Panitia Ad Hoc Siapkan 2 Tap MPR Pemilihan Wapres
MPR menyebut Presiden Prabowo akan mengirimkan dua nama cawapres pada 25 November 2026.
PANITIA ad hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai membahas mekanisme pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Ad Hoc, Benny Kabur Harman menuturkan, pihaknya telah mendapatkan tugas untuk menyiapkan dua rancangan ketetapan MPR terkait pengisian jabatan wakil presiden.
Pertama, rancangan TAP MPR mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan wakil presiden. Kedua, rancangan TAP MPR mengenai pengangkatan dan pelantikan wakil presiden terpilih. “Kami sudah ditugaskan oleh pimpinan majelis untuk melaksanakan tugas utamanya. Tugas utamanya adalah menyiapkan rancangan ketetapan MPR tentang mekanisme dan tata cara pemilihan wakil presiden,” kata Benny, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.
Politikus Partai Demokrat ini menjelaskan, mekanisme pemilihan tetap mengacu pada ketentuan konstitusi. Yakni Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk kemudian dipilih oleh anggota MPR. “Tentu sesuai dengan konstitusi, Presiden mengajukan dua nama, dua nama itu kemudian dipilih oleh anggota-anggota MPR. Itu ketentuan menurut bunyinya konstitusi kita,” tegasnya.
Wakil Ketua MPR, Bambang Wuryanto mengaku, rapat perdana membahas sejumlah persoalan teknis yang harus disiapkan sebelum proses pemilihan berlangsung. Misalnya, kemungkinan salah satu calon wakil presiden yang diajukan Presiden Prabowo Subianto tidak bersedia mengikuti proses pemilihan. “Kalau ada nanti dari Pak Presiden ada dua calon, yang satu tiba-tiba tidak menyatakan kesediaannya, harus seperti apa? Itu tugas panitia ad hoc menyiapkan jalan keluarnya,” kata Bambang Wuryanto.
Selain itu, panitia ad hoc membahas bentuk surat suara yang akan digunakan dalam pemilihan. Menurut politikus PDIP ini, mekanisme pemberian suara masih perlu dirumuskan agar memiliki dasar aturan yang jelas. “Surat suara seperti apa bentuknya? Dicontreng, dicoblos, atau ditandatangani, atau kasih cap jempol? Itu bagian daripada yang masuk dalam mekanisme. Itu tugas panitia ad hoc,” ujarnya.
Sosok yang akrab disapa Bambang Pacul ini mengaku, rapat perdana masih sebatas menyamakan pandangan dan penjajakan awal. Persoalan yang belum diputuskan dalam rapat perdana ini adalah mekanisme pengambilan keputusan dalam pemilihan wakil presiden. Yakni, apakah melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
Tenggat Waktu
Selain itu, Bambang Pacul juga mengaku, Presiden Prabowo Subianto kemungkinan akan mengirimkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) kepada MPR pada Rabu, 25 November 2026. “Pak Presiden sudah memberi kode kepada pimpinan MPR, dalam hal ini Pak Ahmad Muzani. Kami juga ada dibisikin. Kemungkinan terbesar jamnya belum kita tetapkan Pak Presiden akan mengirimkan dua nama pada hari Rabu tanggal 25 November,” katanya.
Ia mengaku, pimpinan MPR akan menerima langsung kedatangan delegasi yang membawa dua nama calon tersebut. Penerimaan akan dilakukan di ruang rapat gabungan dengan melibatkan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan MPR.
“Kami semua akan menerima seluruh delegasi di ruang rapat, di ruang rapat gabungan. Ya kita pastikan dengan kehormatan penuh. Pakai jas, pakai dasi, gitu kompletlah,” ujarnya.
Panitia ad hoc memiliki tenggat waktu untuk menyiapkan seluruh kebutuhan terkait proses pengisian jabatan wakil presiden. Dia menyebut seluruh persiapan harus sudah rampung sehari sebelum sidang paripurna MPR. “Output itu hasil akhir dalam rapat ini. Sepakat dulu. Sesuai dengan aturan perundangan yang ada, maka hasil yang pertama itu adalah Rancangan TAP MPR RI tentang pengangkatan nanti calon menjadi Wapres RI,” tegas Bambang Pacul.
Selain itu, panitia juga harus menyusun mekanisme pemilihan hingga pelantikan wakil presiden terpilih. “Yang kedua itu berisi mekanisme. Mekanisme pemilihan sekaligus pelantikan. Itu yang satu. Itu sudah dibatasi konsen waktunya harus sampai H-1 selesai. Berarti 8 Desember barang itu sudah siap,” sambung Bambang.
Risiko Gugatan
Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengingatkan Presiden dan MPR agar cermat menghitung tenggat waktu penyerahan dua nama cawapres. Titi menilai, ketidakcermatan administratif berpotensi memicu cacat prosedur, gugatan hukum, hingga mempertaruhkan kredibilitas Presiden Prabowo.
Menurut Titi, merujuk Pasal 46 ayat (2) UU MD3 juncto Pasal 136 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, Presiden wajib menyerahkan dua nama cawapres beserta kelengkapan persyaratannya kepada Pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna digelar.
Ia menekankan bahwa penghitungan tenggat waktu tersebut menggunakan hitungan hari kerja, bukan hari kalender. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 9 UU MD3 dan Pasal 1 angka 22 Tata Tertib MPR.
"Penghitungan 14 hari dilakukan mundur hanya pada hari kerja. Sabtu, Minggu, dan hari libur tidak dihitung. Jika Sidang Paripurna diputuskan pada 9 Desember, maka batas waktu penyerahan dua nama jatuh hari ini, 19 November 2026," ujar Titi kepada Swara Indonesia Raya, Kamis.
Titi mengingatkan agenda ketatanegaraan krusial ini tidak kembali terganjal persoalan administratif seperti yang terjadi pada kasus Gibran Rakabuming Raka. "Jangan sampai pemilihan kali ini juga menghadapi ketidakabsahan pemilihan karena ketidakcermatan dalam menghitung tenggat waktu pengajuan dua nama cawapres kepada MPR," tegasnya.
Ia meyakini, pelanggaran atau cacat prosedur sekecil apa pun pasti akan dipersoalkan dan digugat oleh berbagai pihak. Selain risiko gugatan, penyerahan nama yang terlalu mepet dinilai dapat menurunkan kualitas pemeriksaan calon. Berdasarkan Pasal 137 Tata Tertib MPR, Tim Verifikasi hanya memiliki waktu maksimal tujuh hari sejak penyerahan berkas untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen.

