SERAHKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman menyerahkan laporan kerja UU Perampasan Aset kepada pimpinan DPR RI di Sidang Paripurna, Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/26).
SERAHKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman menyerahkan laporan kerja UU Perampasan Aset kepada pimpinan DPR RI di Sidang Paripurna, Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/26).TANGKAPAN LAYAR TVP

UU Perampasan Aset Bisa Jerat Bandar Judi Daring Hingga Pelaku Investasi Bodong

Mekanisme Ini Jadi Salah Satu Cara Membuat Efek Jera.
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

Badan pengawas dibentuk untuk menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan.

KETUA Komisi III DPR Habiburokhman mengaku Undang-Undang Perampasan Aset dan Tindak Pidana Lainnya memungkinkan merampas aset pelaku sejumlah tindak pidana yang merugikan masyarakat.

Antara lain, menyasar aset bandar judi daring, pelaku penipuan kripto, investasi bodong, hingga penipuan berkedok perjalanan umrah.

Menurut Habiburokhman, aturan ini diharapkan membuat hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada masyarakat. Terutama para korban yang selama ini kesulitan mendapatkan ganti rugi.

“Undang-Undang Perampasan Aset ini dapat bermanfaat bahwa hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dia mencontohkan, dalam kasus tertentu, ketika terdakwa melarikan diri, aset yang berkaitan dengan tindak pidana tetap dapat diproses. Artinya, aset pelaku bisa disita melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Habiburokhman juga secara khusus menegaskan aset bandar judi daring dapat dirampas melalui aturan baru tersebut. “Judi online itu bisa disita asetnya dalam Undang-Undang Perampasan Aset,” ujarnya.

Dia menyebut mekanisme tersebut menjadi salah satu cara memberikan efek jera kepada bandar judi daring yang selama ini beroperasi dan memakan korban dari kalangan masyarakat kecil.

Bentuk Badan Pengawas Perampasan Aset

Selain mengatur mekanisme perampasan aset, undang-undang tersebut juga mengatur pembentukan badan pengelola dan badan pengawas perampasan aset. Habiburokhman menjelaskan, pemisahan badan pengelola dari aparat penegak hukum diperlukan untuk menghindari konflik kepentingan.

Dengan demikian, aparat penegak hukum tidak sekaligus menjadi pihak yang mengelola aset hasil perampasan. “Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyaknya merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” kata Habiburokhman.

Menurut dia, pemisahan tersebut juga mengacu pada praktik di sejumlah negara. Seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Sementara itu, badan pengawas dibentuk untuk menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan.

DPR mengantisipasi kemungkinan undang-undang tersebut digunakan sebagai alat untuk menekan lawan politik ataupun memeras masyarakat melalui aparat penegak hukum.

“Jangan sampai undang-undang perampasan aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” ujarnya.

Badan pengawas independen tersebut nantinya ditunjuk oleh Presiden dan memerlukan persetujuan DPR. Namun, ketika ditanya mengenai bagaimana mekanisme tersebut dapat menjamin independensi lembaga dari kompromi politik, Habiburokhman mengatakan mekanisme serupa juga diterapkan dalam pembentukan lembaga lain.

“Kayak KPK, kayak KY, itu kan semua begitu, antara eksekutif dengan legislatif ya. Itu kita saling mengontrol,” kata dia.