PERAMPASAN ASET: Komisi III DPR RI bersama menyetujui RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. SWARA INDONESIA RAYA/SALMAN TOYIBI
Polhukam

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Perampasan Aset

Sidang Paripurna Digelar Kamis

Wildan Adil Hilba, Hidayat Adhiningrat

Setelah 87 kali rapat dengar pendapat, RUU Perampasan Aset disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Judulnya kini berubah menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

KOMISI III DPR RI bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Keputusan pembicaraan tingkat I itu diambil dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rapat paripurna untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang dijadwalkan berlangsung Kamis (19/11/2026).

Rapat kerja ini dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan didampingi Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Sementara, pemerintah diwakili Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej.

Persetujuan diberikan setelah masing-masing fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi, disusul laporan proses pembahasan dari Habiburokhman dan pandangan pemerintah.

Seusai rapat, Habiburokhman mengatakan bahwa RUU tersebut akan disahkan dalam rapat paripurna keesokan harinya. Berdasarkan agenda yang ditayangkan melalui kanal YouTube TV Parlemen, DPR akan menggelar Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Kamis. Salah satu agendanya adalah pembicaraan tingkat II, yakni pengambilan keputusan atas RUU tersebut.

Dibahas 87 Kali

Dasco menyebut, pembahasan RUU ini telah berlangsung lama. Menurut dia, Komisi III telah menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) sebanyak 87 kali untuk menyerap aspirasi masyarakat, organisasi, dan berbagai pihak.

Sebelum rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I pada pukul 13.00 WIB, Komisi III lebih dulu menyetujui laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin). Dengan persetujuan itu, seluruh rangkaian rapat di tingkat panitia kerja (Panja) dinyatakan selesai.

Wakil Ketua Panja Komisi III Soedeson Tandra melaporkan, timus dan timsin telah menyelesaikan perbaikan redaksional, mulai dari penggunaan kalimat, frasa, kata, huruf, dan tanda baca hingga konsistensi penomoran dan sistematika. 

Keduanya juga menyisir sinkronisasi pasal dan pengacuan pasal agar isi pasal tidak saling bertentangan, tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, dan tidak janggal antara satu pasal dengan pasal lainnya. Bagian penjelasan turut ditelusuri agar selaras dengan hasil pembahasan di tingkat Panja.

Soedeson menambahkan, tim melibatkan ahli bahasa dan legal drafter untuk menyesuaikan tata bahasa serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan berbagai peraturan terkait. 

Judul RUU pun berubah dari semula “RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana” menjadi “RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya”.

397 DIM, 10 Pokok Bahasan

Habiburokhman, yang juga Ketua Panja, melaporkan bahwa Panja telah membahas naskah RUU melalui 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Dari jumlah itu, 160 DIM berstatus tetap, 135 mengalami perubahan redaksional, 40 mengalami perubahan substansi, 44 dihapus, dan 18 merupakan substansi baru. Ia menilai pembahasan di Panja berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan.

Menurut Habiburokhman, terdapat 10 pokok pembahasan dalam RUU ini. Salah satu yang ia soroti adalah penguatan mekanisme pengembalian kerugian kepada korban. Selama ini, kata dia, pengembalian kerugian kerap tidak berjalan optimal.

Dalam sejumlah kasus, aset hasil tindak pidana lebih dulu masuk ke negara atau bahkan tidak sampai kepada korban. “Kabar baik buat para korban investasi bodong, perdagangan saham bodong, dan lain sebagainya yang kemarin banyak mengadu ke Komisi III, karena ganti kerugiannya enggak langsung kepada mereka,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen.

Dengan undang-undang ini, korban investasi massal dapat langsung memperoleh ganti rugi dari penjualan aset para pelaku. Meski begitu, Habiburokhman menegaskan fokus utama regulasi ini tetap perampasan aset tindak pidana korupsi.

DPR dan pemerintah juga memperkuat ketentuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Habiburokhman mengatakan, kekhawatiran publik bahwa RUU ini dapat menjadi alat kekuasaan atau sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum telah menjadi perhatian dalam pembahasan. Ia menyatakan peluang ke arah itu sudah diproteksi dan, menurutnya, telah tertutup.

Transparansi, Pengelolaan Aset, dan Pengawasan

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Yenti Ganarsih, menyoroti transparansi pembahasan. Ia menilai proses penyusunan belum sepenuhnya melibatkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Salah satu yang ia soroti adalah perubahan cakupan tindak pidana ekonomi yang dapat dikenai perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture (NCB). 

Yenti mengaku baru mengetahui adanya informasi bahwa jenis tindak pidana yang semula diusulkan 13 jenis menjadi enam jenis. Menurutnya, DPR dan pemerintah perlu menjelaskan tindak pidana apa saja yang masuk dalam enam kategori itu, termasuk alasan tujuh kategori lainnya tidak diakomodasi, agar masyarakat memahami dasar pertimbangannya.

Ia juga menekankan pentingnya pengaturan pengelolaan aset sejak tahap penyitaan. Aset sitaan, terutama barang mewah seperti mobil dan tas, memerlukan biaya pemeliharaan agar nilainya tidak terus menurun. 

Menurut Yenti, aset yang berbiaya perawatan tinggi seharusnya dapat dilelang sejak tahap penyitaan dengan mekanisme yang jelas, lalu hasilnya dikelola hingga ada putusan hukum. Ia mengingatkan adanya persoalan dalam praktik, mulai dari aset rusak, kehilangan nilai ekonomi, hingga barang bukti yang tidak ditemukan saat persidangan.

Selain itu, Yenti berpendapat pemulihan aset tidak semestinya hanya dimaknai sebagai pengembalian ke negara melalui Kementerian Keuangan. Aset hasil kejahatan, menurutnya, semestinya dikembalikan kepada pihak yang berhak, termasuk kementerian atau lembaga yang menjadi korban, sesuai peruntukan awal anggaran yang dikorupsi. 

Ia mencontohkan, jika korupsi terjadi pada proyek infrastruktur, hasil pemulihan dapat digunakan untuk melanjutkan proyek yang terbengkalai.

Sementara itu, pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Hibnu Nugroho, menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam penerapan undang-undang ini guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Hibnu menilai, mekanisme pengawasan harus dirancang komprehensif agar kewenangan aparat dalam menyita dan merampas aset tidak digunakan sewenang-wenang.

Ia juga menambahkan, perlindungan hak pihak yang asetnya menjadi objek perampasan perlu diperjelas, termasuk kesempatan bagi pihak ketiga beriktikad baik untuk membuktikan kepemilikan dan asal-usul aset. Terkait pembuktian terbalik dalam perampasan tanpa putusan pidana, ia menyebut pemilik aset perlu diberi kesempatan menjelaskan asal-usul hartanya, dan tertib administrasi kekayaan penting untuk mendukung proses itu.

Selain itu, Hibnu mendorong adanya hukum acara khusus yang mengatur proses penyitaan, perampasan, hingga pengembalian aset kepada korban. Ia menilai identifikasi pemilik aset dan korban harus dilakukan cermat agar aset tidak jatuh kepada pihak yang tidak berhak. Menurutnya, penguatan pengawasan merupakan substansi yang perlu mendapat perhatian sebelum RUU disahkan.

Empat Jurus Kemenkes Jaga Arsitektur Keamanan Data SATUSEHAT

MBG Prasmanan, Sekolah dan UMKM Jadi Solusi

Kado Hari Guru, Kemenag Siapkan Formasi CPNS 2027 dan BPJS Gratis

Maaike Ira Puspita Purna Tugas dari AFF

Golden Retriever jadi Wali Kota di California