MSCI mengeluarkan delapan saham Indonesia dari indeks global. BEI menghormati keputusan tersebut, sementara Sandiaga menyoroti transparansi pasar modal.
DALAM evaluasi November 2026, dua saham dikeluarkan dari indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI). Di mana tujuh saham lainnya tersingkir dari MSCI Global Small Cap.
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyebut hasil evaluasi tersebut sebagai bagian dari kegiatan rutin penyedia indeks global.
Dia menegaskan, bursa menghormati kewenangan dan independensi MSCI dalam menentukan komposisi saham yang masuk maupun keluar dari indeks.
"Terkait dengan pengumuman rebalancing yang disampaikan oleh MSCI tadi pagi, kami kira itu adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh Global Index Provider dan ada beberapa saham dikeluarkan dari standard cap, ada satu saham keluar dari standard tapi pindah ke small cap dan ada beberapa saham yang keluar dari small cap," ujar Jeffrey kepada awak media, Kamis (12/11/2026).
Menurut dia, apabila mencermati laporan yang disampaikan MSCI, khususnya untuk bursa-bursa di kawasan Asia Pasifik, terdapat cukup banyak saham yang dikeluarkan dalam proses rebalancing bulan ini.
Dia menduga kondisi pasar global turut menjadi pertimbangan dalam perubahan komposisi indeks tersebut.
"Tapi kalau kita pelajari report yang disampaikan, khususnya di bursa-bursa Asia Pasifik mungkin karena kondisi pasar global memang banyak yang dikeluarkan dari proses rebalancing tersebut," lanjutnya.
Terkait penghapusan beberapa saham dari MSCI Global Standard yang memiliki kapitalisasi pasar sekitar triliunan rupiah turut menjadi perhatian karena dikhawatirkan dapat memicu arus keluar dana asing dan menekan pasar saham domestik.
Menanggapi hal tersebut, Jeffrey kembali menegaskan bahwa keputusan rebalancing sepenuhnya merupakan kewenangan dan independensi penyedia indeks global.
"Ya sekali lagi keputusan itu adalah kewenangan dan independensi dari Global Index Provider," tegasnya.
Berdasarkan pengumuman resmi MSCI pada Rabu (11/11/2026), dua saham Indonesia yang dikeluarkan dari MSCI Global Standard adalah BRPT dan PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS).
Khusus BRMS, saham tersebut tidak sepenuhnya keluar dari keluarga indeks MSCI karena mengalami penurunan klasifikasi ke MSCI Global Small Cap.
Sementara itu, tujuh saham yang dikeluarkan dari MSCI Global Small Cap meliputi PT Avia Avian Tbk. (AVIA), PT Ciputra Development Tbk. (CTRA), PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL), PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA), dan PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI).
Dalam evaluasi kali ini, tidak ada saham Indonesia yang memperoleh penambahan baru ke MSCI Global Standard.
Seluruh perubahan komposisi indeks tersebut akan diterapkan setelah penutupan perdagangan pada 30 November 2026.
Hasil rebalancing November 2026 menjadi perkembangan baru setelah MSCI sebelumnya memberlakukan pembekuan terhadap sejumlah perubahan indeks saham Indonesia.
Kebijakan tersebut membatasi penambahan saham baru, kenaikan faktor inklusi asing atau Foreign Inclusion Factor (FIF), serta promosi saham ke segmen indeks yang lebih tinggi.
Pembekuan tersebut berlangsung setelah MSCI pada 15 Oktober 2026 mengumumkan konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Dalam pengumumannya, MSCI menyoroti persoalan transparansi struktur kepemilikan saham dan dugaan praktik coordinated trading di pasar modal Indonesia.
Penyedia indeks global tersebut menilai reformasi yang diumumkan otoritas perlu disertai implementasi secara konsisten serta bukti perbaikan nyata dalam tata kelola dan fungsi pasar.
MSCI memutuskan mempertahankan pembekuan terhadap sejumlah perubahan indeks saham Indonesia sampai pemberitahuan lebih lanjut. Kebijakan itu mencakup tidak menerapkan kenaikan FIF dan Number of Shares (NOS), tidak menambahkan saham ke MSCI Investable Market Index (IMI), serta tidak melakukan promosi saham ke segmen indeks yang lebih tinggi.
Di sisi lain, MSCI tetap menghapus saham yang diidentifikasi otoritas Indonesia dalam kerangka High Shareholding Concentration (HSC) dan menggunakan data keterbukaan kepemilikan saham di atas 1 persen untuk menyesuaikan estimasi free float.
Konsultasi mengenai perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia dijadwalkan berlangsung hingga 30 April 2027. MSCI menargetkan keputusan final mengenai usulan perubahan status tersebut paling lambat pada 30 Juni 2027.
Pengamat pasar modal Hans Kwee menilai hasil rebalancing MSCI November 2026 perlu dilihat sebagai proses penyesuaian teknis pasar yang lumrah dan berlangsung secara periodik.
Menurut dia, keluarnya sejumlah saham dari indeks global maupun perubahan klasifikasi saham tidak serta-merta mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi Indonesia ataupun emiten-emiten di dalamnya.
Hans menjelaskan, perubahan komposisi indeks lebih banyak berkaitan dengan dinamika pergerakan kapitalisasi pasar (market capitalization/market cap) dan perhitungan free float.
Bagi investor institusi global, kondisi tersebut merupakan bagian dari siklus penyeimbangan portofolio yang sudah dapat diperkirakan. Artinya, perubahan komposisi indeks menjadi bagian dari mekanisme penyesuaian investasi di pasar global.
Hans juga menilai daya tarik pasar modal Indonesia tetap kuat dan diperhitungkan di kawasan regional.
"(Sebab) fundamental makroekonomi Indonesia (kita) tangguh serta pertumbuhan laba korporasi yang terus terjaga," katanya kepada Swara Indonesia Raya, Kamis (12/11/2026).
Di sisi lain, Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga merupakan investor Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno juga menyoroti evaluasi MSCI terkait transparansi struktur kepemilikan saham.
"MSCI bilang apa? Kita kurang apa? Kurang transparansi. Minim transparansi, tapi kita maksimal manipulasi," kata Sandiaga Uno dalam acara Call for Paper TCMBC 2026, Kamis (12/11/2026).
Dia kemudian menekankan, pembenahan tata kelola harus menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan investor.
Menurut dia, peningkatan kualitas pasar modal tidak cukup hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan agar perusahaan dapat mencatatkan saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) di bursa.
Dia juga mengingatkan pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Prinsip tersebut mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.
Menurut Sandiaga, pertumbuhan kapitalisasi pasar perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas tata kelola perusahaan. Dengan begitu, pasar modal Indonesia dapat membangun kepercayaan investor global.