Penetapan UMP 2027 memasuki tahap krusial. Pemerintah menyiapkan estimasi Kebutuhan Hidup Layak berbasis data Susenas untuk membantu daerah menentukan standar upah di tengah perbedaan biaya hidup dan kondisi ekonomi.
MENENTUKAN upah yang layak bukan perkara sederhana. Pekerja membutuhkan penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup. Namun di sisi lain, dunia usaha harus tetap menjaga keberlangsungan bisnis. Persoalan ini kembali mengemuka menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah mengawal proses penetapan upah minimum tahun depan. Pemerintah daerah, khususnya gubernur, diminta segera berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan, serikat pekerja, dan kalangan pengusaha.
Tito mengatakan, penetapan UMP 2027 paling lambat dilakukan pada 21 November 2026. Karena itu, kepala daerah perlu memastikan proses pembahasan berjalan sesuai jadwal.
Menurut dia, dinas tenaga kerja di masing-masing daerah harus aktif menjembatani komunikasi antara seluruh pemangku kepentingan. Langkah tersebut diperlukan untuk mencari kesepakatan yang dapat diterima berbagai pihak.
"Saya menganjurkan daerah untuk segera komunikasi sehingga bisa bertemu solusi yang terbaik untuk tiap daerah," ungkap Tito seperti dilaporkan ANTARA, Rabu (18/11/2026).
Selanjutnya penetapan upah minimum untuk tingkat kabupaten/kota diberikan tenggat waktu hingga 26 November 2026. Jika pemerintah kabupaten/kota mengalami kendala dalam proses penetapan upah minimum, menurut Tito, pemerintah provinsi dapat mengambil alih penyelesaiannya.
Di tengah persiapan tersebut, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menentukan standar kebutuhan hidup layak (KHL). Pasalnya, kebutuhan dan biaya hidup masyarakat tidak selalu sama di setiap daerah.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, penghitungan upah minimum 2027 mengacu pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Penetapannya mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Sementara itu, formula penghitungan upah minimum menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.
Untuk mendukung penghitungan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Kemnaker juga menyusun estimasi KHL hingga tingkat kabupaten/kota. Penyusunannya menggunakan pendekatan pengelompokan berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.
Pendekatan ini menjadi salah satu upaya untuk menggambarkan perbedaan kondisi setiap wilayah. Dengan demikian, estimasi kebutuhan hidup layak tidak hanya dilihat dari tingkat provinsi, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik daerah yang lebih spesifik.
“Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di Dewan Pengupahan Daerah,” katanya.
Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan upah minimum. Dia juga menekankan pentingnya dialog sosial untuk menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan.
Kemnaker dan Kemendagri juga sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan para gubernur, bupati, wali kota, hingga kepala dinas terkait penetapan upah minimum tahun depan.
“Surat edaran juga sudah kami sampaikan kemarin, berisikan data-data terkait dengan ekonomi dan ketenagakerjaan,” ujar dia.
Di sisi lain, kalangan buruh meminta kenaikan upah yang mampu menjaga daya beli. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen.
Menurut Said, penetapan upah harus melalui mekanisme Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Dia meminta pemerintah tidak mengintervensi hasil pembahasan dengan menetapkan indeks secara sepihak.
“Kami berharap Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ketenagakerjaan jangan seperti tahun-tahun sebelumnya, mengintervensi dengan menggunakan indeks tertentu 0,7,” kata Said dalam konferensi pers daring, Senin (16/11/2026).
Said juga menilai pengusaha perlu lebih berfokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Menurut dia, perbaikan biaya logistik dan ketepatan pengiriman barang menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing industri.
“Lebih baik kita bicara produktivitas. Kita bicara biaya logistik yang mahal, bagaimana menurunkan biaya logistik, bagaimana produktivitas dinaikkan, dan bagaimana memastikan delivery on time,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengingatkan, penetapan upah minimum perlu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja, keberlanjutan usaha, dan penciptaan lapangan kerja formal.
