Raffi Ahmad dan Najwa Shihab Masuk Daftar Korban Penyadapan Ilegal Ilustrasi (Generated By AI Gemini)
Polhukam

Raffi Ahmad dan Najwa Shihab Masuk Daftar Sasaran Penyadapan

Dirtipid Siber Bareskrim Polri Ungkap Daftar Korban Baru Penyadapan Ilegal

Wildan Adil Hilba

Temuan ini menambah daftar pihak yang menjadi korban penyadapan Listyo Sigit dkk.

PASANGAN selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina hingga jurnalis Najwa Shihab disebut menjadi korban dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.

Selain mereka, jurnalis Alfito Deannova dan pegiat media sosial Denny Siregar juga masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto membenarkan adanya sejumlah nama dari kalangan figur publik dan jurnalis yang menjadi target penyadapan.

“Benar, artis RA dan istrinya NS alias G, jurnalis NS dan ADG,” kata Suhermanto kepada wartawan, Senin (16/11/2026).

Komisi I DPR Minta Penyadapan Ilegal Diusut Secara Hukum

Menanggapi kasus tersebut, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendorong agar dugaan praktik penyadapan ilegal diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, penyadapan tanpa dasar hukum merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional warga negara, terutama terkait perlindungan privasi dan komunikasi.

“Pada dasarnya, praktik penyadapan ilegal tanpa landasan hukum terhadap warga negara merupakan pelanggaran serius. Negara harus menjamin perlindungan hak individu, termasuk hak atas privasi dan komunikasi yang dijamin konstitusi,” ujar TB Hasanuddin kepada Swara Indonesia Raya baru-baru ini.

TB Hasanuddin mengatakan, pengusutan perkara tersebut perlu memperhatikan sejumlah landasan hukum, di antaranya UUD 1945, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Ia menjelaskan, Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Sementara itu, larangan penyadapan tanpa hak juga diatur dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya.

“Artinya, persoalan penyadapan tidak bisa dipandang sebagai tindakan biasa. Ada perlindungan konstitusi, UU ITE, dan UU Pelindungan Data Pribadi yang harus menjadi perhatian dalam mengusut perkara tersebut,” tegasnya.

Van Bommel: Gawang Italia Harusnya Bobol Setengah Lusin

Inisiatif Diplomasi di Tingkat Regional Harus Diikuti Penegakan Hukum

PGRI Jateng Sebut Indonesia Masih Kekurangan Guru

Siapkan Payung! Hujan Ringan Guyur Sejumlah Wilayah di Indonesia Hari Ini

Ketika Energi jadi Senjata