Penyidik akan memetakan keterlibatan masing-masing pihak dalam kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.
BARESKRIM Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menunda agenda ekspose kasus dugaan makar terkait perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pembahasan bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut dijadwalkan ulang hingga pekan depan.
"Ekspose dengan JPU ditunda minggu depan," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Sebelumnya, Bareskrim Polri berencana membawa perkara dugaan makar tersebut ke Kejagung untuk dilakukan ekspose atau gelar perkara bersama pada Jumat (20/11/2026). Rencananya, ekpose itu dilakukan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara dengan melibatkan sejumlah unsur pengawas dan pihak eksternal Polri, pada Kamis (19/11/2026) kemarin.
Dalam perkara dugaan makar, Bareskrim Polri telah meningkatkan penanganan kasus dugaan makar yang merupakan pengembangan perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ke tahap penyidikan. Hanya saja, penyidik belum menetapkan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Dalami Tiga Unsur Makar
Susatyo mengatakan, penyidik memfokuskan pendalaman pada tiga unsur dalam pembuktian tindak pidana makar. Ketiganya meliputi pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan yang menjadi dasar proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Dalam pembuktian tindak pidana makar ada tiga hal yang harus kami laksanakan analisis, yaitu perbuatan pemufakatan, kemudian persiapan, dan yang ketiga adalah perbuatan permulaan," ujar Susatyo.
Mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat menjelaskan, gelar perkara dilakukan untuk menguji fakta dan alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik. Selain itu, proses tersebut bertujuan memastikan seluruh tahapan penyidikan berjalan secara profesional sekaligus mengidentifikasi pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
Lebih lanjut, kata Susatyo, dengan pendalaman ketiga unsur itu, penyidik akan memetakan keterlibatan masing-masing pihak untuk menentukan siapa saja yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai tersangka.
Susatyo menegaskan, dengan pendalaman ketiga unsur tersebut, penyidik akan memetakan keterlibatan masing-masing pihak untuk menentukan siapa saja yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai tersangka. Penentuan status hukum setiap pihak akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan kecukupan alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.