Prabowo dan Haedar Soroti Oligarki dan Mahalnya Biaya Politik

PRESIDEN Prabowo Subianto menyerukan perbaikan sistem politik dan ekonomi, sementara Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan bahaya oligarki ekonomi. Keduanya menyampaikan hal itu dalam Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11).

Prabowo menilai demokrasi tidak boleh bisa dibeli oleh pemilik uang. "Kita ingin demokrasi, tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang, uangnya didapat dengan cara tidak halal," ujarnya.

Ia menyoroti tingginya biaya politik. Menurut dia, pencalonan kepala daerah bisa memakan puluhan hingga ratusan miliar rupiah, sedangkan untuk menjadi anggota DPR biayanya bisa Rp40 miliar hingga Rp50 miliar tanpa jaminan terpilih. 

Prabowo mengaku telah berbicara dengan sejumlah pimpinan partai. "Hampir semua ketua umum partai yang saya ajak bicara paham, mengerti, sadar kita harus adakan perbaikan sistem politik," katanya.

Di bidang ekonomi, Prabowo berjanji memakai sisa masa jabatannya untuk memperbaiki sistem yang ia nilai menyimpang dari Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Ia juga mengatakan tidak akan gentar menghadapi tekanan, termasuk upaya menggoyang pemerintah lewat demonstrasi hingga kerusuhan. 

"Saya sudah siap mati," ujarnya.

Dari sisi Muhammadiyah, Haedar menyebut oligarki ekonomi lahir dari penguasaan kekayaan oleh kelompok kecil. "Sebagian kecil orang menguasai kekayaan Indonesia sehingga tercipta kesenjangan ekonomi atau sosial ekonomi. Potensi inilah yang melahirkan oligarki ekonomi," kata Haedar.

Menurut Haedar, persatuan bangsa tidak cukup dibangun lewat kesamaan identitas dan semangat kebangsaan, tetapi juga harus ditopang keadilan ekonomi. Ia mendorong penguatan Pasal 33 dan 34 UUD 1945 serta mengutip prinsip Al Quran bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya.

Di bidang politik, ia mengingatkan oligarki berpotensi merusak demokrasi dan menimbulkan keretakan kehidupan berbangsa.

Haedar juga mengapresiasi komitmen Prabowo pada kedaulatan ekonomi. Ia berharap kebijakan memperkuat penguasaan negara atas sumber daya strategis dan memperluas peran pengusaha nasional tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.