WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang diduga merekrut warga negara Indonesia (WNI) untuk menjadi tentara bayaran di Rusia. Permintaan itu disampaikan setelah Polres Metro Jakarta Barat menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

“Ini sangat memprihatinkan. Jangan sampai semakin banyak saudara-saudara kita tergiur janji pekerjaan dan penghasilan besar, tetapi ternyata justru dibawa ke situasi yang mengancam nyawa,” kata Sahroni dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Sahroni meminta polisi menelusuri semua pihak yang terlibat, termasuk yang menawarkan pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tertentu. Ia mengingatkan masyarakat mewaspadai tawaran kerja yang tidak jelas karena dapat menjadi modus TPPO. Ia juga menyinggung adanya laporan WNI yang gugur setelah menjadi tentara bayaran di luar negeri. “Karena itu, saya minta polisi bongkar sampai ke akar-akarnya praktik TPPO ini,” ujarnya.

Peran Delapan Tersangka

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi mengatakan para tersangka memiliki pembagian tugas terstruktur, mulai dari pengawasan keberangkatan, penyediaan akomodasi, hingga perekrutan di sejumlah daerah.

Tersangka pertama adalah warga negara Rusia berinisial S. “Tersangka pertama warga negara Rusia berinisial S yang bolak-balik ke Indonesia untuk mengawasi proses keberangkatan para korban di bandara hingga memastikan mereka naik pesawat menuju Rusia melalui transit di Dubai,” kata Nasriadi dalam konferensi pers, Jumat (13/11).

Tersangka kedua, warga negara Ukraina berinisial IM, memfasilitasi kebutuhan para calon tentara bayaran, mulai dari pemesanan hotel dan uang saku hingga menyediakan rumahnya di Pemalang, Jawa Tengah, sebagai lokasi pelatihan semi militer, seperti latihan fisik dan memegang senjata. IM dibantu istrinya, WNI berinisial ALS, yang juga merekrut dan menyiapkan penginapan bagi korban.

Polisi juga menangkap tiga WNI satu kampung dengan ALS di Pemalang, yakni AML, SA, dan AMR. Mereka berperan berkomunikasi dengan calon korban serta menyiapkan sarana akomodasi sebelum keberangkatan. Dua tersangka WNI lainnya bertugas sebagai perekrut di daerah berbeda setelah tergiur imbalan uang dari pasangan mereka yang lebih dulu berada di Rusia.

Migrant Care: Perkuat Patroli Siber

Sebelumnya, Koordinator Divisi Hukum Migrant Care Nur Harsono menyebut sebagian korban dijerat lewat tawaran kerja palsu di dunia maya. Ia meminta pemerintah memperkuat patroli siber untuk memitigasi dan menurunkan (take down) situs lowongan kerja palsu ke luar negeri, kata Nur kepada Swara Indonesia Raya, Rabu (4/11/2026).

Pemerintah juga diminta memperkuat gugus tugas TPPO dari tingkat pusat hingga desa, serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Nur menyarankan pemerintah memperluas lapangan kerja dalam negeri dengan upah layak untuk mengatasi akar masalah, yakni persoalan ekonomi yang membuat WNI mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri.

“WNI mudah diiming-iming oleh sindikat suatu pekerjaan di luar negeri dan dalih proses cepat, biaya murah bahkan tanpa biaya dan gaji yang tinggi, para sindikat TPPO memanfaatkan kerentanan mereka untuk merekrut dijadikan pekerja sebagai angkatan perang dan pekerjaan lainnya,” tegas Nur.