KPK menahan staf anggota DPR RI Anwar Sadad, Bagus Wahyudiono, yang diduga terlibat dalam pengelolaan dana hibah Jawa Timur dan menerima bagian biaya komitmen sekitar Rp1,26 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bagus Wahyudiono (BW), seorang tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.
Tersangka merupakan seorang staf anggota DPR 2024-2029 dan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur 2019-2024 bernama Anwar Sadad.
"Terhadap tersangka BW dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, yakni terhitung 16 November sampai 5 Desember 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," ujar Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam keterangannya dikutip pada Selasa (17/11/2026).
Dalam perkara ini, kata Taufik, tersangka BW diduga berperan mengatur penyaluran dana hibah sekaligus mengelola uang yang dikumpulkan dari sejumlah koordinator lapangan (korlap). Dia juga disebut menjadi penghubung antara AS dengan para korlap dalam menjalankan skema pengumpulan biaya komitmen.
Menurut Taufik, BW diduga mendapat tugas dari AS untuk mengoordinasikan usulan pekerjaan yang dibiayai dana hibah, sekaligus menjadi penghubung dan koordinator para korlap. BW juga bertugas memeriksa kelengkapan usulan, mengatur penyerahan biaya komitmen, mengelola uang dari para korlap, serta mencatat berbagai pengeluaran AS.
Lebih lanjut, Taufik membeberkan, selama periode 2019-2024, AS yang sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka memperoleh alokasi dana hibah selama empat tahun berturut-turut. Nilainya mencapai Rp291,5 miliar, dengan rincian Rp48,9 miliar pada 2019, Rp27,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.
Tidak hanya itu, AS juga diduga meminta imbalan atau biaya komitmen sebesar 15 hingga 20 persen kepada anggota DPRD Jatim yang mengajukan pergeseran alokasi dana hibah. Sementara kepada korlap yang bertugas membentuk pokmas dan menyiapkan proposal, AS diduga meminta bagian sebesar 20 persen hingga 25 persen.
"Dari penyerahan permintaan atas commitment fee (biaya komitmen) dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp41,7 miliar, yang mana sebesar Rp40,5 miliar untuk AS, sementara BW mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar," jelas Taufik.
Atas dugaan tersebut, BW dan AS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim ini merupakan pengembangan penyidikan dari OTT terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024, Sahat Tua Simanjuntak, pada Desember 2022. Dalam perkembangannya, KPK menetapkan 21 tersangka baru pada 2 Oktober 2025.
Namun, penyidikan terhadap Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024, Kusnadi, dihentikan pada 16 Desember 2025 karena yang bersangkutan meninggal dunia. Dengan demikian, sebanyak 20 tersangka masih diproses dalam perkara ini. Mereka terdiri dari tiga tersangka penerima suap dan 17 tersangka pemberi suap.
Kelompok penerima suap terdiri dari AS, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 berinisial AI, serta BW. Adapun 17 tersangka pemberi suap berasal dari kalangan anggota DPRD, pejabat daerah, dan pihak swasta dari sejumlah wilayah di Jatim, antara lain Sampang, Probolinggo, Tulungagung, Bangkalan, Pasuruan, Sumenep, Gresik, dan Blitar.
Sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 lalu, lembaga antirasuah tersebut telah menahan delapan dari 20 tersangka tersebut. Empat tersangka, yakni Wawan Kristiawan, Sukar, Hasanuddin, dan Jodi Pradana Putra, merupakan pihak yang diduga terlibat dalam klaster suap terkait Kusnadi.
Kemudian empat tersangka lainnya, yakni Achmad Yahya, M. Fathullah, Ra Wahid Ruslan, dan Moch. Mahrus, masuk dalam klaster perkara suap yang berkaitan dengan AS dan BW. Dari total delapan tersangka yang telah ditahan, empat orang sudah divonis bersalah, sedangkan empat lainnya masih menjalani persidangan.