Daya saing Indonesia belum sepenuhnya teruji untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat.
DI TENGAH ketidakpastian global, Indonesia harus aktif mengambil peluang dan mampu memaksimalkan potensi besarnya untuk memperkuat daya saing dan mengambil peran lebih besar dalam perekonomian internasional.
Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan Indonesia memiliki modal ekonomi yang besar, tetapi daya saingnya belum sepenuhnya teruji untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat.
Dia mengungkapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen secara tahunan pada triwulan III 2026 menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia, terutama ditopang konsumsi domestik, investasi, dan aktivitas industri.
Indonesia, katanya, juga memiliki pasar domestik yang besar, kekayaan sumber daya alam, serta posisi strategis dalam rantai pasok mineral kritis dan transisi energi.
Namun, ujar Josua, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tidak otomatis mencerminkan daya saing yang kuat. Pertumbuhan menunjukkan seberapa cepat ekonomi berkembang, sedangkan daya saing menunjukkan seberapa efisien dan produktif Indonesia mampu menghasilkan barang dan jasa yang dapat bersaing secara internasional.
“Persoalan mendasarnya adalah masih terdapat kesenjangan antara kekuatan fundamental ekonomi dan kualitas daya saing Indonesia,” katanya kepada Swara Indonesia Raya, Minggu (15/112026).
Hal ini tercermin dari peringkat daya saing Indonesia yang turun dari posisi ke-27 pada 2024 menjadi ke-48 dari 70 negara pada 2026. Menariknya, kinerja ekonomi Indonesia masih berada pada peringkat ke-24, tetapi efisiensi dunia usaha berada pada posisi ke-50 dan infrastruktur pada posisi ke-58.
“Artinya, Indonesia relatif berhasil mempertahankan pertumbuhan, tetapi belum cukup berhasil meningkatkan efisiensi dan produktivitas untuk memperkuat posisi dalam persaingan global,” kata Josua.
Tantangannya mencakup biaya logistik, kualitas tenaga kerja, kepastian regulasi, produktivitas industri, serta kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi.
Di sisi lain, Josua mengemukakan, kekayaan sumber daya alam juga perlu dilihat secara kritis. Indonesia memang memiliki keunggulan dalam komoditas seperti nikel, tembaga, batu bara, dan kelapa sawit.
Namun, ujarnya, keunggulan sumber daya alam belum tentu menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan apabila Indonesia masih bergantung pada harga komoditas, teknologi impor, dan investasi asing untuk mengolahnya.
Josua menuturkan, hilirisasi merupakan langkah penting, tetapi keberhasilannya perlu diukur dari peningkatan nilai tambah domestik, penguasaan teknologi, keterlibatan industri lokal, produktivitas tenaga kerja, serta kemampuan menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar ekspor. Tanpa penguatan tersebut, Indonesia berisiko menjadi pusat produksi berbasis sumber daya alam, tetapi belum berkembang menjadi pusat inovasi dan industri berteknologi tinggi.
“Dalam konteks KTT APEC di Shenzhen pada 18–19 November 2026, yang mengedepankan keterbukaan, inovasi, dan kerja sama, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat integrasi dalam rantai pasok regional,” ungkap Josua.
Dia menyebutkan prioritasnya bukan sekadar menarik modal sebanyak mungkin, melainkan menarik investasi berkualitas yang membawa teknologi, memperluas ekspor bernilai tambah, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan melibatkan perusahaan domestik.
Pemerintah juga perlu mempercepat penyederhanaan perizinan, memastikan konsistensi regulasi perdagangan dan investasi, memperbaiki efisiensi logistik dan energi, serta memperkuat pendidikan vokasi dan riset industri.
“Kerja sama APEC seharusnya diterjemahkan menjadi akses pasar, transfer teknologi, dan peluang nyata bagi industri nasional, termasuk usaha kecil dan menengah,” kata Josua.
Secara terpisah, ekonom sekaligus Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi menegaskan, ambisi Indonesia menjadi pusat perdagangan komoditas dunia tetap memiliki peluang untuk diwujudkan. Namun, pemerintah perlu menyiapkan peta jalan yang jelas, terukur, dan dijalankan secara konsisten dalam jangka panjang.
Dia menilai, pemerintah perlu menyusun tahapan pembangunan secara bertahap, mulai dari penguatan infrastruktur, pengembangan pasar, hingga peningkatan kepercayaan pelaku perdagangan internasional.
Konsistensi menjadi penting agar program yang telah dirintis tidak berhenti di tengah jalan ketika terjadi pergantian kepemimpinan. "Itu butuh waktu 10-15 tahun," kata Ibrahim kepada Swara Indonesia Raya, Minggu (15/11/2026).
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menambahkan daya tawar Indonesia menguat ketika pengolahan, pembiayaan, dan perdagangan berkembang di dalam negeri.
“Jika kita sebatas memasok bahan baku, porsi keuntungan yang dinikmati pelaku usaha domestik akan terbatas,” ujar Rizal.