DJP masih harus mengumpulkan Rp514 triliun pada November–Desember 2026. Sejumlah sektor dan program perpajakan dioptimalkan.
DUA bulan tersisa sebelum tutup tahun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menghadapi pekerjaan besar untuk mengamankan penerimaan pajak.
Otoritas pajak harus mengumpulkan Rp514 triliun sepanjang November–Desember 2026 untuk mencapai outlook penerimaan pajak tahun ini.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 baru mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Untuk sisa November–Desember, seluruh teman-teman penerimaan pajak, kepabeanan cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih harus mengumpulkan Rp590,1 triliun, termasuk pajak di dalamnya adalah Rp514 triliun,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).
Suahasil mengatakan, penerimaan pajak tersebut dibutuhkan untuk membiayai belanja negara. Oleh karena itu, dia meminta dukungan masyarakat agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi hingga akhir tahun.
“Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” ujarnya.
Untuk mengejar penerimaan tersebut, DJP menyiapkan sejumlah langkah tambahan atau extra effort selama dua bulan terakhir 2026.
Salah satunya dengan mengoptimalkan sektor-sektor yang selama ini menjadi kontributor utama penerimaan pajak.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pihaknya akan memantau kewajiban perpajakan dari sektor perdagangan, manufaktur, jasa perusahaan, serta transportasi dan pergudangan. Pengawasan juga diperluas ke sektor ekonomi digital yang terus berkembang.
Selain pengawasan, DJP mengandalkan sejumlah kebijakan perpajakan yang telah diterbitkan sejak September dan Oktober 2026. Di antaranya penghapusan atau pengurangan sanksi administratif untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
DJP juga melanjutkan implementasi pajak minimum global (global minimum tax). Kebijakan ini ditujukan untuk mengatasi penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS), sekaligus mengurangi persaingan tarif pajak penghasilan badan yang tidak sehat antarnegara.
Langkah lainnya mencakup penerapan PPh Pasal 22 atas transaksi melalui lokapasar atau marketplace serta pemungutan PPN atas layanan digital luar negeri. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menciptakan perlakuan perpajakan yang setara antara pelaku usaha digital dan konvensional.
DJP juga akan menjaga kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan pembayaran masa, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Upaya tersebut didukung pemanfaatan data dari berbagai sumber, mulai dari institusi pemerintah, pemerintah daerah, asosiasi, sektor bisnis, lembaga keuangan, hingga pihak ketiga.
Di tengah upaya mengejar penerimaan, DJP mencatat satu kantor wilayah telah mencapai 100 persen target penerimaan hingga 31 Oktober 2026, yakni Kanwil DJP Aceh.
Selain itu, tujuh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) juga telah mencapai target, terdiri atas enam KPP di Aceh dan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.
"Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kontribusi kepatuhan dari seluruh wajib pajak yang sudah menunaikan kewajiban-kewajiban berpajakannya," ungkap Bimo.
Sebagai catatan, secara tahunan (year-on-year/yoy), penerimaan pajak hingga Oktober 2026 tumbuh 23,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Realisasi tersebut berasal dari sejumlah komponen, yakni pajak penghasilan (PPh) nonmigas dan migas, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak lainnya.
Adapun pendapatan negara secara keseluruhan hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target APBN. Realisasi tersebut tumbuh 23,9 persen secara tahunan.