BAYANGKAN Anda diberi tahu rumah Anda berisiko memicu kebakaran bagi seluruh lingkungan, sehingga instalasi listriknya harus segera diganti.
Lalu, para tetangga, yang rumahnya sejak lama dibangun dengan instalasi rusak yang sama, dengan senang hati menawarkan pinjaman dengan bunga wajar.
Anda mungkin setuju instalasi itu memang perlu diganti. Namun, Anda juga akan bertanya-tanya mengapa pihak yang paling banyak diuntungkan oleh instalasi lama justru menawarkan kredit, bukan bantuan.
Secara sederhana, itulah pertanyaan yang membayangi COP31, yang dibuka di Antalya, Turki, pada 9 November 2026.
Konferensi ini menandai 10 tahun berlakunya Perjanjian Paris.
Konferensi ini juga berlangsung tanpa delegasi resmi Amerika Serikat, penghasil emisi terbesar secara historis, yang menarik diri dari perjanjian tersebut pada awal tahun ini.
The UN Environment Programme (UNEP) menyimpulkan, target 1,5 derajat Celsius sudah di luar jangkauan.
Kebijakan yang berlaku saat ini mengarah pada pemanasan sekitar 2,8 derajat Celsius pada akhir abad ini, dan sekitar 2,6 derajat Celsius sekalipun seluruh komitmen terbaru dipenuhi.
Kepresidenan Turki membingkai konferensi ini pada implementasi, bukan janji baru.
Debat Isu Pendanaan
Dari seluruh agenda resmi, isu pendanaan diperkirakan menjadi yang paling diperdebatkan.
Hal ini dapat dimengerti. Berdasarkan Perjanjian Paris, negara maju “wajib menyediakan” sumber daya keuangan bagi negara berkembang.
Selama satu dekade, perdebatan berkisar pada berapa besarnya. Pertanyaan yang kini lebih penting adalah dalam bentuk apa dana itu diberikan.
Menurut OECD, negara maju menyediakan dan memobilisasi pendanaan iklim sebesar 136,7 miliar dolar AS pada 2024, angka tertinggi yang pernah tercatat.
COP29 menetapkan target sedikitnya 300 miliar dolar AS per tahun pada 2035, dan COP30 menyerukan agar pendanaan adaptasi setidaknya dilipatgandakan tiga kali. Angka-angka ini besar, tetapi angka saja tidak menjelaskan apakah dana tersebut benar-benar membantu.
Sebagian besar pendanaan itu datang dalam bentuk pinjaman. Pada 2024, dua pertiga pendanaan iklim publik berbentuk pinjaman, dan hanya sekitar tiga dari setiap sepuluh dolar yang berupa hibah.
Bagi negara yang sudah menanggung beban pembayaran utang yang berat, pinjaman untuk membangun pembangkit surya atau tanggul laut bukanlah bantuan, melainkan kewajiban baru.
Pinjaman tetaplah utang, walaupun masuk dalam catatan pendanaan iklim.
Peminjam menanggung kewajiban pembayaran, risiko nilai tukar, dan biaya politik dari kenaikan tarif, sementara manfaat dari emisi yang dihindari dinikmati semua pihak. Barang publik global dibiayai seolah-olah barang privat.
Permintaan Harus Spesifik
Indonesia datang ke Antalya dalam posisi yang baik untuk menyuarakan hal ini, asalkan disampaikan dengan cermat.
Indonesia adalah penghasil emisi besar dengan sistem kelistrikan yang bertumpu pada batu bara.
Indonesia juga salah satu ekonomi yang paling rentan terhadap perubahan iklim, dengan garis pantai panjang yang padat penduduk serta hutan dan lahan gambut yang penting bagi dunia. Delegasinya membawa tema “Delivering Climate Solutions at Scale.”
Agendanya mencakup rehabilitasi 12,3 juta hektare hutan, perdagangan karbon yang kredibel berdasarkan Pasal 6, adaptasi bagi negara kepulauan, transisi yang berkeadilan, dan alih teknologi.
Seorang pejabat senior perencanaan pembangunan menetapkan ukurannya dengan lugas: proyek yang ditawarkan harus benar-benar siap investasi.
Frasa tersebut menghubungkan apa yang harus dilakukan negara berkembang, dengan apa yang harus disediakan negara maju.
Kesiapan investasi bukan sekadar brosur. Ia adalah serangkaian kondisi yang membuat pemilik modal bersedia menerima imbal hasil yang wajar untuk risiko yang wajar: tarif yang dapat diprediksi, jaringan listrik yang mampu menyerap pasokan baru, perizinan yang tidak tersendat, dan kebijakan yang tetap bertahan melewati siklus anggaran berikutnya.
