Tidak salah menjadikan sepak bola sebagai hiburan rakyat. Namun, kita perlu berhati-hati ketika sepak bola lebih banyak diperlakukan sebagai panggung pertunjukan, daripada sebagai agenda pembangunan jangka panjang.
SEPAK bola memiliki tempat istimewa dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Olahraga ini bukan sekadar permainan 11 lawan 11, melainkan juga identitas, kebanggaan, hiburan, bahkan sumber emosi kolektif sebuah bangsa.
Tidak mengherankan jika sepak bola kerap menjadi panggung yang sangat menarik bagi siapa pun yang sedang memegang kekuasaan.
Ketika tim nasional menang, terbaru saat menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 Oktober lalu, ada kebanggaan nasional yang sulit digantikan oleh peristiwa lain.
Namun, di tengah besarnya antusiasme publik terhadap sepak bola nasional, ada satu pertanyaan yang patut kita ajukan: apakah kita sedang sungguh-sungguh membangun sepak bola Indonesia, atau justru terlalu sibuk mengemas sepak bola sebagai sebuah tontonan?
Pertanyaan ini relevan ketika kita memasuki periode jeda internasional FIFA Matchday, 8–21 November 2026.
Dalam periode yang seharusnya menjadi kesempatan bagi tim nasional untuk mengukur kemampuan melalui pertandingan internasional, Indonesia justru tidak menjalani satu pun laga persahabatan melawan negara lain.
"Roti dan Sirkus" di Panggung Sepak Bola
Ada sebuah konsep klasik dalam sejarah politik yang rasanya relevan untuk direnungkan dalam konteks sepak bola Indonesia, yakni "Panem et Circenses", atau "Roti dan Sirkus".
Istilah ini diperkenalkan oleh penyair Romawi Juvenal pada sekitar abad pertama hingga kedua Masehi.
Ia mengkritik kecenderungan penguasa yang memberikan kebutuhan dasar dan hiburan kepada masyarakat, agar perhatian publik teralihkan dari persoalan-persoalan yang lebih mendasar.
Dalam konteks politik modern, konsep "Roti dan Sirkus" sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana hiburan massal dapat menjadi instrumen pembentukan popularitas, pengalihan perhatian, bahkan pemeliharaan legitimasi kekuasaan.
Tentu saja, tidak ada yang salah dengan menjadikan sepak bola sebagai hiburan rakyat.
Pemerintah juga sah-sah saja mendukung olahraga sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa, diplomasi, dan kebanggaan nasional.
Namun, kita perlu berhati-hati ketika sepak bola lebih banyak diperlakukan sebagai panggung pertunjukan, daripada sebagai agenda pembangunan jangka panjang.
Kemenangan tim nasional bisa menjadi berita besar. Tetapi, apakah itu otomatis mencerminkan kemajuan ekosistem sepak bola nasional? Jangan sampai kita terlalu menikmati sirkusnya, tetapi lupa membangun fondasinya.
Dalam perspektif komunikasi politik, keberhasilan seorang pemimpin membangun citra tidak cukup hanya melalui kemampuan mengemas pesan dan menghadirkan simbol-simbol keberhasilan. Citra yang kuat membutuhkan legitimasi kinerja.
Publik pada akhirnya akan membandingkan apa yang dikomunikasikan, dengan apa yang benar-benar dirasakan dan disaksikan.
Erving Goffman, melalui pemikirannya tentang dramaturgi, menjelaskan bagaimana individu mengelola penampilan dirinya di hadapan publik.
Dalam politik, gagasan ini dapat membantu kita memahami bagaimana seorang pemimpin atau institusi membangun kesan melalui panggung, simbol, narasi, dan pertunjukan.
Sepak bola memiliki panggung yang sangat kuat untuk kepentingan tersebut. Akan tetapi, pencitraan melalui sepak bola semestinya berjalan beriringan dengan prestasi dan pembangunan yang terukur.
Naturalisasi dan Menyempitnya Ruang Pemain Lokal
Persoalan lain yang layak menjadi perhatian adalah kebijakan pemain asing di kompetisi domestik, dan semakin besarnya ketergantungan terhadap pemain naturalisasi dalam memperkuat tim nasional.
