Bupati Kepahiang Zurdi Nata meminta 37 kepala desa yang baru dilantik mengelola Dana Desa secara transparan dan mengoptimalkan BUMDes untuk mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
PENGELOLAAN Dana Desa bukan perkara main-main. Setiap rupiah yang bersumber dari uang negara harus digunakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyalahgunaan anggaran bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat berujung pada proses hukum dan ancaman pidana bagi pihak yang terlibat.
Peringatan tersebut disampaikan Bupati Kepahiang, Bengkulu, Zurdi Nata, kepada 37 kepala desa yang baru dilantik. Dia meminta seluruh kepala desa mengelola Dana Desa secara transparan, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Zurdi menegaskan, pemerintah daerah tidak akan menoleransi praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran desa.
"Kelola Dana Desa dengan sebaik mungkin dan transparan untuk kepentingan masyarakat. Saya tidak menoleransi korupsi. Sudah banyak contoh kepala desa yang terjerat kasus korupsi. Kita tidak ingin hal itu terjadi lagi," kata Zurdi di Kabupaten Kepahiang, Sabtu (14/11/2026), sebagaimana dilaporkan ANTARA.
Pesan itu disampaikan saat pelantikan 37 kepala desa terpilih. Mereka merupakan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu.
Selain tata kelola anggaran, Zurdi juga mendorong para kepala desa mengoptimalkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menurut dia, BUMDes dapat menjadi salah satu penggerak perekonomian desa. Lembaga tersebut juga berpeluang menjadi sumber peningkatan pendapatan asli desa (PADes).
Setiap desa, kata Zurdi, memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi usaha produktif. Karena itu, kepala desa harus mampu membaca peluang dan menentukan jenis usaha yang sesuai dengan potensi wilayahnya.
Ia juga meminta pengelolaan BUMDes melibatkan masyarakat yang memiliki kemampuan dan potensi di bidang usaha.
"Aktifkan BUMDes. Kepala desa harus jeli melihat potensi desa yang bisa menjadi sumber pendapatan asli desa. Libatkan masyarakat yang memiliki potensi untuk mengelolanya agar BUMDes semakin maju dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," ujarnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kepahiang memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang berkontribusi dalam kelancaran Pilkades Serentak di 37 desa.
Penghargaan tersebut diberikan kepada Polres Kepahiang, Kejaksaan Negeri Kepahiang, Kodim 0409, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta para camat.
Zurdi mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah atas dukungan dan sinergi berbagai pihak.
Kolaborasi tersebut dinilai berperan dalam menjaga kelancaran serta kondusivitas pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Kepahiang.