Pemkot Pangkalpinang bersiap menyusun Perda baru tentang KTR yang turut melarang penggunaan vape di area terlarang. Langkah ini diapresiasi untuk melindungi ruang publik yang sehat, namun pengamat kebijakan publik mengingatkan perlunya kajian akademis yang matang agar aturan ini tidak memicu perdebatan di lapangan maupun mematikan pelaku usaha lokal.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Pangkalpinang tengah merancang regulasi baru terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Aturan ini nantinya akan menyetarakan rokok elektrik (vape) dengan rokok konvensional, sehingga keduanya dilarang di tujuh area bebas asap rokok. Mulai dari fasilitas kesehatan, sekolah, hingga tempat umum.
Rancangan aturan tersebut juga akan memuat sanksi administratif berupa denda bagi individu maupun pengelola tempat yang melanggar, sekaligus memperketat larangan iklan dan sponsor produk tembakau.
"Jadi kami nanti rencananya akan membuat perda baru yang mengakomodir supaya vape itu disamakan dengan rokok. Jadi rokok dilarang, vape juga dilarang," ujar Hisar M Manalu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, Kamis (19/11/2026), dikutip dari ANTARA.
Rencana pengetatan regulasi ini memantik perhatian Adib Miftahul, sebagai pengamat kebijakan publik. Menurutnya, penyusunan Perda wajib diawali dengan kajian akademis yang melibatkan ahli hukum dan ilmuwan agar pemilihan diksi pasal tidak menimbulkan multitafsir saat eksekusi di lapangan.
"Jadi sebetulnya gampang diantisipasi kalau misalnya rokok itu ya asap, kalau vape itu misalnya uap gitu kan. Itu kan tergantung definisi diksi narasi yang saya kira harus dipersiapkan secara matang ketika ada eksekusi di lapangan, agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum pelanggar kepada petugas," ujar Adib kepada Swara Indonesia Raya melalui pesan suara, Kamis (19/11/2026).
Selain urusan definisi hukum, Adib menyoroti perlunya sosialisasi yang gamblang bahwa Perda KTR bukanlah larangan merokok secara total, melainkan pengaturan zonasi.
Pemerintah daerah perlu memisahkan secara tegas mana kawasan mutlak bebas asap atau uap rokok, dan mana kawasan kondisional seperti tempat kerja maupun kafe yang wajib menyediakan ruang khusus berventilasi baik. Pelibatan pelaku usaha lokal dalam proses penggodokan Perda juga dinilai krusial.
Pasalnya, pembatasan aktivitas merokok hingga larangan iklan dan sponsor rokok berpotensi menekan pendapatan daerah, mengurangi sponsor acara, hingga menggerus omzet kafe yang sangat bergantung pada pelanggan perokok.
"Tidak bisa dipungkiri banyak juga pengusaha yang mungkin 90 persen mengandalkan pendapatan dari aktivitas merokok itu juga tidak boleh kita lupakan, harus kita akomodir. Tetapi bahwa orang harus sehat juga menjadi komponen utama," tegasnya.
Agar penegakan sanksi administratif berjalan efektif dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli), Adib menyarankan, Pemkot Pangkalpinang meninggalkan mekanisme denda tunai.
Pembayaran denda pelanggaran KTR harus beralih menggunakan teknologi pembayaran digital seperti QRIS yang langsung masuk ke kas daerah, disertai sistem pelaporan elektronik yang terhubung ke inspektorat, wali kota, hingga DPRD.
Di sisi lain, Adib mengingatkan, ketok palu pengesahan Perda di parlemen daerah bukanlah garis akhir dari sebuah kebijakan. Efektivitas aturan ini baru bisa dinilai melalui survei komparatif sebelum dan sesudah Perda berlaku, mulai dari tingkat kepatuhan warga di zona terlarang hingga berkurangnya baliho iklan rokok di ruang publik.
"Banyak pemerintah daerah bahkan pemerintah pusat ketika mengeluarkan undang-undang atau Perda, ketika sudah diketok seolah-olah sebuah keberhasilan, tetapi itu kan baru entry point saja. Karena pengesahan itu bukan sebuah keberhasilan," tutupnya