Kita tidak perlu mempertentangkan pemain naturalisasi dengan pemain lokal.
Naturalisasi merupakan kebijakan yang sah dan dapat menjadi bagian dari strategi meningkatkan kualitas tim nasional, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan dan kebutuhan teknis. Namun, pertanyaannya: sampai sejauh mana kebijakan tersebut berjalan seimbang dengan agenda pembinaan pemain Indonesia?
Di satu sisi, kita membuka pintu bagi pemain naturalisasi untuk memperkuat tim nasional. Di sisi lain, kompetisi domestik justru memberikan ruang yang sangat besar bagi pemain asing.
Regulasi Super League musim 2026/2027 memperbolehkan setiap klub mendaftarkan maksimal sebelas pemain asing.
Dari jumlah tersebut, sembilan pemain dapat masuk daftar susunan pemain dalam sebuah pertandingan, dengan maksimal tujuh pemain asing berada di lapangan secara bersamaan.
Artinya, jika sebuah klub memaksimalkan kuota pemain asing yang dapat diturunkan, hanya tersedia empat tempat bagi pemain Indonesia dalam susunan 11 pemain di lapangan.
Kebijakan ini memang memiliki argumentasi tersendiri. Klub membutuhkan pemain berkualitas agar kompetisi semakin kompetitif.
Kualitas liga diharapkan meningkat sehingga klub Indonesia dapat bersaing di tingkat Asia. Penonton pun berhak mendapatkan pertandingan dengan kualitas permainan yang menarik.
Kompetisi tidak boleh hanya diukur dari seberapa banyak pemain asing berkualitas yang bisa didatangkan klub.
Ada ukuran lain yang jauh lebih strategis, yakni seberapa banyak pemain Indonesia yang berkembang dan memperoleh kesempatan bermain secara reguler.
Di sinilah kita perlu kembali mengingat tujuan mendasar sebuah kompetisi nasional: bukan hanya menentukan siapa juara liga, tetapi juga membangun sumber daya pemain yang akan memperkuat tim nasional di masa depan.
Kompetisi Harus Jadi Pabrik Talenta, Bukan Sekadar Pasar Transfer
Dalam teori pembangunan olahraga, keberhasilan sebuah negara tidak cukup diukur dari prestasi tim nasional pada satu atau dua turnamen.
Keberhasilan harus dilihat dari keberlanjutan sistem pembinaan, kualitas kompetisi, ketersediaan pelatih, pengembangan pemain usia muda, serta kesempatan bermain yang diberikan kepada talenta lokal.
Negara-negara dengan tradisi sepak bola kuat umumnya memiliki jalur pembinaan yang terstruktur.
Tim nasional menjadi puncak dari sebuah sistem pembinaan yang bekerja secara berjenjang.
Indonesia perlu memiliki keberanian untuk menentukan arah. Kompetisi profesional harus menjadi bagian dari strategi pembangunan tim nasional.
Kebijakan kuota pemain asing sebaiknya dievaluasi secara berkala. Bukan berarti kita harus menutup pintu bagi pemain asing. Justru, pemain asing yang berkualitas dapat memberikan manfaat besar bagi kompetisi. Namun, jumlah dan penggunaannya perlu mempertimbangkan kepentingan jangka panjang sepak bola Indonesia.
Demikian pula penguatan kompetisi kelompok umur, kewajiban pengembangan akademi, peningkatan kualitas pelatih lokal, serta sistem pemantauan talenta dari berbagai daerah.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tentu memiliki peluang untuk menjadikan olahraga, termasuk sepak bola, sebagai salah satu instrumen pembangunan nasional.
Sepak bola dapat menjadi ruang pemersatu bangsa, penggerak ekonomi kreatif, diplomasi internasional, sekaligus sarana membangun kebanggaan nasional.
Dukungan pemerintah terhadap sepak bola patut diapresiasi. Namun, dukungan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konsisten, terukur, dan berorientasi jangka panjang. (*)