Penerimaan Pajak Rp514 T Masih Realistis
CORE menilai tambahan penerimaan Rp514 triliun masih realistis, tetapi pemerintah perlu menjaga kualitas penerimaan dan ruang fiskal.
Penerimaan pajak hingga Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp2.357,7 triliun.
Dengan capaian tersebut, pemerintah masih harus mengumpulkan sekitar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir untuk mencapai outlook penerimaan tahun ini.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kebutuhan tambahan penerimaan pajak sekitar Rp514 triliun pada November–Desember 2026 masih realistis untuk dicapai.
"Meski untuk mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) penuh tantangannya jauh lebih berat," kata Yusuf kepada Swara Indonesia Raya, dikutip Senin (16/11/2026).
Menurut Yusuf, kebutuhan tambahan penerimaan tersebut meningkat sekitar 12 persen dibandingkan dengan penerimaan pajak pada November–Desember 2025 yang mencapai sekitar Rp458,6 triliun.
Artinya, pencapaian outlook penerimaan pajak sebesar Rp2.310,8 triliun atau sekitar 98 persen dari target APBN masih memungkinkan. Meski begitu, kekurangan penerimaan beberapa puluh triliun rupiah dari target penuh diperkirakan sulit dihindari.
Adapun terkait pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 23,2 persen hingga Oktober 2026 menurut Yusuf harus dibaca secara hati-hati.
Sebab, kenaikan tersebut dipengaruhi normalisasi basis perbandingan dan dinamika restitusi, sehingga belum seluruhnya mencerminkan penguatan aktivitas ekonomi.
Dia menjelaskan, jika dibandingkan dengan realisasi 2024, penerimaan pajak saat ini meningkat sekitar 18,4 persen dalam dua tahun atau rata-rata 8,8 persen per tahun. Menurut Yusuf, laju tersebut masih cukup sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nominal dan perbaikan administrasi perpajakan.
Selain itu, kenaikan penerimaan juga mendapat dukungan dari faktor harga komoditas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan penerimaan PPh migas sebesar 84,7 persen seiring kenaikan harga minyak. Sementara itu, peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) turut dipengaruhi basis perbandingan yang rendah pada tahun sebelumnya.
Dari sisi pengawasan, Yusuf menilai fokus pemerintah terhadap industri pengolahan dan perdagangan sudah tepat. Kedua sektor tersebut merupakan kontributor terbesar penerimaan pajak, masing-masing sekitar 28 persen dan 23 persen.
"Meski demikian, pengawasan bukan instrumen yang hasilnya bisa langsung terlihat dalam hitungan minggu," jelasnya.
Di mana proses klarifikasi, pemeriksaan, hingga penerbitan ketetapan membutuhkan waktu. Dalam jangka pendek, tambahan penerimaan lebih mungkin berasal dari peningkatan pembayaran sukarela setelah adanya imbauan kepada wajib pajak.
Menurutnya, potensi tambahan penerimaan juga dapat dioptimalkan dari sektor komoditas seperti minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara (minerba), serta perkebunan sawit. Terutama ketika kenaikan harga komoditas belum sepenuhnya tercermin dalam setoran pajak.
Adapun pengawasan terhadap grup usaha, transfer pricing, dan ekonomi bayangan memiliki potensi besar untuk memperkuat penerimaan. Namun, upaya tersebut lebih tepat dipandang sebagai agenda jangka menengah.
Yusuf menambahkan, sejumlah kebijakan tambahan seperti pengurangan sanksi administrasi dan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace dapat membantu memperluas kepatuhan pajak.
Kendati demikian, kontribusinya diperkirakan belum cukup besar untuk menutup kebutuhan penerimaan dalam waktu singkat.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dan keberlangsungan aktivitas usaha.
Dia mengingatkan agar pemerintah menghindari langkah seperti mempercepat setoran pajak yang seharusnya menjadi penerimaan tahun berikutnya, menahan restitusi, atau melakukan pemeriksaan massal terhadap wajib pajak yang telah patuh.
"Langkah-langkah tersebut memang dapat memperbaiki angka [penerimaan] dalam jangka pendek, tetapi dapat mengganggu likuiditas dunia usaha dan mengurangi basis penerimaan pada periode berikutnya," jelasnya.
Menurutnya, pendekatan pengawasan berbasis risiko lebih tepat, terutama dengan menyasar wajib pajak yang memiliki potensi penerimaan besar dan indikasi ketidakpatuhan yang jelas.
Kelancaran layanan Coretax dan kepastian administrasi perpajakan juga perlu dijaga untuk mempertahankan kepercayaan pelaku usaha.
Ruang Fiskal Terbatas
Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah untuk mengantisipasi kekurangan penerimaan juga relatif terbatas. Dengan outlook defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), ruang untuk menambah defisit semakin sempit sebelum menyentuh batas 3 persen sesuai ketentuan undang-undang.
Jika kekurangan penerimaan melampaui ruang fiskal yang tersedia, penyesuaian belanja menjadi salah satu pilihan yang lebih realistis. Pemerintah masih memiliki bantalan berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL), serta sisa anggaran yang tidak terserap.
Penambahan utang juga masih dapat dilakukan, tetapi biayanya semakin mahal di tengah kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dan tekanan terhadap rupiah.
Menurut Yusuf, risiko yang perlu diperhatikan bukan hanya kekurangan penerimaan tahun ini, melainkan juga kredibilitas fiskal pemerintah ke depan. Proyeksi penerimaan yang terus meleset dapat memunculkan keraguan terhadap target pendapatan APBN pada tahun berikutnya.
Oleh karena itu, transparansi dalam menyampaikan proyeksi penerimaan dan disiplin mengendalikan belanja dinilai lebih penting daripada memaksakan pencapaian target jangka pendek melalui kebijakan yang berisiko melemahkan basis pajak di masa depan.
