Media Briefing ‘KPEI sebagai Central Counterparty Pasar Uang dan Valuta Asing (CCP PUVA)’ di Jakarta, Senin (16/11/2026). Swara Indonesia Raya/Aris Nurjani
Ekonomi Bisnis

KPEI Perketat Keamanan, Repo Rp179 Miliar Terkoneksi

KPEI mengintegrasikan TPA Repo dengan SPPA BEI untuk memperkuat transasksi repo antarbank.

Aris Nurjani, Nabil Syarifudin

KPEI memperkuat keamanan siber dan mengintegrasikan layanan TPA Repo dengan SPPA BEI untuk meningkatkan efisiensi transaksi repo antarbank.

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) atau IDClear memperkuat infrastruktur pasar keuangan melalui peningkatan keamanan sistem teknologi informasi.

Selain itu, KPEI mengintegrasikan layanan Triparty Agent Repo (TPA Repo) dengan Sistem Perdagangan Pasar Alternatif (SPPA) milik Bursa Efek Indonesia (BEI), serta pengembangan layanan Central Counterparty (CCP) Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA).

Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat pengelolaan risiko, sekaligus mendorong pendalaman pasar uang dan valuta asing di Indonesia.

Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Proyek KPEI, Irmawati Amran, mengatakan pihaknya menerapkan sistem keamanan berlapis untuk mengantisipasi berbagai potensi serangan siber.

Ia menjelaskan salah satunya melalui penggunaan jaringan tertutup (closed network) yang tidak terhubung secara langsung dengan pengguna melalui internet.

Menurut Irmawati, jaringan tersebut dirancang dengan sistem keamanan berlapis untuk mencegah akses dari pengguna yang tidak memiliki kewenangan.

"Jaringan kita adalah jaringan yang kita sebut KPEI net, itu adalah jaringan tertutup dan kita juga memiliki security yang lapisannya sangat dalam. Sehingga ini untuk menjamin bahwa sistem dari ID.Clear ini terlindungi dari potensi-potensi dari masuknya user yang tidak sah," ujarnya dalam acara media briefing ‘KPEI sebagai Central Counterparty Pasar Uang dan Valuta Asing (CCP PUVA)’ di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Selain memperkuat keamanan internal, ia menambahkan KPEI juga menyusun pedoman keamanan bagi para anggota kliring dan pengguna jasa CCP.

Menurutnya pedoman tersebut menjadi acuan bagi anggota dalam memenuhi standar keamanan sistem sebelum terhubung dengan infrastruktur IDClear.

"Kita juga membuat pedoman untuk security sehingga kita untuk anggota-anggota CCP kita atau anggota clearing kita, mereka juga memiliki standar sistem untuk dapat terkoneksi dengan ID.Clear. Kira-kira seperti itu," jelasnya.

Direktur Utama KPEI, Antonius Herman Azwar, menambahkan bahwa pengamanan siber membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, tidak hanya penyelenggara infrastruktur pasar keuangan, tetapi juga para pelaku pasar.

Menurutnya, serangan siber dapat masuk melalui berbagai celah dan tidak terbatas pada sistem milik satu institusi, sehingga diperlukan kesadaran serta kerja sama seluruh pihak untuk membangun standar keamanan yang memadai.

"Karena pintu masuk cyber itu kan banyak ya. Nah ini kalau kita jaga pintu sini nanti dari jendela atau lubang yang sini yang masuk. Jadi itu kita sama-sama awareness disitu. Jadi ini perlu ditekankan juga," tegasnya.

Direktur Keanggotaan, Riset, dan Dukungan Bisnis KPEI, Ignatius Denny Wicaksono, menjelaskan bahwa SPPA merupakan platform perdagangan efek bersifat utang dan sukuk, termasuk transaksi repurchase agreement (repo), yang diselenggarakan oleh BEI.

“Jadi sekarang bank-bank ketika dia mau transaksi Repo yang ada di SPPA yang saat ini tadi transaksi kurang lebih Rp2 triliun bisa langsung masuk dari bank ke SPPA langsung ke TPA Repo-nya KPEI atau IDClear,” ujarnya.

Pada pelaksanaan perdana integrasi tersebut, transaksi yang berhasil dikliringkan mencapai Rp179 miliar dengan melibatkan delapan pengguna jasa TPA Repo.

TPA Repo merupakan layanan yang disediakan KPEI sejak 29 September 2025 untuk mendukung transaksi interbank repo, yakni pendanaan antarbank dengan menggunakan surat berharga, seperti Surat Berharga Negara (SBN), sebagai agunan.

Dalam layanan tersebut, KPEI bertindak sebagai pihak ketiga independen yang memfasilitasi administrasi transaksi, pengelolaan agunan, pemantauan jaminan, hingga penyelesaian transaksi.

Kehadiran layanan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi sekaligus memperkuat pengelolaan risiko transaksi repo antarbank.

Hingga 31 Oktober 2026, KPEI mencatat sebanyak 28 transaksi TPA Repo dengan nilai mencapai Rp1,23 triliun yang melibatkan sembilan bank.

Untuk mendorong pemanfaatan layanan tersebut, KPEI memberikan sejumlah insentif, di antaranya pembebasan dan potongan biaya transaksi, keringanan biaya pemeliharaan sebesar 20 persen hingga 50 persen, subsidi konektivitas jaringan KPEINET, serta penangguhan membership fee selama tiga bulan.

Insentif tersebut mulai berlaku pada 16 November 2026 dengan periode penyesuaian sesuai masing-masing jenis insentif.

“Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan layanan Triparty Repo dan mendorong pendalaman pasar uang Indonesia,” katanya.

Polemik Vape vs Rokok

Operasi Rokok Ilegal di Jepara Pecahkan Rekor Penyitaan

Ini Alasan MPR Pilih Pengganti Gibran pada Rabu Kliwon

Trump Dukung Kembalikan Jensen Huang jadi CEO Nvidia

APVINDO Khawatir Pelarangan Vape Ancam Lapangan Kerja