ANANG SUPRIATNA, KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG
ANANG SUPRIATNA, KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNGDOK. KEJAKSAAN AGUNG

SPDP Kasus Dugaan Makar Cantumkan 4 Nama

Kejagung Minta Publik Cek Sistem Informasi Kejaksaan
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

Kejagung belum memastikan status empat nama yang tercantum dalam SPDP dugaan makar dan meminta publik mengonfirmasinya kepada penyidik. Sementara itu, pakar hukum Profesor Juanda menilai, dugaan penyadapan presiden berpotensi bermotif politik.

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) belum memberikan penjelasan mengenai status sejumlah nama yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan makar. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyebut persoalan tersebut masih menjadi ranah penyidik.

"Ini ranahnya masih penyidik. Coba tanyakan dulu pihak penyidik,” tegas Anang saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (18/11/2026).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai pencantuman nama Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lain dalam kolom tersangka/terdakwa di SPDP, Anang kembali meminta agar informasi tersebut diperiksa melalui sistem informasi Kejaksaan.

SPDP tersebut mencantumkan nama Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi pada kolom tersangka/terdakwa. “Cek lagi aja di CMS, Mas. Cek lagi apa statusnya,” ucap Anang.

SPDP yang terdaftar dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 12 November 2026 tersebut mencantumkan sejumlah pasal.

Di antaranya Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP Tahun 2023 yang berkaitan dengan tindak pidana makar, Pasal 196 ayat (1) KUHP Tahun 2023; Pasal 20 huruf a KUHP Tahun 2023; Pasal 20 huruf b KUHP Tahun 2023; Pasal 20 huruf c KUHP Tahun 2023; Pasal 20 huruf d KUHP Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2026.

Bisa Mengarah ke Makar

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas. Esa Unggul Jakarta, Prof Dr Juanda SJ MH menilai, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berpotensi berkaitan dengan kepentingan politik kekuasaan.

Menurutnya, tindakan tersebut tidak menutup kemungkinan bertujuan melemahkan posisi presiden hingga mengumpulkan informasi untuk kepentingan politik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Namun demikian, Juanda yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Peradi Maju itu menegaskan, penilaiannya tersebut masih sebatas analisis hukum dan belum dapat menyimpulkan adanya tindak pidana makar. Sebab, ia belum melihat alat bukti yang dimiliki penyidik dalam menangani perkara tersebut.

"Bahasa saya itu adalah berpotensi ke arah makar. Artinya, potensi ke arah makar itu sangat layak. Kenapa? Yang disadap ini adalah Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara," ujar Juanda kepada Swara Indonesia Raya, Rabu (18/11/2026).

Juanda menjelaskan, penyadapan terhadap presiden memiliki dimensi berbeda apabila dikaitkan dengan kedudukan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Karena itu, ia menduga tindakan tersebut lebih berkaitan dengan persoalan politik kekuasaan dibandingkan sekadar kepentingan penegakan hukum.

Juanda mempertanyakan tujuan penyadapan tersebut, terlebih jika dilakukan tanpa izin yang sah, karena informasi yang diperoleh bisa saja digunakan untuk melemahkan presiden atau mengganggu pelaksanaan tugas pemerintahan.

Selain itu, tambah Juanda, tidak menutup kemungkinan informasi itu disiapkan untuk kepentingan politik jangka panjang, termasuk menjelang Pilpres 2029. "Apakah ingin membuat presiden tidak mampu menjalankan tugas-tugas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, atau membuat lemah presiden itu sendiri, atau bisa saja mengumpulkan data dan informasi untuk dipergunakan melengserkan presiden," bebernya.

Juanda menilai penyidik perlu mendalami kemungkinan adanya pihak lain dengan kepentingan lebih besar di balik dugaan penyadapan tersebut, karena para tersangka yang kini diproses hukum belum tentu menjadi pihak yang menginisiasi tindakan itu.

Menurutnya, penyidik perlu menelusuri kemungkinan adanya pihak berkekuasaan lebih tinggi yang memberikan perintah kepada para tersangka.

"Menurut saya, tidak mungkin bermula dari empat tersangka ini atau salah satu dari empat tersangka inilah yang menginisiasi penyadapan. Menurut saya, ada dugaan orang lain yang lebih kompeten memerintahkan mereka sehingga para tersangka ini menjalankan penyadapan," tutur Juanda.

Karena itu, Juanda meminta penyidik mengungkap hasil penyidikan secara transparan kepada masyarakat, termasuk motif di balik dugaan penyadapan tersebut, sementara pembuktian unsur pidana sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Baginya, keterbukaan diperlukan agar tidak berkembang berbagai spekulasi maupun tuduhan yang belum terbukti.

"Kalau memang tidak ada indikasi makar, saya kira ungkapkan apa alasannya, apa sebenarnya yang terjadi, apa motif-motifnya yang sebenarnya. Jadi, itu juga jangan sampai kita menzalimi siapa pun," terang Juanda.

Selanjutnya, Juanda mengingatkan, asas praduga tidak bersalah harus tetap dikedepankan selama proses hukum berlangsung. Namun, apabila penyidik menemukan indikasi makar, aparat diminta tidak ragu menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.

"Saya kira kita serahkan kepada penyidik untuk secara bebas dan bertanggung jawab mengungkapkan kasus ini yang sebenarnya secara profesional," ucap Juanda.