EKO HADI SANTOSO
EKO HADI SANTOSODOK. ISTIMEWA

Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso Kasus Penyadapan Presiden Digelar Hari Ini

Polri Gelar Sidang Etik Tersangka Penyadapan Presiden
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

Irjen Eko Hadi Santoso akan menjalani sidang etik Polri hari ini, Selasa (17/11/2026). Sidang etik dipimpin Komjen Hendro Pandowo dan didampingi Aslog Polri Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi.

POLRI akan menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso atas kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa (17/11). Sidang KKEP merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri.

“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Senin (16/11/2026).

Sidang etik akan dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo dan didampingi Aslog Polri Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi. Sementara itu, jajaran anggota Komisi adalah Kadiv Hubinter Polri, Irjen Untung Widiatmoko, Kakortas Tipidkor Polri, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.

Menurut Trunoyudo, Eko Hadi diduga melakukan pelanggaran etik berupa penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal.

"Dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri," ujarnya.

Eko Hadi diduga melakukan pelanggaran etik saat menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun ketika menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Atas perbuatannya, Eko Hadi disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Trunoyudo menegaskan proses persidangan tersebut akan mengedepankan prinsip profesionalitas, menjunjung tinggi etika, objektivitas, hingga akuntabilitas.

"Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas," tandasnya.

Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, sejumlah menteri, tokoh partai, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga media.

Keempat tersangka itu antara lain mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri, Irjen Pol. Ahrie Sonta (AHN), Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU).

Skandal penyadapan terungkap setelah Listyo disebut memerintahkan penghapusan fail hasil sadapan pada komputer sistem Lawful Interceptions Management System (LIMS). Tindakan itu diketahui petugas lain yang kemudian melaporkannya kepada polisi pada 30 Oktober 2026.

Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin mengatakan, penyadapan berlangsung pada rentang 2025 hingga 2026. “Kronologi singkat kejadiannya, pada periode 2025 hingga 2026 para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Sejak 2025, lanjut Asep, para tersangka memerintahkan sejumlah nomor dimasukkan ke server LIMS tanpa verifikasi. Nomor-nomor itu kemudian disadap tanpa proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan sesuai undang-undang yang berlaku.

Asep menyebut Slamet Uliandi memegang peran sentral karena Eko Hadi dan Ahrie Sonta harus meminta izin kepadanya sebelum melakukan penyadapan. “Tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning atau penyadapan, harus mendapat izin dari saudara SU,” ujarnya.

Izin Slamet juga diperlukan saat hasil sadapan hendak dihapus. “Dan tersangka SU meng-acc melakukan penghapusan terhadap fail selama ini,” tuturnya.

Setelah menerima laporan, Bareskrim melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Penyidik juga menyita barang bukti berupa 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat flashdisk.

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal berlapis. Mereka disangka melanggar Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, serta Pasal 332 KUHP dengan ancaman hingga 6 tahun penjara. Mereka juga dijerat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana hingga 8 tahun penjara.