PENEGAKAN ETIKA: Ketua Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat usai menghadiri peluncuran "Swara Indonesia Raya" di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
PENEGAKAN ETIKA: Ketua Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat usai menghadiri peluncuran "Swara Indonesia Raya" di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).SWARA INDONESIA RAYA/DENNIS DESTRYAWAN

Komaruddin Hidayat: Gibran Harus Pertanggungjawabkan Pengunduran Dirinya di Hadapan MPR

Menyangkut Penegakan Etika dan Hukum Bernegara
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

Kalau jabatan wapres itu hak, maka mundur bisa dipandang sebagai sikap terhormat. Tetapi karena jabatan itu amanat dan tanggung jawab, tidak etis jika berhenti tanpa menyampaikan pertanggungjawaban.

KETUA Dewan Pers yang juga pengamat politik, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa jabatan wakil presiden (wapres) bukan hak pribadi yang bisa ditinggalkan begitu saja. Menurut dia, jabatan itu adalah amanat dan tanggung jawab politik serta sosial yang diraih lewat pemilu berbiaya mahal.

Karena itu, kata Komaruddin, seorang wapres tidak bisa berhenti di tengah jalan tanpa mempertanggungjawabkannya di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"DPR/MPR mesti meminta pertanggungjawaban Gibran atas permohonan pengunduran dirinya. Jika dia mundur karena pelanggaran etika dan hukum, maka dia tidak bisa seenaknya mengelak, cuci tangan, tanpa pertanggungjawaban politik dan mengelak dari sanksi hukum akibat perbuatannya," ujar Komaruddin dalam pernyataan tertulis, Selasa (17/11/2026).

Komaruddin mengaku tidak tahu persis apakah kasus yang melekat pada Gibran Rakabuming Raka sudah tuntas atau masih menyisakan urusan hukum. Namun, ia menilai persoalan ini bukan urusan pribadi Gibran semata, melainkan menyangkut penegakan etika dan hukum bernegara.

"Jangan sampai jabatan wapres diperlakukan sebagai panggung mainan, sebagai tempat magang latihan berpolitik dengan anggaran negara yang dipungut dari pajak rakyat," katanya.

Ia mengutip pandangan pakar hukum Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa setidaknya sudah ada dua syarat untuk memakzulkan Gibran, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Jadi, kalau saja jabatan wapres itu sebagai 'hak', maka mundur bisa dipandang sebagai sikap terhormat. Tetapi karena jabatan itu amanat dan tanggung jawab, Gibran tidak etis jika berhenti tanpa menyampaikan pertanggungjawaban," ujar Komaruddin.

Komaruddin juga menegaskan, pengunduran diri Gibran tidak bisa disamakan dengan pengunduran diri Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Menurut dia, keduanya tidak didahului kasus pelanggaran etika dan hukum.

"Gibran mundur bukan secara sukarela, tetapi mundur karena keterdesakan publik atas cacat moral dan hukum yang melekat pada dirinya," kata Komaruddin.

Latar Belakang

Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada Kamis (12/11/2026). Surat itu dibacakan Ketua MPR Ahmad Muzani di hadapan awak media. Sehari sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi lebih dulu membenarkan kabar pengunduran diri tersebut. 

Pada Selasa (10/11/2026), Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto dan menyampaikan keinginan mundur. Pertemuan itu berlangsung sekitar 2,5 jam dan membahas dinamika politik pascaputusan MA dan MK soal dokumen pendidikan Gibran.

Desakan agar Gibran mundur atau dimakzulkan menguat setelah putusan tersebut. Wacana pemakzulan bergulir setelah putusan MK dan MA yang menganulir keabsahan ijazah pendidikan Gibran sebagai syarat pencalonan wakil presiden. 

Dalam putusan kasasi, MA tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah dari luar negeri. Di DPR, muncul usulan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti kedua putusan itu. Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyebut niat mundur Gibran tidak menghentikan proses pengajuan hak menyatakan pendapat di DPR.

Pergantian wakil presiden kini menjadi agenda MPR. Menurut konstitusi, wakil presiden definitif pengganti Gibran harus ditetapkan paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri. Gibran, putra Presiden ke-7 Joko Widodo, dilantik sebagai wakil presiden pendamping Presiden Prabowo pada Oktober 2024.