PIDATO PRESIDEN: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Kesra

Pengamat Minta Prabowo Optimalkan Penertiban Tambang untuk Kesejahteraan Rakyat

Penegakan Aturan di Sektor Pertambangan Masih Hadapi Persoalan.

Wildan Adil Hilba, Agus Raharjo

Aturan penertiban pertambangan dinilai masih kerap hanya jadi alat bagi aktor tertentu.

PENGAMAT kebijakan publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro, menilai pengelolaan kekayaan alam Indonesia belum sepenuhnya berjalan sesuai amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Terutama di sektor pertambangan nasional.

Riko mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memang telah menunjukkan komitmen untuk mengembalikan pengelolaan kekayaan alam sesuai amanat konstitusi. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah persoalan.

Menurut Riko, amanat Pasal 33 UUD 1945 menghendaki pengelolaan ekonomi, termasuk sumber daya alam, berlandaskan prinsip kerakyatan dan kekeluargaan. Namun, praktik pengelolaan tambang di Indonesia dinilai masih jauh dari prinsip tersebut.

“Untuk Pasal 33 itu, memang tata kelola ekonomi kita khususnya untuk tambang, itu masih belum berbasis kekeluargaan. Nah, ini yang jadi problem. Hingga akhirnya kemudian pengelolaan tambang itu akhirnya dikuasai oleh para pemilik modal,” kata Riko kepada Swara Indonesia Raya, Ahad (15/11/2026).

Riko menambahkan, pemerintah perlu memaksimalkan kewenangannya untuk mengambil dan mengalokasikan keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan pengelola kekayaan alam. Langkah tersebut dinilai dapat mendukung pelaksanaan amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945.

“Instrumen pemerintah itu bisa menjadi instrumen untuk mengambil atau mengalokasikan kewenangannya, kekuasaannya untuk mengambil kelebihan atau keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan-perusahaan. Yang kemudian upaya itu bisa digelontorkan untuk praktik Pasal 33 dan Pasal 34,” ujarnya.

Penegakan Hukum

Riko juga menyoroti efektivitas langkah penertiban tambang dan kekayaan alam yang dilakukan pemerintah. Dia mengatakan, penegakan aturan di sektor pertambangan masih menghadapi persoalan. Meskipun, diakuinya, pemerintah telah memiliki instrumen hukum untuk melakukan penindakan.

Menurutnya, praktik penegakan hukum justru kerap dimanfaatkan oleh aktor-aktor tertentu untuk kepentingan mereka. Kondisi tersebut membuat penyimpangan dalam pengelolaan tambang masih terus terjadi.

“Memang kita punya instrumen untuk penegakan di dalam tata kelola tambang. Cuma praktik penegakannya itu sering kali menjadi alat bagi para aktor-aktor tertentu memanfaatkannya. Sehingga penyimpangan dalam pengelolaan tambang itu akhirnya terjadi,” tegas Riko

Senjata Kamikaze dari PT PAL Siap Diproduksi Massal

Penerimaan Pajak Rp514 T Masih Realistis

DPR Minta Prajurit Terduga Penganiaya Enam Santri Diproses

Beda Pandangan soal Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA Berlaku Lagi

Muhammadiyah Ingatkan Bahaya Oligarki Ekonomi