DORONG PEMISKINAN: Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendorong bandar dan pemodal judi daring dimiskinkan melalui perampasan aset hasil tindak pidana. DOK. FRAKSI PKB
Polhukam

Komisi III DPR Dorong Bandar Judol Dimiskinkan lewat RUU Perampasan Aset

Ali Mansur

RUU Perampasan Aset didorong untuk memutus aliran dana bandar dan pemodal judi online.

ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mendorong agar bandar dan pemodal judi daring , atau online (judol), dimiskinkan melalui perampasan aset hasil tindak pidana. Langkah ini dinilai penting untuk memutus sumber keuangan jaringan perjudian agar mereka tidak bisa kembali menjalankan bisnis ilegal.

Menurut Abdullah, upaya itu kini didorong DPR bersama pemerintah lewat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan untuk menelusuri dan merampas aset yang terbukti berasal dari tindak pidana sesuai mekanisme hukum.

"Melalui regulasi ini, nantinya aset yang terbukti berasal dari tindak pidana dapat ditelusuri dan dirampas sesuai mekanisme hukum, termasuk aset milik bandar dan pemodal judi online," ujar Abdullah kepada Swara Indonesia Raya, Selasa (17/11/2026).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, perampasan aset tidak hanya menyasar hasil kejahatan. Langkah ini juga bertujuan memutus sumber keuntungan bandar dan pemodal agar tidak kembali menjalankan bisnis perjudian yang merugikan masyarakat serta merusak kehidupan sosial dan ekonomi keluarga.

"Tujuannya jelas, kita ingin memutus sumber keuangan mereka agar tidak bisa kembali menjalankan bisnis ilegal tersebut. Pendek kata, kita ingin memiskinkan bandar dan pemodal judi online melalui proses hukum," tegas Abdullah.

Abdullah juga menyampaikan apresiasi Komisi III atas langkah Polri memberantas judi online. Polri menyita aset senilai lebih dari Rp28 miliar yang diduga berasal dari aktivitas judol melalui situs web berinisial A.

Baginya, penyitaan itu menunjukkan keseriusan Polri menjalankan program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, khususnya pemberantasan judol dan pinjaman daring ilegal.

Selain itu, Komisi III memastikan akan mengawasi pemberantasan judi online agar penegakan hukum berjalan transparan dan tidak tebang pilih. Pengawasan dilakukan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan spesifik, serta penerimaan informasi dan laporan masyarakat.

"Tentu Komisi III DPR akan mengawasi pemberantasan judi online melalui fungsi pengawasan yang ada. Mekanismenya bisa melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan spesifik, maupun informasi dan laporan dari berbagai pihak," terang Abdullah.

Abdullah turut mengajak masyarakat berpartisipasi dengan memberikan informasi tentang aktivitas judol dan jaringan yang terlibat. Ia mengingatkan bahwa keuntungan terbesar dinikmati bandar dan pemodal, sedangkan pemain berisiko mengalami kerugian finansial.

"Untuk seluruh masyarakat, saya ingin tegaskan bahwa tidak ada pemain judi online yang menjadi kaya karena judi. Justru bandar dan pemodalnya yang menikmati keuntungan," ucap Abdullah.

Cara Tommy Tjokro Jaga Kebugaran di Usia 40-an, Rutin Lari hingga Tidur 7 Jam

Misi Maung Bandung Usung Konsistensi

Listyo Sigit Dijadwalkan Jalani Sidang Etik Pekan Depan

Shin Tae-yong, Persija, dan Komitmen Kembangkan Pemain Muda

Jadwal Padat Intai Persija Jakarta