Kesepakatan ASEAN dan Cina soal Laut Cina Selatan (LCS) baru tuntas 80 persen. Di sela KTT ini, Presiden Prabowo turut diapresiasi karena meminta maaf pada Singapura dan Malaysia soal karhutla.
PERHIMPUNAN Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Pemerintah Cina belum berhasil menuntaskan perundingan Kode Etik Perilaku (Code of Conduct) mengatur Laut Cina Selatan, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Pasai City, Filipina yang berlangsung pada 15-17 November 2026. Dokumen perundingan ASEAN dan Cina terkait Laut Cina Selatan hampir 80 persen selesai dibahas.
Pedoman bagi setiap negara yang memiliki klaim wilayah di perairan sengketa tersebut mulai dibahas sejak Agustus 2018, dan sebetulnya penting untuk mencegah konflik terbuka, sekaligus meredakan ketegangan negara-negara ASEAN dengan Cina.
Presiden Prabowo Subianto, mewakili pemerintah Indonesia, menilai pembahasan kode etik perilaku ini tidak boleh melambat, hanya karena belum disepakati pada KTT ASEAN tahun ini.
Presiden mendorong percepatan penyelesaian perundingan kode etik Laut Cina Selatan, demi meningkatkan rasa saling percaya serta menjaga stabilitas kawasan. Selain itu, Prabowo berharap Beijing selalu berkomitmen mencari penyelesaian damai, terhadap sengketa di perairan yang mereka klaim nyaris seluruhnya sebagai wilayah Cina tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sesi intervensi pleno KTT ASEAN, Senin (16/11/2026). "Kita menantikan penyelesaian negosiasi kode etik yang efektif dan substantif serta sesuai dengan hukum internasional," ujar Prabowo, seperti dikutip Biro Pers Sekretariat Presiden.
"Komitmen berkelanjutan Tiongkok terhadap proses ini akan memperkuat rasa saling percaya dan berkontribusi pada masa depan kawasan kita yang menjanjikan," imbuh Presiden.
Menurut Presiden RI, hubungan Asia Tenggara dan Cina telah berlangsung selama berabad-abad secara relatif damai. Wujudnya melalui perdagangan, pertukaran budaya, bahasa, dan berbagai bentuk interaksi antarmasyarakat.
Alhasil, kemitraan strategis antara ASEAN-Cina sangat penting diperjuangkan, baik itu dari aspek perdamaian seperti perundingan kode etik ini, memperbanyak forum dialog, serta kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.
"Kita adalah mitra strategis komprehensif, sebuah simbol persahabatan yang memiliki hubungan dan sejarah yang mendalam, namun juga tetap terbuka ketika kita memiliki kepentingan dan kekhawatiran bersama," tandas Prabowo.
Filipina, selaku Ketua ASEAN 2026, mengakui gagal mencapai target menyelesaikan negosiasi ini menjadi aturan hukum yang mengikat. Menteri Luar Negeri Filipina, Theresa Lazaro, menilai butuh tambahan lima hingga enam bulan lagi, untuk menuntaskan beberapa pasal yang masih dipersoalkan semua pihak di perundingan.
"Negara-negara ASEAN dan Cina masih memiliki pandangan yang berbeda mengenai kode perilaku ini," ujar Theresa dalam konferensi pers Minggu (15/11/2026). "Kita meninggalkan dokumen yang hampir 80 persen selesai ini ke Singapura sebagai ketua ASEAN berikutnya," imbuhnya.
Menurut Filipina, capaian diskusi pasal-pasal dalam kode etik Laut Cina Selatan kali ini sudah mengalami kemajuan pesat. Sebab, saat Filipina mulai menjabat keketuaan ASEAN pada awal tahun ini, porsi materi perundingan ASEAN dengan Beijing baru di level 50 persen.
Filipina, bersama Vietnam dan Malaysia, menjadi pihak yang paling berkepentingan di Asia Tenggara menuntaskan negosiasi Laut Cina Selatan dengan Beijing. Doktrin perairan Cina yang dijuluki 'Sembilan Titik Laut Cina Selatan', turut memasukkan Selat Luzon, Filipina, sebagai wilayah mereka. Akhirnya insiden kerap terjadi antara dua negara.
