Sejumlah tokoh politik mengusulkan cawapres dari internal Partai Gerindra. Menjadi titik uji bagi soliditas KIM.
CALON wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka idealnya berasal dari internal Partai Gerindra guna mencegah gesekan politik di antara partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Hal itu diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Idrus Marham. Ia secara terang-terangan mengusulkan agar kursi nomor dua itu diisi oleh kader internal Partai Gerindra atau dari kalangan nonpartisan.
Langkah tersebut dinilai krusial untuk menjaga soliditas dan keharmonisan kabinet hingga akhir masa jabatan 2024–2029.
"Kalau pun diambil dari partai, mungkin lebih efektif bila dari Gerindra saja dan atau dari non partisan,"Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham
Menurut Idrus, jika posisi wapres diberikan kepada kader partai politik lain di luar Gerindra, potensi dinamika dan persaingan antar partai koalisi akan sangat besar. Bahkan, ia mencontohkan, jika calon tersebut berasal dari Golkar, partai koalisi lain belum tentu bisa menerimanya dengan ikhlas.
"Kalau pun diambil dari partai, mungkin lebih efektif bila dari Gerindra saja dan atau dari non partisan. Siapapun dari partai politik, katakanlah dari Golkar, pasti partai-partai lain meskipun tidak begitu rela mengikhlaskan," ujar Idrus dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Senada dengan itu, Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) juga mengisyaratkan hal serupa. Ia menyebut partainya kemungkinan besar akan mengusulkan kader Partai Gerindra sebagai calon wapres kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau kami mungkin teman-teman dari Gerindra lah, ya," kata Zulhas seusai menghadiri pertemuan pimpinan partai koalisi dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (13/11/2026).
Ujian Soliditas Koalisi
Dari kacamata kepemiluan, Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, memaparkan bahwa kekosongan jabatan wapres memang tidak mengganggu jalannya kekuasaan eksekutif secara kelembagaan.
Akan tetapi, secara politis proses pengisian yang memakan waktu hingga 60 hari di MPR ini akan mempengaruhi persepsi stabilitas politik dan menjadi titik uji bagi soliditas KIM.
Titi menekankan, figur potensial yang cocok mendampingi Presiden Prabowo adalah sosok yang kredibel, mampu bekerja sama secara harmonis, dan idealnya memang berasal dari lingkungan partai atau gabungan partai pengusung. Jika muncul persaingan internal yang tajam, friksi di dalam koalisi dapat memanas.
“Kemampuan menjaga kohesi koalisi juga menjadi pertimbangan penting, di samping kredibilitas di mata publik,” ujarnya kepada Swara Indonesia Raya, Minggu (15/11/26) pagi.
Lebih lanjut, Titi juga menyoroti wacana jika kursi wapres diisi oleh tokoh dari luar koalisi saat ini, seperti Puan Maharani. Meskipun secara hukum hal itu dimungkinkan oleh UU MD3, Titi menilai langkah tersebut kurang baik bagi kesehatan demokrasi.
"Masuknya figur dari luar, seperti dari PDIP, berpotensi mengaburkan batas antara kekuatan pemerintahan dan kekuatan penyeimbang. Hal ini dapat melemahkan fungsi pengawasan dan checks and balances yang seharusnya tetap terjaga," jelas Titi.
Selain itu, hal tersebut bisa menimbulkan kesan bahwa jabatan wapres hanya dinegosiasikan di luar kerangka kesinambungan mandat pemilu.
Saat ini, bola panas penentuan wapres berada di tangan koalisi dan Presiden. Zulhas mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tenggat waktu selama satu pekan kepada partai-partai koalisi untuk merumuskan usulan nama calon wapres.
Pembahasan final mengenai figur pendamping Kepala Negara ini akan dilanjutkan setelah Prabowo kembali dari lawatan ke luar negeri pada pekan depan.