Kemenhut menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan dengan total areal terbakar terkait 12.926,74 hektare. Rinciannya, izin lima perusahaan dicabut, izin 19 perusahaan dibekukan, dan delapan perusahaan menerima teguran tertulis atau paksaan pemulihan.
MANTAN Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia bukan bencana alam, melainkan akibat ulah manusia. Ia mendukung langkah tegas pemerintah menindak para pelaku, termasuk dalang di baliknya.
“Itu bukan bencana alam, tapi dibuat oleh manusia. Saya senang pemerintah bisa tegas dalam hal ini,” kata Susi di Sarinah, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Susi meminta pemerintah menjerat tidak hanya pelaku lapangan, tetapi juga otak di balik pembakaran. “Seret semua pelaku, jangan pelaku lapangan saja, tapi mastermind-nya,” ujarnya.
Ia mendorong Indonesia bekerja sama dengan Singapura karena perusahaan yang diduga terlibat bersifat lintas negara. Susi juga meminta pelaku dihukum berat dan diwajibkan membayar ganti rugi atas kerusakan infrastruktur, ekosistem, dan fauna.
Ia juga menyebut warga, termasuk anak-anak, terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). “Saya mendukung Pak Prabowo untuk tegas tangkap mereka dan hukum, denda sebesar-besarnya,” tuturnya.
Seret semua pelaku, jangan pelaku lapangan saja, tapi mastermind-nyaSusi Pudjiastuti
Kemenhut Sanksi 32 Perusahaan
Pernyataan Susi muncul di tengah penindakan yang dilakukan Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Menurut siaran pers yang diterima Kamis (12/11/2026), Kemenhut menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan dengan total areal terbakar terkait 12.926,74 hektare.
Izin lima perusahaan dicabut, izin 19 perusahaan dibekukan, dan delapan perusahaan menerima teguran tertulis atau paksaan pemulihan.Bersama Polri dan Kejaksaan Agung, Kemenhut menerbitkan 334 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan memproses 241 orang dan 93 korporasi.
Pemerintah juga mencabut Hak Guna Usaha (HGU) 11 perusahaan yang diduga terlibat karhutla di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Sebagian memiliki investor dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
Kemenhut juga mengklaim jumlah titik panas (hotspot) tingkat kepercayaan tinggi berdasarkan SiPongi turun menjadi 55 titik dari 338 titik pada hari sebelumnya. Di enam provinsi prioritas, jumlahnya turun dari 86 menjadi 14 titik. Kemenhut menyatakan pemadaman, patroli, pembasahan, penyisiran bara, dan verifikasi lapangan tetap digencarkan, terutama di lahan gambut Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah.
Kemenhut juga membawa paket solusi pengendalian karhutla ke KTT ASEAN ke-49 di Manila dan COP31 UNFCCC di Turki. Di KTT ASEAN, Indonesia mendorong percepatan ratifikasi ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC), yang membutuhkan ratifikasi minimal enam negara anggota. Menurut Kementerian Luar Negeri, baru Vietnam yang menyelesaikannya.