Jumlah guru yang pensiun tidak diimbangi proses rekrutmen untuk mengisi posisi yang ditinggalkan.
PEMERINTAH mengakui ketersediaan guru belum merata hingga saat ini di Indonesia. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, Toni Toharudin menuturkan, pemenuhan jumlah guru perlu dilakukan bersamaan dengan upaya pemerataan tenaga pendidik.
Menurut Toni, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan guru harus dilakukan secara bersamaan. Langkah tersebut diperlukan agar ketersediaan tenaga pendidik dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah dan wilayah.
“Secara umum, masih ada sekolah yang kekurangan guru, sementara ketersediaan guru berbeda antarwilayah dan juga mata pelajarannya. Karena itu, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan guru perlu berjalan bersama,” ujar Toni kepada Swara Indonesia Raya, Senin (16/11/2026).
Persoalan kekurangan guru ini dikeluhkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Ketua PGRI Jateng Muhdi menuturkan masalah kekurangan guru ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.
“Problemnya adalah sampai saat ini tetap saja masih kekurangan guru. Tapi kami mengapresiasi karena pemerintah sudah mengumumkan akan merekrut kurang lebih 956.000 PNS untuk guru,” kata Muhdi, dikutip ANTARA, Minggu (15/11/2026).
Muhdi menambahkan, hanya 525 ribu guru dari 956 ribu guru yang baru akan direkrut pemerintah. Namun, upaya ini dinilai bisa memberi tambahan guru yang lumayan bagi sistem pendidikan nasional. "Angka ini saya kira cukup bagus ya untuk mengisi kekurangan guru yang ada, sekaligus menambal guru yang pensiun-pensiun," katanya.
Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi menilai salah satu penyebab kekurangan guru karena belum adanya pemetaan kebutuhan tenaga pendidik secara berkelanjutan. Menurutnya, jumlah guru yang pensiun tidak diimbangi dengan proses rekrutmen untuk mengisi posisi yang ditinggalkan.
Unifah menjelaskan, kebijakan zero growth atau tidak adanya penambahan jumlah pegawai dalam kurun waktu tertentu turut memengaruhi ketersediaan guru. Menurutnya, pembukaan rekrutmen saja belum cukup apabila tidak disertai analisis kebutuhan berdasarkan jumlah guru yang memasuki masa pensiun.
“Jadi tidak dilakukan analisis kebutuhan guru, siapa yang pensiun diisi oleh siapa. Itu yang menyebabkan kekurangan guru terus-menerus,” kata Unifah kepada Swara Indonesia Raya, Senin.
Unifah juga menyoroti ketidaksesuaian antara kebutuhan tenaga pendidik dan jumlah guru yang berhasil direkrut. Kondisi tersebut membuat kekurangan guru terus berulang karena setiap tahun ada tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun tanpa kepastian pengganti. Ia menyayangkan masih adanya kekurangan tenaga pendidik di sejumlah daerah.
Minimnya kehadiran guru dinilai dapat membuat proses pembelajaran kurang terarah karena siswa tidak mendapatkan pendampingan dan pengawasan secara optimal. “Guru tetap harus dibutuhkan karena dia guidance, membimbing siswa dan kehadirannya sungguh benar-benar dibutuhkan karena dia itu mendidik, membimbing, dan mengembangkan karakter siswa dan ini yang tidak bisa diganti oleh teknologi,” katanya.
Rekrutmen Tertunda
Sementara itu, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri menilai keterlambatan pemerintah membuka rekrutmen guru menjadi salah satu penyebab menumpuknya kebutuhan tenaga pendidik. Ia menyebut rekrutmen yang semula direncanakan pada 2026 justru mundur hingga 2027.
Iman menjelaskan, jumlah guru berstatus PNS saat ini sekitar 800 ribu orang. Sedangkan, guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mencapai 900 ribu orang. Adapun jumlah guru PPPK paruh waktu tercatat sekitar 230 ribu orang.
“Yang dimaksud kekurangan guru itu adalah kebutuhan keberadaan guru-guru di beberapa sekolah di Indonesia. Jadi, karena pemerintah terlambat dalam melakukan rekrutmen guru di tahun 2026, yang mundur ke tahun 2027, maka kemudian kekurangan guru itu menumpuk,” ujar Iman kepada Swara Indonesia Raya, Senin.
Iman menambahkan, pemerintah perlu memastikan jumlah guru yang direkrut sesuai dengan angka kebutuhan yang telah ditetapkan. Ia mencontohkan, apabila pemerintah menyatakan membutuhkan 500 ribu guru, jumlah tersebut seharusnya menjadi target pemenuhan dalam proses rekrutmen.
“Faktor utamanya ya rekrutmen. Kalau misalkan butuhnya 500 ribu maka kemudian direkrut sebesar angka yang sama, 500 ribu. Kalau itu tidak tercapai angkanya lantas bagaimana bisa kekurangan guru terpenuhi?” tuturnya.
Selain rekrutmen, Iman menilai pemerataan penempatan guru juga perlu diperhatikan agar kebutuhan setiap daerah dapat terpenuhi. Penugasan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), misalnya, harus disertai skema yang mempertimbangkan kesiapan guru untuk mengabdi di daerah tersebut.
Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan pola penempatan yang jelas, termasuk menjamin kesejahteraan dan status guru yang bertugas di wilayah 3T. Dengan begitu, distribusi tenaga pendidik tidak hanya berfokus pada pemenuhan jumlah, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan penugasan.