Komdigi merespon laporan Influence Operation Bulletin Q3 2026 Google. Laporan menegaskan moderasi konten berskala besar harus akuntabel dan dapat diuji.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Komdigi) menanggapi temuan Google yang menutup lebih dari 19 ribu kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi terkait Indonesia. Lewat pernyataan resmi, dikutip Jumat (20/11/2026), Komdigi meminta tindakan moderasi konten, terlebih yang berskala besar, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan adil.
“Komdigi mendukung upaya pemberantasan manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik di ruang digital,” jelas Komdigi dalam keterangannya.
Laporan Google belum memberikan penjelasan memadai mengenai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, maupun dasar pengaitan operasi tersebut dengan Indonesia. Temuan sebesar ini memerlukan penjelasan yang dapat diuji.
Komdigi menekankan, penjelasan tersebut penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahan atribusi maupun penafsiran yang keliru terhadap temuan Google. Kebebasan berekspresi perlu berlaku bagi semua pihak atau kelompok mana pun, baik yang mendukung maupun yang mengkritik pemerintah.
Kebebasan berekspresi perlu berlaku bagi semua pihak atau kelompok mana pun, baik yang mendukung maupun yang mengkritik pemerintah.Komdigi
Menanggapi hal tersebut, Ketua Indonesian Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi momen intropeksi strategis bagi seluruh pemangku kepentingan komunikasi publik di Indonesia. Ketergantungan pada pendengung (buzzer) terbukti rapuh ketika berhadapan dengan perimeter keamanan platform global.
“Membangun legitimasi, literasi, dan kepercayaan publik tidak dapat dicapai melalui jalan pintas manipulasi persepsi yang menabrak rambu-rambu komunitas digital,” ucap Ardi.
Ia menjabarkan, Google memilki arsitektur tata kelola siber, disiplin kontraktual, dan kepatuhan koporasi global yang lebih substansial. Pada dasarnya, Google menegakkan disiplin kebijakan internal pada pedoman komunitasnya.
“Ketika seorang individu, kelompok atau entitas bisnis mendaftarkan akun pada platform digital global, pada detik itu pula terjadi perikatan hukum yang mengikat,” ucap Ardi dalam keterangannya.
Secara yuridis dan teknis, beraktivitas di platform digital asing ibarat melangkah masuk ke dalam pekarangan rumah milik orang lain. Hak kebebasan berekspresi tidak serta-merta menggugurkan kewajiban untuk mematuhi tata tertib pekarangan tersebut, apalagi kehadiran tamu justru mengotori dan merusak ketertiban ekosistem di dalamnya.
Ardi menjelaskan, penindakan platform tidak dipicu substansi ideologis maupun keberpihakan politik, melainkan manipulasi teknis.
Jejak otomasi massal, penggunaan identitas palsu yang menyamar sebagai media independen atau suara warga organik, sinkronisasi jadwal unggahan yang seragam dari kendali terpusat, serta orkestrasi perundungan digital yang ditujukan untuk membungkam pandangan kritis.
Langkah pembersihan ini menegaskan pedoman komunitas berjalan atas asas imparsialitas tanpa tebang pilih. Platform digital berskala global beroperasi menggunakan parameter audit teknis berbasis sistem deteksi ancaman, bukan atas dasar tawar menawar politik suatu negara.
Sementara itu, Komdigi akan meminta klarifikasi resmi kepada Google dan terus mendorong tata kelola moderasi konten yang transparan, adil, serta melindungi kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
Google sebelumnya mengumumkan penutupan 19.372 kanal Youtube dalam laporan Influence Operation Bulletin Q3 2026. Laporan ini dikaitkan dengan Indonesia dalam penyeleidikan operasi pengaruh terkoordinasi sepanjang Juli hingga September 2026.
Laporan tersebut memaparkan, 6.888 kanal pada Juli, 10.134 kanal pada Agustus dan 2.350 kanal pada September. Jaringan yang ditindak pada Juli dan September membagikan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia.
Jaringan yang ditindak pada Agustus disebut menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah sekaligus mengkritik pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.
Google tidak menyebut identitas pengelola maupun pihak yang mendanai kanal-kanal tersebut.