UU PERTAHANAN: Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memberikan keterangan usai melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). ANTARA FOTO/Fauzan
Polhukam

Sjafrie-Dasco Bahas Revisi UU Pertahanan Negara

Pertemuan Sjafrie-Dasco Berlangsung Selama 70 Menit.

Wildan Adil Hilba, Agus Raharjo

Revisi UU Pertahanan Negara ditarget bisa dibahas tahun 2027.

MENTERI Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, menemui Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Sjafrie tiba di kompleks parlemen sekitar pukul 13.50 WIB dan langsung menuju ruangan Dasco. Ia turun dari ruangan tersebut sekitar pukul 15.00 WIB dengan didampingi Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto.

Menhan Sjafrie mengaku pertemuan tersebut diakui membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Menurutnya, pertemuannya dengan Dasco dilakukan untuk menyampaikan inisiatif pemerintah dalam menyempurnakan regulasi pertahanan yang telah berlaku sejak 2002 tersebut.

“Saya berniat bertemu dengan Koordinator Polkam dari DPR RI yang membawahi pertahanan, yaitu Pak Sufmi Dasco,” kata Sjafrie, Kamis.

Menurut Sjafrie, UU Pertahanan Negara perlu diperbarui karena sejumlah perkembangan dalam bidang pertahanan belum terakomodasi dalam regulasi yang berlaku saat ini. Terlebih, UU TNI telah lebih dahulu mengalami revisi.

Menhan mengaku, inisiatif pemerintah ini disambut baik Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco. Sjafrie kemudian melanjutkan konsultasi dengan Ketua Komisi I DPR Utut Adianto untuk membahas langkah pembentukan kelompok kerja dalam proses penyusunan revisi.

“Setelah itu saya datang ke Pak Utut sebagai Ketua Komisi I yang tentunya lebih eksplisit. Kita akan membuat satu kelompok kerja dalam membahas ini,” ujarnya.

Sjafrie menargetkan formulasi awal revisi UU Pertahanan Negara dapat diselesaikan pada akhir 2026. Selanjutnya, proses revisi diharapkan dapat dilakukan pada 2027. Salah satu substansi yang menjadi perhatian dalam revisi tersebut adalah pencantuman strategi pertahanan Indonesia secara eksplisit di dalam undang-undang.

Ia mengatakan, Indonesia saat ini menerapkan strategi pertahanan defensif aktif. Yakni tidak memiliki niat untuk menyerang negara lain, tetapi tetap menjaga wilayah teritorial dan kepentingan nasional. “Di dalam Undang-Undang Pertahanan yang sekarang ada, itu tidak tersurat mengenai apa strategi pertahanan kita. Sedangkan sekarang strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensif aktif,” tutur Sjafrie.

Sjafrie juga menegaskan tidak ada pembahasan selain soal revisi UU Pertahanan Negara. Termasuk ihwal isu kursi wakil presiden yang kosong usai Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatannya. “Yang saya bahas adalah peran, tugas, fungsi saya selaku menteri pertahanan dan selaku pembantu presiden di bidang pertahanan,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai salah satu nama yang dirinya dukung untuk menjadi calon wakil presiden, Sjafrie menegaskan dirinya tidak dalam kapasitas menjawab itu. “Saya kan sudah bilang, saya ini pembantu presiden, jadi jangan tanya soal yang di luar urusan peran, tugas, dan fungsi saya,” kata dia.

Menhan juga mengaku tak membahas soal penggantian Panglima TNI. “Tidak ada. Semua berjalan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Tidak ada rencana pergantian panglima,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto mengaku, pertemuan Sjafrie dengan Dasco merupakan diskusi awal mengenai rencana penyempurnaan Undang-Undang Pertahanan. Dengan pertemuan ini, diharapkan agar UU Pertahanan Negara bisa lebih responsif terhadap perkembangan situasi terkini.

"Ini ide besar untuk membuat kita lebih sigap di masa terkini. Selain lebih sigap, konsepnya tidak untuk ofensif. Sekali lagi, konsepnya tidak untuk ofensif," ujar Utut.

Politikus PDIP ini menyebut, Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR akan menyiapkan tim ahli masing-masing untuk membahas konsep revisi undang-undang tersebut.

Latihan Perdana Pochettino di MU Dibobol Drone, Rekaman 12 Menit Viral!

Google Blokir 19.000 Kanal, Ini Kata Pengamat

Panitia Ad Hoc Siapkan 2 Tap MPR Pemilihan Wapres

Sakit Akibat Menopause Sekarang Berhak Dapat Cuti Berbayar

KAI Kembangkan Stasiun Cawang, Integrasi KRL dan LRT Diperkuat