Inisiatif Diplomasi di Tingkat Regional Harus Diikuti Penegakan Hukum
Komitmen nyata Indonesia menghukum korporasi pembakar lahan akan menjawab kritik negara tetangga sekaligus perkuat aturan sanksi regional.
INDONESIA perlu menunjukkan komitmen dan upaya serius dalam penegakan hukum pada pelaku pembakaran, terutama perusahaan besar yang diduga kuat menjadi dalang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jika ingin memperkuat posisi diplomatiknya di ASEAN.
Hal tersebut ditegaskan oleh Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia (UI), Shofwan Al-Banna Choiruzad. Ia mengingatkan bahwa meskipun rekam jejak penegakan hukum di masa lalu dapat memperkuat argumen, Indonesia tetap harus membuktikan penindakan saat ini berjalan cepat dan tanpa pandang bulu.
"Berbagai lembaga seperti Walhi, sudah mengidentifikasi berbagai perusahaan yang diduga terkait. Indonesia dapat memperkuat posisi tawarnya di kawasan jika bisa menunjukkan komitmen penegakan hukum yang konsisten dan cepat," ujar Shofwan melalui pesan teks kepada Swara Indonesia Raya, Minggu (15/11/26) sore.
Menurut Shofwan, inisiatif diplomasi di tingkat regional harus segera diikuti dengan kerja sama penegakan hukum yang konkret. Jika tidak, diplomasi tersebut hanya akan mandek sebagai tontonan politik bagi audiens domestik masing-masing negara.
Sebagai langkah nyata, Shofwan mencontohkan perlunya proses hukum yang berjalan paralel. Apabila Singapura memanggil konglomerat yang perusahaannya berbasis di negara tersebut terkait karhutla, Indonesia harus menindaklanjutinya dengan proses hukum di dalam negeri secara serentak. Kedua negara juga dituntut untuk saling mendukung dalam penyediaan bukti hukum.
Perkuat Kesepakatan ASEAN
Di level regional, Shofwan mendorong Indonesia untuk mengambil peran sebagai pemimpin kawasan guna memperkuat ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Momentum saat ini dinilai sangat tepat karena dampak karhutla dirasakan secara bersama-sama oleh negara-negara anggota.
Fokus penguatan AATHP, lanjutnya, harus diarahkan pada aspek penegakan hukum dan pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar maupun abai. Ia juga menekankan bahwa prinsip penyelesaian masalah ala ASEAN (ASEAN Way) tidak boleh menjadi dalih untuk menghindari penindakan.
"ASEAN Way seharusnya tidak menjadi penghalang jika komitmennya sama untuk mencegah bencana karhutla dan asap lintas batas. Indonesia dan negara-negara ASEAN harus proaktif melakukan penegakan hukum yang tegas dengan pertukaran data dan informasi yang baik," tegasnya.
Selain itu, guna mencegah intervensi pihak eksternal yang terlalu jauh, Shofwan meminta agar mekanisme akuntabilitas dan transparansi ditegakkan sesuai payung hukum masing-masing negara. Salah satu caranya adalah dengan memberikan ruang terbuka bagi masyarakat sipil untuk ikut melakukan pemantauan karhutla.
“Ini momentum bagus karena dampaknya sedang dirasakan bersama. Indonesia harus menjadi pemimpin kawasan untuk memperkuat AATHP,” tutupnya.