Menurut dia, sebagian perusahaan, terutama yang bergerak di sektor padat karya, masih menghadapi tekanan biaya dan permintaan pasar. Karena itu, karakteristik ekonomi daerah perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran kenaikan upah.
"Perbedaan kemampuan tersebut perlu diperhitungkan dalam kebijakan pengupahan, termasuk dengan mempertimbangkan karakteristik ekonomi, produktivitas, dan tingkat pengangguran di masing-masing daerah," jelas Shinta dalam keterangannya kepada Swara Indonesia Raya.
Apindo juga menilai kesejahteraan pekerja tidak cukup hanya dilihat dari kenaikan upah nominal. Stabilitas harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, perumahan, serta peningkatan keterampilan dan produktivitas turut memengaruhi kualitas hidup pekerja.
"Berbagai aspirasi dan kondisi riil di lapangan perlu dibicarakan secara substantif untuk menghasilkan kebijakan yang dapat dijalankan secara berkelanjutan," kata Shinta.
Perbedaan pandangan antara pengusaha dan pekerja tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak bisa dilihat dari satu sisi. Kenaikan upah memang penting untuk menjaga daya beli. Namun, keberlanjutan usaha dan kesempatan kerja juga harus diperhitungkan.
Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan mengingatkan, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 tidak boleh sekadar menjadi ajang kompromi politik, melainkan harus berangkat dari perhitungan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomi maupun metodologis.
Pasalnya, merujuk pada aturan ketenagakerjaan yang baru, penetapan UMP mewajibkan penggunaan angka tertinggi antara hasil formula pengupahan (inflasi ditambah alfa kali pertumbuhan ekonomi) dengan estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berbasis data Susenas.
Menurut Deni, ketika estimasi KHL di suatu daerah ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan hasil formula, maka angka KHL tersebutlah yang otomatis dipakai.
Dalam situasi ini, ruang perdebatan di Dewan Pengupahan Daerah bergeser dari sekadar menegosiasikan indeks alfa menjadi krusialnya akurasi perhitungan KHL.
Kesalahan estimasi dari KHL itu dapat berdampak pada kesejahteraan dan keberlangsungan usaha.Peneliti CSIS Deni Friawan
Ia menjelaskan, data Susenas pada dasarnya mengukur konsumsi aktual rumah tangga yang sangat bergantung pada pendapatan, sehingga memiliki keterbatasan dalam menangkap variasi biaya hidup antarwilayah, karakteristik pekerjaan, hingga perkembangan harga terkini.
Oleh karena itu, Dewan Pengupahan Daerah bersama unsur buruh dan pengusaha wajib memvalidasi angka KHL tersebut dengan kondisi riil di lapangan.
Deni mewanti-wanti, jika angka KHL yang diketok terlalu tinggi hingga melampaui kemampuan perusahaan dan produktivitas pekerja, dunia usaha akan terdampak serius.
Perusahaan berpotensi menahan diri untuk merekrut karyawan baru, atau bahkan mengambil langkah terburuk berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang justru menyusutkan lapangan pekerjaan.
Di sisi lain, ruang diskresi gubernur dalam aturan baru juga sudah jauh lebih terbatas. Kepala daerah tidak bisa lagi menaikkan UMP sesukanya demi kepentingan elektoral, karena terikat aturan untuk memilih angka tertinggi dari rekomendasi yang sudah disepakati.
"Peran gubernur sekarang utamanya adalah memastikan validitas data, kredibilitas proses perhitungan, dan kualitas rekomendasi dari Dewan Pengupahan serta kepatuhan terhadap undang-undang," jelas Deni.
Selain itu, kepala daerah tetap perlu menyiapkan kebijakan pendukung guna mengantisipasi dampak kenaikan UMP terhadap iklim investasi dan penyerapan tenaga kerja di daerahnya.