(ILUSTRASI) PENGANIAYAAN SANTRI: Enam orang santri Ponpes Nurul Bayan di Pangandaran, diduga dianiaya oknum TNI berinisial Serda HCB pada Kamis (12/11/2026).  FOTO : SWARA INDONESIA RAYA / MUHAMAD ALI
Polhukam

DPR Minta Prajurit Terduga Penganiaya Enam Santri Diproses

Dave Minta Hak Keenam Korban Dilindungi.

Wildan Adil Hilba, Agus Raharjo

Tiga dari enam santri terduga korban penganiayaan dan intimidasi memilih pulang karena takut dan trauma.

WAKIL Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menyoroti kasus dugaan penganiayaan enam orang santri Pondok Pesantren Nurul Bayan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat oleh oknum prajurit TNI. Dave mengingatkan pentingnya penguatan pembinaan dan profesionalisme prajurit TNI.

Menurut Dave, kasus tersebut harus menjadi perhatian bersama sekaligus momentum untuk memperkuat pembinaan prajurit. Khususnya terkait aspek kedisiplinan, etika keprajuritan, dan tanggung jawab ketika berinteraksi dengan masyarakat.

“Pembinaan prajurit perlu senantiasa diarahkan pada penguatan disiplin, etika keprajuritan, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini penting agar setiap prajurit senantiasa menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi kehormatan dan nilai-nilai keprajuritan,” kata Dave kepada Swara Indonesia Raya, Senin (16/11/2026).

Dave mengaku, Komisi I DPR akan terus mencermati perkembangan penanganan perkara tersebut melalui komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan TNI sebagai mitra kerja. “Dalam konteks ini, Komisi I DPR RI akan terus mencermati perkembangan penanganan kasus melalui komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan TNI sebagai mitra kerja,” ujarnya.

Hak Korban Dilindungi

Politikus Partai Golkar ini menilai pembinaan dan pendampingan komandan satuan terhadap setiap prajurit merupakan bagian penting dalam menjaga profesionalisme TNI. Dia meminta penanganan perkara tersebut dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan fakta dan hasil pemeriksaan.

Dave juga mengingatkan agar hak-hak keenam korban tetap mendapatkan perlindungan. Termasuk menyangkut identitas dan kondisi psikologis mereka.

“Yang tidak kalah penting adalah memastikan hak-hak keenam korban tetap terlindungi, termasuk identitas dan kondisi psikologis mereka. Proses penanganan harus berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum,” tegas Dave.

Mantan ketua umum Kosgoro ini menegaskan, apabila ditemukan unsur tindak pidana, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Apabila ditemukan unsur tindak pidana, penanganannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan hak para korban untuk memperoleh keadilan,” ujar Dave.

Dave berharap peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Menurutnya, sebagai institusi yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara, TNI harus terus menjaga profesionalisme.

Kronologi Penganiayaan

Sebelumnya, dugaan penganiayaan terhadap enam santri dan santriwati Pondok Pesantren Nurul Bayan terjadi di Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Kamis (12/11/2026) dini hari.

Seorang oknum anggota TNI diduga melakukan intimidasi dan kekerasan fisik terhadap sejumlah santri di lingkungan pesantren. Pimpinan Ponpes Nurul Bayan, Kiai Utay, mengungkapkan sedikitnya enam santri dan santriwati menjadi korban dalam peristiwa tersebut.

Bahkan, tiga santri diantaranya memilih pulang ke rumah karena mengalami ketakutan dan trauma. Menanggapi kejadian tersebut, TNI Angkatan Darat telah menyampaikan permohonan maaf kepada para korban, keluarga korban, serta pihak pesantren.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan prajurit berinisial Serda HCB yang diduga terlibat telah diserahkan kepada aparat Polisi Militer untuk menjalani proses hukum. Serda HCB diserahkan satuannya kepada Subdenpom III/2-4 Banjar pada Jumat (13/11/2026), sebelum kemudian diserahkan ke Denpom Garut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Selanjutnya, yang bersangkutan telah diserahkan ke Denpom Garut guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut," kata Donny pada Ahad (15/11/2026). TNI AD, kata Donny, berkomitmen menindaklanjuti perkara tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Senjata Kamikaze dari PT PAL Siap Diproduksi Massal

Penerimaan Pajak Rp514 T Masih Realistis

Pengamat Minta Prabowo Optimalkan Penertiban Tambang untuk Kesejahteraan Rakyat

Beda Pandangan soal Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA Berlaku Lagi

Muhammadiyah Ingatkan Bahaya Oligarki Ekonomi