APVINDO: Ada Ribuan Orang Bergantung Pada Industri Rokok Elektrik
APVINDO: Ada Ribuan Orang Bergantung Pada Industri Rokok ElektrikSwara Indonesia Raya/Wildan Adil Hilba

APVINDO Khawatir Pelarangan Vape Ancam Lapangan Kerja

Ribuan Pekerja Menggantungkan Mata Pencaharian di Industri Rokok Elektrik Legal.
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

APVINDO beralasan kesempatan kerja di sektor lain saat ini juga tidak mudah diperoleh untuk para pekerja.

ASOSIASI Pekerja Vape Indonesia (APVINDO) mengaku khawatir dengan wacana pembatasan hingga pelarangan industri rokok elektrik atau vape. Menurut mereka, pelarangan vape dapat berdampak terhadap keberlangsungan lapangan pekerjaan.

Ketua APVINDO, Enggar Dwi Pambudi, mengatakan terdapat ribuan pekerja yang menggantungkan mata pencaharian pada industri rokok elektrik legal. Menurutnya, para pekerja tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan praktik ilegal maupun penyalahgunaan narkoba.

Ia mengatakan, perkembangan wacana kebijakan terhadap industri rokok elektrik belakangan ini telah menimbulkan ketidakpastian bagi para pekerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut.

Menurut Enggar, industri rokok elektrik tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangan produk, tetapi juga melibatkan rantai ekonomi yang cukup luas. Rantai industri tersebut mencakup kegiatan produksi, pengemasan, distribusi, pergudangan, pemasaran, hingga sektor retail dan pemasok.

“Di dalam terdapat mata rantai ekonomi yang melibatkan banyak tenaga kerja mulai dari produksi, pengemasan, distribusi, pergudangan, pemasaran, hingga sektor retail,” ujar Enggar saat konferensi pers di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).

FAKTA VAPE: Data fakta vape dan kandungan yang ada di dalamnya.
FAKTA VAPE: Data fakta vape dan kandungan yang ada di dalamnya.Tim Data dan Litbang Swara Indonesia Raya

Ia mengatakan, pekerjaan di sektor rokok elektrik menjadi sumber penghasilan bagi para pekerja. Penghasilan dari industri vape digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak, hingga menghidupi keluarga.

Enggar memahami pemerintah perlu memperhatikan kesehatan masyarakat, perlindungan anak dan remaja, serta pemberantasan penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk mengonsumsi zat terlarang.

Namun, ia mengingatkan agar penanganan persoalan tersebut tidak mengabaikan keberadaan industri legal dan nasib ribuan pekerja yang tidak terlibat dalam praktik ilegal.

"APVINDO mendukung penuh pembatasan usia sesuai undang-undang, yang mencakup pengawasan penjualan dan pemeriksaan identitas pembeli. Pelaku usaha yang melanggar aturan ini harus ditindak secara hukum, tanpa harus mengorbankan pelaku usaha lain," ujar Enggar.

Menurutnya, pembatasan berlebihan terhadap industri rokok elektrik legal berpotensi menghilangkan sumber pendapatan pekerja. Terlebih, kesempatan kerja di sektor lain saat ini juga tidak mudah diperoleh.

“Jangan sampai kebijakan yang bertujuan menyelesaikan suatu persoalan justru menciptakan persoalan baru berupa pengangguran, hilangnya sumber pendapatan keluarga, serta meningkatkan tekanan ekonomi bagi masyarakat kecil,” katanya.

KASUS NARKOBA: Tren dat kasus narkoba yag brhasil diungkap dengan modus rokok elektrik.
KASUS NARKOBA: Tren dat kasus narkoba yag brhasil diungkap dengan modus rokok elektrik.Data Litbang dan Grafis Swara Indonesia Raya

Enggar menegaskan, penindakan terhadap praktik ilegal dan penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara tegas dan tepat sasaran. Namun, pemerintah diminta tidak menyamaratakan pelaku usaha serta pekerja legal dengan pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum.

Atas dasar itu, APVINDO mendesak pemerintah melibatkan perwakilan pekerja dan pelaku industri dalam setiap pembahasan kebijakan yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan industri rokok elektrik. Ia menyatakan asosiasinya siap menyampaikan aspirasi pekerja dari berbagai daerah dan berkontribusi dalam penyusunan kebijakan yang lebih proporsional.

“Pada akhirnya yang dipertaruhkan bukan hanya keberlangsungan sebuah industri, tetapi juga nasib manusia di dalamnya,” tegas Enggar.