Jika kondisi tersebut terpenuhi, modal swasta untuk energi bersih tersedia melimpah. Jika tidak, kekosongan itu diisi dengan utang yang lebih mahal.
Inilah sebabnya kualitas pendanaan internasional dan kredibilitas kebijakan nasional tidak dapat dipisahkan.
Sinyal yang dikirim Indonesia belakangan ini beragam. Presiden menyatakan rencana memensiunkan pembangkit listrik berbahan bakar fosil dalam 15 tahun, tetapi utusan khususnya di bidang iklim menyatakan penghentian penuh batu bara tidak akan ditempuh.
Target bauran energi terbarukan 23 persen diundur dari 2025 ke 2030.
Rencana pensiun dini sebuah PLTU yang menjadi proyek unggulan Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP) senilai 20 miliar dolar AS, dibatalkan.
Sinyal yang tidak konsisten meningkatkan premi risiko yang diminta investor.
Biaya modal yang lebih tinggi pada gilirannya membuat transisi lebih mahal dan penundaan berikutnya lebih mungkin terjadi. Siklus ini lazim terjadi di banyak negara berkembang.
Karena itu, permintaan Indonesia di Antalya harus spesifik, dan perlu disertai sesuatu yang ditawarkan sebagai imbalan.
Permintaannya adalah agar pendanaan adaptasi diberikan terutama dalam bentuk hibah.
Tanggul laut jarang menghasilkan pendapatan untuk membayar kembali pinjaman.
Itulah sebabnya pasar tidak membiayai adaptasi, dan mengapa janji melipatgandakan pendanaan adaptasi tidak boleh memperdalam krisis utang.
Untuk mitigasi, dana publik yang paling berguna adalah yang mengurangi risiko, bukan menambah kewajiban: penjaminan, modal penanggung kerugian pertama (first-loss capital), fasilitas lindung nilai mata uang, dan pinjaman lunak berjangka panjang.
Bahkan, penjaminan yang menurunkan biaya pembiayaan proyek satu atau dua poin persentase dapat memobilisasi modal swasta jauh lebih besar per dolar dana publik, dibandingkan pinjaman langsung.
Penjaminan juga tidak menimbulkan kewajiban pada neraca negara, kecuali terjadi masalah.
Yang dapat ditawarkan Indonesia sebagai imbalan adalah kredibilitas kebijakan, yang hanya memerlukan sedikit belanja fiskal tetapi sangat berarti bagi investor.
Artinya, jadwal pensiun PLTU yang jelas tenggatnya dan berlandaskan hukum, termasuk pembangkit captive yang memasok industri berat.
Artinya pula, aturan pengadaan yang memungkinkan proyek energi bersih memenuhi ambang imbal hasil investasi yang normal.
Selain itu, standar pasar karbon harus cukup ketat agar pembeli memercayai kredit karbonnya.
Pemerintah memperkirakan potensi pasar karbon Indonesia mencapai 7,7 miliar dolar AS per tahun, tetapi nilai itu hanya nyata jika pengurangan emisinya benar-benar terjadi, bersifat tambahan (additional), dan permanen.
Ada keberatan yang wajar. Batu bara menopang pasokan listrik, pendapatan ekspor, dan banyak lapangan kerja.
Para pejabat yang mengingatkan agar transisi tidak berjalan terlalu cepat, tidak bertindak dengan niat buruk.
Sebuah studi tahun 2022 oleh University of Maryland dan Institute for Essential Services Reform (IESR) memperkirakan, penghentian batu bara dapat menghemat subsidi listrik Indonesia sebesar 34,8 miliar dolar AS dan biaya kesehatan sebesar 61,3 miliar dolar AS.
Penghematan itu baru terasa dalam beberapa dekade, sementara biaya politiknya datang seketika.
Menjembatani kesenjangan antara manfaat jangka panjang dan biaya jangka pendek, inilah peran yang seharusnya dijalankan pendanaan iklim internasional.
Hanya sedikit yang mengharapkan terobosan di Antalya. Yang dapat diandalkan dari konferensi semacam ini adalah kewajiban setiap negara, sekali setahun, untuk menunjukkan secara terbuka apa yang telah dan belum dilakukannya.
Akuntabilitas itu harus berlaku dua arah: rencana yang kredibel dari negara berkembang, dan dukungan dari negara maju yang meringankan beban, bukan menambahnya.
Alasan untuk meninggalkan batu bara tetap sekuat sebelumnya. Yang harus diputuskan di Antalya adalah apakah negara-negara yang menjadi kaya karena batu bara akan ikut membiayai transisi ini, atau sekadar menawarkan pinjaman lagi. (*)