RUU Perampasan Aset segera dibawa ke rapat paripurna setelah Panja Komisi III DPR bersama pemerintah merampungkan pembahasan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM), termasuk 40 perubahan substansi dan 18 substansi baru.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI terdekat untuk pengambilan keputusan tingkat II.
“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan kepada pembicaraan tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR yang terdekat, setuju?” kata Dasco saat memimpin rapat pengambilan keputusan tingkat pertama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pertanyaan tersebut kemudian dijawab "setuju" oleh peserta rapat yang disambut tepuk tangan.
Persetujuan itu diberikan setelah Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, sebelumnya melaporkan bahwa pembahasan telah menyelesaikan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).
“Berdasarkan penugasan dari pimpinan DPR dan secara khusus oleh Komisi III, Panja telah melaksanakan tugasnya membahas naskah rancangan undang-undang melalui pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang jumlahnya 397,” ujar Habiburokhman.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM mengalami perubahan redaksional, 40 DIM mengalami perubahan substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru.