Panja RUU Pemilu Mulai Bahas Sembilan Isu Penting

ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut revisi UU Pemilu sebagai momentum evaluasi atas pemilu sebelumnya dan pencarian sistem yang lebih baik. Ada sembilan isu penting yang akan dibahas, termasuk sistem pemilu, ambang batas, dan keserentakan.

Komisi II telah membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu. Panja menggelar pembahasan perdana pada Rabu (11/11/2026) dengan menghadirkan pakar pemilu dari sejumlah universitas.

"Jadi, memang seharusnya kita sudah punya, sudah bisa mengevaluasi, dan memiliki sistem baru yang lebih sempurna dibandingkan yang kemarin-kemarin. Nah, ini adalah momentumnya," kata Doli di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (15/11/2026), seperti dikutip dari Antara.

Menurut Doli, Indonesia telah enam kali menggelar pemilu sejak reformasi. Ia menyebut siklus perubahan mendasar menuju negara yang baik biasanya terjadi dalam 20-25 tahun, sedangkan Indonesia kini memasuki tahun ke-29 era reformasi.

Evaluasi, kata dia, harus menyeluruh terhadap pemilu dari 1955 hingga 2024. Salah satu acuannya adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Doli, ada sekitar 20 putusan MK terkait UU Pemilu, salah satunya Nomor 90/PUU-XXI/2023. 

Dinamika politik belakangan ini dan dugaan pasal “selundupan” dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 juga menjadi catatan. "Termasuk itu yang kita bahas dan kita cari tahu, baik ke KPU, Bawaslu maupun pihak-pihak atau elemen terkait lainnya pada saat pemilu kemarin berlangsung," ujarnya.

Doli merinci, isu pertama adalah sistem pemilu, termasuk evaluasi sistem proporsional terbuka yang selama ini kerap dipakai. Isu berikutnya mencakup ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden, besaran kursi per daerah pemilihan (district magnitude), serta metode konversi suara ke kursi.

"Kemudian, ini termasuk isu yang baru, soal keserentakan. Berikutnya, kita ingin pemilu yang bersih dan berwibawa, bebas dari praktik moral hazard pemilu, seperti vote buying, money politics, political transactional," katanya.

Dua isu terakhir adalah penggunaan sistem digital atau elektronik pada tahapan pemilu, serta penguatan lembaga penyelenggara pemilu agar berintegritas, independen, dan kapabel.