Pada 9 Oktober 2026, sebagai contoh, terjadi pengejaran terhadap kapal survei Cina yang dilakukan Kapal Penjagaan Laut Filipina karena dianggap melintas secara ilegal. Di tengah negosiasi ASEAN ini, Filipina juga memperbarui kerja sama pertahanan dengan Australia pada 15 November lalu.
Perjanjian yang memperbarui nota kesepahaman lama ini mencakup peningkatan pertukaran informasi, pengembangan infrastruktur pertahanan, serta mempermudah proses pelatihan bersama dan pengenalan peralatan militer Australia bagi tentara Filipina.
Itu sebabnya, kode etik antara ASEAN dan Cina ini menjadi penting, agar sengketa di Laut Cina Selatan tidak sampai berkembang menjadi konflik besar yang dapat melibatkan Amerika Serikat selaku sekutu Filipina.
Sikap Cina yang tidak luwes juga menambah panas situasi. Pada 2016, Pengadilan Arbitrase di Den Haag, Belanda, memutuskan klaim wilayah Beijing di Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum. Doktrin tersebut juga dinilai bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, atau UNCLOS yang ditetapkan pada 1982. Namun putusan arbitrase ini ditolak oleh pemerintah Cina.
Di tengah sorotan utama soal perundingan ASEAN terkait Laut Cina Selatan, Indonesia turut menyuarakan isu dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Prabowo Subianto, pada sesi pleno di hadapan pemimpin ASEAN lainnya yang berlangsung Minggu (15/11/2026), meminta maaf mewakili pemerintah dan rakyat Indonesia, kepada rakyat Singapura dan Malaysia.
Presiden Prabowo menyampaikan akibat insiden kebakaran hutan yang berlangsung hampir empat bulan, kabut asap akhirnya melintasi batas negara. Imbas polusi asap itu akhirnya turut dirasakan masyarakat di Malaysia dan Singapura.
Kendati demikian, presiden meyakinkan negara-negara sahabat di Asia Tenggara, bahwa Indonesia melakukan yang terbaik untuk memadamkan api yang membara di berbagai wilayah hutan Kalimantan dan Sumatra.
"Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter," ujar presiden.
Prabowo sekaligus menegaskan tidak ada toleransi terhadap korporasi sektor kehutanan dan perkebunan yang aktivitasnya memicu karhutla. Berbagai langkah penegakan hukum telah dilakukan, termasuk pencabutan konsesi dan proses hukum terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab.
Dari catatan pemerintah, 17 konsesi perusahaan yang bersalah telah dicabut. Sementara 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. Di luar itu, 11 perusahaan telah didakwa dan 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa.
"Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami," ujar Presiden Prabowo.
Dalam keterangan terpisah yang dikutip kantor berita Reuters, Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro mengapresiasi paparan serta informasi yang terbuka soal penanganan karhutla dari Presiden RI di forum tersebut.
"Para pemimpin yang hadir dalam KTT mendorong setiap negara ASEAN memprioritaskan ratifikasi pembentukan pusat koordinasi polusi kabut asap lintas negara," ujar Lazaro.
Dalam sesi tertutup (retreat) KTT ke-49 ASEAN, Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong turut mengapresiasi paparan Presiden Prabowo terkait dalam penyelidikan penyebab kebakaran hutan. Singapura mengajukan agar satuan tugas bersama (joint task force) dengan tugas mengejar korporasi pelaku pembakaran lahan, yang sebelumnya telah disepakati RI dan Singapura, agar dapat diperluas di seluruh kawasan ASEAN.
"Seharusnya ini menjadi platform di seluruh ASEAN, dimana kita dapat berbagi informasi dengan lebih mudah dan berbagi bukti tentang pihak yang bertanggung jawab," ujar PM Wong.
Di saat yang sama, Jakarta juga kembali mendorong upaya bersama ASEAN membentuk pusat koordinasi polusi kabut asap atau ACC THPC. Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Ina Krisnamurthi, menjelaskan ACC THPC telah memiliki sekretariat di Jakarta.
Tetapi sampai saat ini pusat koordinasi tersebut belum dapat beroperasi karena menunggu penyelesaian ratifikasi perjanjian oleh negara ASEAN lainnya. Hingga saat ini, baru Vietnam yang telah memenuhi ketentuan tersebut.