mengundang berbagai pihak tanpa proses untuk mendapatkan feedback dari draf yang dibuka ke publik,” ujarnya pada Swara Indonesia Raya, Kamis (19/11/2026).
IM57+ Institute merupakan organisasi gerakan anti korupsi yang didirikan oleh para eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Aturan ini, menurutnya, harus memberikan kebaruan secara substantif, seperti kewenangan, mekanisme maupun strategi pemberantasan korupsi. “Pengesahan adalah hal positif tetapi harus ada jaminan bahwa kebaruan betul-betul terjadi, termasuk masuknya mekanisme illicit enrichment,” ujar Lakso.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Ibrahim menyayangkan UU ini tidak mengadopsi konsep illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar.
Padahal, di Indonesia sering ditemui adanya ketidakseimbangan signifikan antara kekayaan seseorang, khususnya pejabat publik, dengan penghasilan sah yang diterimanya. Ketika seseorang memiliki kekayaan jauh melampaui kemampuan finansial yang dapat dijelaskan secara rasional, negara semestinya memiliki instrumen untuk menelusuri sumbernya.
Indonesia sebenarnya memiliki instrumen pelaporan kekayaan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Namun, pelaporan tersebut dinilai belum cukup apabila tidak disertai pemeriksaan dan penelusuran secara efektif terhadap sumber kekayaan yang dilaporkan. "Saat ini ada LHKPN, tetapi tidak pernah diperiksa," kata Ibrahim.
Menurut Ibrahim, salah satu rujukan yang dapat dipertimbangkan adalah mekanisme Unexplained Wealth Orders (UWO) yang berlaku di Inggris melalui Proceeds of Crime Act 2002. Mekanisme UWO memungkinkan pengadilan memerintahkan seseorang menjelaskan sumber perolehan aset tertentu apabila persyaratan hukum terpenuhi.
Tanpa hal tersebut, Indonesia tidak mempunyai instrumen hukum untuk menangani kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. "Nah, (instrumen hukum) apa yang kita miliki sekarang? UWO atau IE juga tidak digunakan dalam UU ini," ujar dia.
Koalisi masyarakat sipil antikorupsi tidak diundang ke pembahasan substansi,dan harus menuntut keterbukaan dari luar. “Jadi saat isu paling krusial, kekayaan tidak wajar, dibahas pada 26–27 Oktober, pihak yang hadir justru menolaknya,” ujar Ibrahim.
Aspirasi soal Illicit Enrichment
Keputusan mengeluarkan norma illicit enrichment dalam aturan ini, menurut Habiburokhman, diambil setelah menyerap berbagai aspirasi masyarakat dan pandangan para ahli.
Sebagian pihak mendukung penerapan norma tersebut, namun pihak lain menganggap mekanisme itu berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM). “Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga,” ujarnya.
Dia mengklaim telah mempelajari penerapan illicit enrichment di sejumlah negara. Berbeda dengan para aktivis ICW, Habiburokhman menyebut Inggris tidak menerapkan ketentuan tersebut karena dinilai bertentangan dengan HAM.
Beberapa negara juga pernah mencoba menerapkan ketentuan tersebut, tetapi kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. “Di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan, illicit enrichment, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Di Inggris juga tidak diterapkan,” ujarnya.
Menurutnya, UU Perampasan Aset merupakan aturan formil yang mengatur tata cara atau hukum acara, bukan aturan materiil yang memuat norma penghukuman.
“Undang-undang perampasan aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara. Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” jelasnya.
Habiburokhman mengklaim penyusunan regulasi yang memuat 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) ini juga mengedepankan prinsip meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna.
Komisi III tercatat menggelar sedikitnya 87 kali rapat dengar pendapat (RDP/RDPU) dengan pakar, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil, serta kunjungan kerja ke 15 provinsi. Seluruh rapat, termasuk tingkat teknis, disebut dibuka penuh bagi publik dan disiarkan secara langsung.