SANKSI denda sebesar Rp50 juta dinilai belum cukup untuk menghentikan praktik parkir ilegal di Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta Jupiter pun mengusulkan agar denda bagi operator atau pengelola parkir tanpa izin dinaikkan hingga Rp500 juta.

Usulan kenaikan denda parkir ilegal tersebut mencapai 10 kali lipat dari sanksi yang selama ini dikenakan. Langkah ini diharapkan membuat pengelola parkir lebih patuh terhadap aturan perizinan dan tidak mengulangi pelanggaran.

Jupiter menilai, besaran denda yang berlaku saat ini belum memberikan efek jera bagi pengelola parkir bermasalah. Bahkan, sanksi tersebut berpotensi dianggap sebagai konsekuensi biasa yang bisa ditanggung tanpa harus menghentikan praktik ilegal.

"Kalau dendanya hanya Rp50 juta, tata kelola perparkiran tidak akan banyak berubah. Karena itu, kami merekomendasikan sanksi hingga Rp500 juta," kata Jupiter dalam keterangan resminya di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Sabtu (14/11/2026).

Mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta itu menegaskan, peningkatan sanksi diperlukan agar operator parkir tidak mengabaikan ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, penegakan aturan harus disertai sanksi yang sebanding dengan pelanggaran. Dengan begitu, pengelola parkir memiliki dorongan lebih kuat untuk mengurus perizinan dan menjalankan usaha sesuai ketentuan.

Soroti Penegakan Aturan Parkir

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta tersebut juga mencontohkan Singapura sebagai salah satu negara yang menerapkan sanksi tegas terhadap berbagai pelanggaran ketertiban di ruang publik.

Menurut Jupiter, pendekatan penegakan aturan di negara tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Jakarta. Terlebih, persoalan parkir ilegal membutuhkan pengawasan dan penindakan yang konsisten.

Dia menilai, pembenahan tata kelola perparkiran di Jakarta tidak cukup hanya mengandalkan penertiban di lapangan. Diperlukan langkah yang lebih menyeluruh agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Minta Rekomendasi Pansus Ditindaklanjuti

Jupiter juga menekankan pentingnya komitmen bersama antara DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam membenahi sistem perparkiran.

Dia meminta seluruh temuan dan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran ditindaklanjuti. Dengan demikian, hasil pembahasan di tingkat legislatif tidak berhenti sebagai rekomendasi semata.

Menurut Jupiter, peningkatan denda harus menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan penegakan aturan perparkiran. Tujuannya agar praktik pengelolaan parkir tanpa izin dapat ditekan dan ketertiban ruang publik di Jakarta semakin terjaga