EKS KAPOLRI: Mantan kapolri Listyo Sigit Prabowo bakal menjalani sidang kode etik kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada pekan depan, Selasa (24/11/2026).
EKS KAPOLRI: Mantan kapolri Listyo Sigit Prabowo bakal menjalani sidang kode etik kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada pekan depan, Selasa (24/11/2026).SWARA INDONESIA RAYA/MUHAMAD ALI

Listyo Sigit Dijadwalkan Jalani Sidang Etik Pekan Depan

Polri Gelar Sidang Etik untuk Tersangka Eko Hadi Santoso Hari Ini.
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

Dua tersangka penyadapan disidang etik pada hari Selasa. Komisi Kode Etik Polri langsung mengumumkan putusan setelah sidang etik.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir memastikan mantan kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) bakal menjalani sidang etik pekan depan. LSP menjadi salah satu tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Sidang etik dijadwalkan minggu depan," kata Isir saat ditanya soal kapan LSP menjalani sidang etik oleh awak media di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Namun, Isir tidak menjelaskan dengan rinci hari apa sidang tersebut akan berlangsung. Polisi berpangkat Irjen ini menjelaskan, Polri baru menggelar sidang etik untuk tersangka lain dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yakni perwira tinggi Polri berinisial EHS pada Selasa (17/11/2026).

Sidang EHS digelar di gedung Div Propam Polri dan dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai ketua merangkap anggota, didampingi Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua merangkap anggota. Sementara itu, anggota komisi lainnya terdiri dari Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Efendi.

Sedangkan untuk tersangka SU, Iris mengaku belum bisa memastikan kapan sidang etiknya akan berlangsung. "SU, memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi," tegas Iris.

Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Keempatnya berinisial LSP, AS, EH, dan SU.

Pada Selasa (10/11/2026), Divpropam Polri menggelar sidang KKEP terhadap AS. Dalam persidangan tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Atas putusan tersebut, AS menyatakan mengajukan banding.

Skandal penyadapan terungkap setelah Listyo disebut memerintahkan penghapusan dokumen hasil sadapan pada komputer sistem Lawful Interceptions Management System (LIMS). Tindakan itu diketahui petugas lain yang kemudian melaporkannya kepada polisi pada 30 Oktober 2026.

Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin mengatakan, penyadapan berlangsung pada rentang 2025 hingga 2026. “Kronologi singkat kejadiannya, pada periode 2025 hingga 2026 para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) lalu.

Sejak 2025, para tersangka diduga memerintahkan sejumlah nomor dimasukkan ke server LIMS tanpa verifikasi. Nomor-nomor itu kemudian disadap tanpa proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan sesuai undang-undang yang berlaku.

Asep menyebut Slamet Uliandi memegang peran sentral karena Eko Hadi dan Ahrie Sonta harus meminta izin kepadanya sebelum melakukan penyadapan.

“Tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning atau penyadapan, harus mendapat izin dari saudara SU,” ujarnya.

Izin Slamet juga diperlukan saat hasil sadapan hendak dihapus. “Dan tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file selama ini,” tuturnya.

Setelah menerima laporan, Bareskrim melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Penyidik juga menyita barang bukti berupa 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat flashdisk.

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal berlapis. Mereka disangka melanggar Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, serta Pasal 332 KUHP dengan ancaman hingga 6 tahun penjara. Mereka juga dijerat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana hingga 8 tahun penjara.